Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 33/II/19-25 September 99 ------------------------------ BUBARKAN TNI Oleh: Poetranegara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tidak berguna, bubarkan saja Diganti Menwa, ya sama saja Lebih baik Gerakan Pramuka (OPINI): Lagu plesetan di atas kerap kali dinyanyikan oleh para mahasiswa saat demonstrasi. Semangat nyanyian (dan bahkan diramaikan dengan tarian) makin menggila tatkala mereka beraksi di depan barisan tentara. Lagu itu penuh dendam. Ia mengekspresikan kemuakan yang paling dalam atas segala tingkah polah tentara. Dengarlah lanjutan lagu dari bait di atas yang memaparkan "argumennya": Naik bis kota tak pernah bayar. Suka nyabot makan di warung tegal. Suka memperkosa bini orang, Membunuh rakyatnya. Dalam gaung lautan massa, lagu itu menjadi psychologic war yang berfungsi ganda: menaikkan militansi dan gairah massa, serta sebaliknya mendemoralisasi tentara. Kini, setelah kasus Aceh tak pernah rampung dengan tuntas, setelah kasus Timor Leste justru meruyak parah, tuntutan "Bubarkan Tentara Nasional Indonesia!" mendapatkan legitimasi yang amat kuat. Bukan karena mereka tidak mampu mengatasi situasi konflik tersebut. Melainkan, justru tentara lah biang keladi parahnya keamanan Indonesia saat ini. Bubarkan TNI sudah saatnya secara riil dikumandangkan. Ini selangkah lebih maju ketimbang tuntutan Cabut Dwifungsi TNI. Kita, gerakan pro demokrasi, akan selalu gagal bila tuntutan termaju hanya cabut dwifungsi, alias sekadar mempreteli fungsi sosial politik TNI dan mengembalikan mereka ke barak untuk mengurusi satu fungsi saja yaitu pertahanan negara. Mengapa gagal? Karena fungsinya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan digunakan sebagai daya pemaksa untuk mendapatkan peran vital dalam fungsi kedua yaitu fungsi sosial politik. Akar dan ujung-ujung mengapa mereka begitu getol berdwifungsi itu tak lain adalah mempertahankan dan untuk lebih banyak menyedot kekayaan lewat bisnis yang memperkaya (khususnya) para jendral secara cepat dan menggiurkan. Bahkan, bisnis yang mereka jalankan pun melewati batas garis haram kejahatan: narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba). Ingat Agus Isroq? Anak Jendral pemegang tampuk KSAD Soebagyo HS yang tertangkap basah sebagai pengedar shabu-shabu dalam jumlah besar. Sampai sekarang, tak jelas apa hukumannya, jangan-jangan. lolos. Begitulah persekongkolan militer, kekuasaan, pengadilan, dan . mafia. Tak jelas lagi apa sesungguhnya manfaat TNI bagi masyarakat negara ini. Malahan di muka dunia internasional, TNI mencoreng-moreng muka Republik Indonesia. Sehingga, publik internasional mempunyai kesan bahwa Indonesia ini seperti negara hantu yang tak aman dan penuh orang-orang biadab. Di balik itu semua, TNI sendiri yang menjaga ketidak-amanan tersebut dan melestarikan kebiadaban di berbagai tempat dengan membunuhi banyak orang yang tak berdosa. Contoh paling akhir untuk memberikan bukti adalah terungkapnya Dokumen Garnadi berkaitan dengan Kasus Timor Leste. Dokumen itu adalah memo rahasia tanggal 3 Juli 1999 yang ditanda-tangani Asmenko I/Poldagri HR. Garnadi yang menyebutkan apabila hasil jajak pendapat menyatakan kubu pro integrasi kalah maka pasukan TNI akan disiagakan dengan legalisasi kondisi darurat dan fasilitas vital di Timor Leste akan dibumihanguskan. Bahkan rapat rahasia di Pos Kopassus Baucau, Rumah Merah 26 Juli 1999, sejumlah perwira TNI seperti Mayjen Zacky Anwar Makarim dan Kolonel Tono Suratman membagikan senjata kepada milisi pro integrasi dan menguraikan skenario perang saudara bila penduduk timor leste memilih merdeka. Ini membuktikan sebuah niat dan strategi jahat yang disusun secara terencana untuk mengingkari fungsi mereka sendiri yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, sekali lagi, TNI layak dibubarkan. Sebagai gantinya, kerja-kerja TNI digantikan oleh polisi semacam pasukan beladirinya Jepang atau Swiss. Angkatan Laut diganti dengan polisi laut, angkatan udara diganti dengan polisi udara, keduanya tinggal transfer dengan birokrasi yang lebih independen. Sedangkan angkatan darat, ya mohon maaf, dibubarkan saja karena sudah ada polisi yang berjaga di darat selama ini. Demikianlah, Indonesia akan lebih efisien dan tidak menghamburkan banyak uang untuk militer yang hanya membunuhi rakyatnya sendiri. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
