Precedence: bulk http://www.maluku.org/hain (Dutch available on our website) KEPADA MASYARAKAT MALUKU DI TANAH BELANDA: SERUAN UNTUK REKONSILIASI Belanda, september 1999 Saudara-saudara senasib, Sekitar 300 tahun lalu, orang-orang Kristen dan Muslim saling berperang. Ratusan orang meninggal. Bukan pertentangan agama, ataupun kehadirannya bermacam-macam suku yang menjadi alasan, tetapi peperangan antara penguasa-penguasa kolonial, Belanda dan Portugal yang saling berebut hak monopoli dalam perdagangan rempah-rempah. Tipu muslihat, manipulasi dan modal dijadikan alat dalam pembantaian ini; perbedaan antar agama, suku dipakai untuk menghasut masyarakat dan mengadu-dombakan mereka. Tiga abad kemudian dengan kesadaran dan ikatan persaudaraan, persekutuan dan keselarasan. Berdasarkan keanekaragaman, berbeda dalam keturunan dan agama namun satu cita-cita untuk membebaskan diri dari penindasan berhasil dilakukan. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya memang masih terdapat persilisihan dalam negara yang membangun. Mereka juga menghadapi perselisihan-perselisihan sehari-hari antara;penjual-penjual, tetangga-tetangga, kelompok-kelompok, kampung-kampung di pedesaan. Namun kehidupan tetap bergulir dan sikap saling menghormati dan menghargai antar agama dan etnik tetap hidup. Skenario yang berikut tak dapat disangka oleh semua orang.Januari 1999, konflik sehari-hari antara dua orang pria di kampung Batu Merah mengakibatkan perang saudara. Ratusan orang meninggal dan ribuan terluka. Kerusuhan itu menyebar ke pulau-pulau disekitarnya. April 1999 kerusuhan itu meletus sangat hebat di Kepulauan Kei. Juli 1999 kerusuhan di Ambon meningkat. Dan menyebar ke pulau Seram pada Agustus 1999. Sekarang tidak ada penguasa-penguasa kolonial Belanda dan Portugal. Yang ada yaitu kelompok penguasa negara, pencipta Orde Baru: pemerintah dan aparat negara. Dengan dukungan kekuasaan dan kapital menguasai segala sendi kehidupan negara, agama dan suku dijadikan tameng politik penguasaan. Kemiskinan dan ketidak-adilan sosial melanda Indonesia. Demokrasi tidak ada, keanekaragaman budaya disangkal. Hak-hak adat di injak-injak, Hasil-hasil bumi yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dikeruk untuk kepentingan golongan penguasa. Pelanggaran Hak-Hak Azasi Manusia tumbuh subur dan berkembang, menjalar seperti penyakit menular. Perkembangan masyarakat menengah atau civil society dirintangi, dan dibungkam. Sudah bertahun-tahun mahasiswa telah menuntut reformasi di Indonesia, kebebasan mengeluarkan pendapat, keadilan sosial, dan penghapusan peranan ABRI (sekarang TNI dan POLRI) sebagai penguasa legislatif dan kekuasaan pelaksanaan pemerintahan (Dwi-fungsi). Di Maluku mahasiswa-mahasiswa Unpatti, UKIM dan Darusalam juga telah menggelar aksi mereka untuk mendukung tuntutan-tuntutan reformasi: Dwi-fungsi ABRI dihapuskan. Kekuasaan politik, pemerintahan dan sosial-ekonomis bagi penguasa-penguasa militer dan jaringan kerja mereka sudah semestinya berakhir dan dikubur. Kenyataannya mereka tidak bersedia melepaskan dengan rela kenyamanan yang dinikmati selama ini, begitu saja. Kehilangan kepercayaan, kekuasaan, kedudukan dan kekayaan sangat memukul mereka. Skenario kerusuhan yang terorganisir diberikan sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan yang dikumandangkan. Bukan hanya di Maluku tetapi di seluruh Indonesia, dimana terdapat keanekaragaman agama, kebudayaan dan politik dihancurkan, dirusakkan dengan menggunakan isu sara dan etnik. Tujuannya adalah menghancurkan tatanan hidup kemasyarakatan yang terbina aman dan harmonis. Politik adu domba kolonial dipraktekkan para penguasa; di Jakarta antara mahasiswa progresif dan konservatif, antara suku cina dan jawa; di Jawa-Timur antara golongan-golongan Islam; di Kalimantan antara orang-orang asli dan pendatang; di wilayah Timor-Barat antara orang-orang Kristen dan Muslim; di Timor-Timur antara kelompok-kelompok pro-integrasi dan pro kemerdekaan, di Aceh antara aparat dan penduduk. Masyarakat Maluku di Belanda terkejut. Puluhan "Perjalanan Tenang" mengeluarkan perasaan kesedihan dan ketak-berdayaan. Mereka berupaya mengerjakan sesuatu. Banyak organisasi-organisasi kemanusiaan dibentuk. Aksi-aksi pengumpulan dana dan bantuan menggugah banyak sukarelawan. Pertemuan-pertemuan solidaritas digelar, untuk saling bertukar pikiran. Utusan-utusan Lembaga Swadaya Masyarakat dari Ambon masuk ke kompleks-kompleks tempat tinggal orang Maluku untuk membagi pengalaman mereka dalam penanganan kemanusiaan dengan prinsip non sektarian (lintas sara lintas etnik). Namun tak dapat kami sangkal, akhir-akhir ini kami merasa sangat khawatir terhadap model-model pemberian bantuan sebagai wujud solidaritas yang muncul saat ini. Mulai munculnya hasutan secara halus. Orang-orang Buton, Bugis, Muslim makin lambat makin dicap sebagai penyerang. Ungkapan ini terkuak baik secara terbuka, maupun terbatas pada lingkungan sendiri. Pengumpulan dana diadakan lagi, namun kali ini bukan untuk organisasi-organisasi kemanusiaan, melainkan untuk membantu mempertahankan diri-diri orang Kristen di Maluku yang menghadapi kekerasan dan intimidasi. Kami bisa mengerti semua itu. Beberapa orang diantara kita telah kehilangan anggota keluarganya di Ambon. Timbulnya banyak informasi yang menyesatkan, mitos-mitos dan kabar-kabar angin. Sentimen agama dan suku terkuak, sehingga muncul suara-suara untuk meningkatkan kerusuhan itu. Kembali pengumpulan dana dilakukan dalam wujud solidaritas untuk meringankan penderitaan masyarakat di Maluku. Namun dalam keadaan tergesa-gesa untuk memberi bantuan yang sungguh-sungguh, ada juga oknum-oknum dan kelompok-kelompok tertentu saling berbeda pandangan. Kepentingan-kepentingan di tanah Belanda lebih diutamakan. Tujuan untuk 'rekonsiliasi dan pembangunan kembali' di Maluku rupanya ditinggalkan. Solidaritas untuk membantu Maluku dikaburkan oleh pemahaman sempit yang tidak melihat permasalahan yang terjadi secara lebih mendasar dan luas. Yang bisa saja membuat penderitaan masyarakat di Maluku semakin bertambah. Kami tidak mewakili suatu kelompok atau organisasi, tetapi sebagai kader dari masyarakat Maluku di tanah Belanda, kami mohonkan perhatian atas gejala-gejala ini. Kami ingin menghimbau saudara-saudari untuk turut memikirkan kekhawatiran kami. Kami menyadari, bahwa tiap korban, tiap orang yang meninggal, terluka, adalah saudara senasib kami. Tidak ada bedanya orang itu Kristen atau Muslim. "Ale rasa beta rasa, potong dikuku rasa di daging" berlaku pada mereka semua. Kami juga menyadari bahwa rekonsiliasi tanpa perkembangan, tanpa pembangunan, tanpa pemberantasan kemelaratan struktural, semuanya sia-sia. Kami berhadapan dengan musuh yang sungguh berkuasa. Musuh-musuh ini hanya mau mempertahankan kekuasaan dan kedudukan-kedudukan istimewa mereka. Mereka tidak memilih untuk keadilan sosial bagi masyarakat, tetapi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. - Solidaritas dengan penduduk di Maluku bagi kami adalah: memilih dengan penuh kesadaran untuk tak berpihak pada satu kelompok, yang berada dalam pertikaian; - Solidaritas mengandung gagasan saling membagi perasaan hidup bersama dan pertalian satu dengan yang lain. Pertalian kami di tanah Belanda dengan mereka di Maluku; - Solidaritas dengan Maluku berarti membantu tidak mengatur; - Kami bersetiakawan dengan ribuan orang itu, yang tidak menjadi korban tetapi dikorbankan kepada kepentingan sekelompok orang yang berkuasa; - Kami bersetiakawan dengan ratusan sukarelawan dan tenaga ahli itu, yang tiap hari membantu pengungsi-pengungsi, sering dalam keadaan yang membahayakan diri sendiri; - Kami bersetiakawan dengan semua Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bersedia mengorbankan diri untuk rekonsiliasi dan pembangunan kembali, yang bertahun-tahun membela kepentingan penduduk-penduduk Maluku, yang memilih untuk hak-hak azasi manusia dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasilnya; - Kami orang-orang Maluku, Kristen dan Muslim dan agama apapun dari kepulauan rempah-rempah: Maluku-Utara, Maluku-Tengah, Maluku-Tenggara, Barat Daya hanya mempunyai satu kepentingan saja, yaitu Rekonsiliasi, Pembangunan Kembali dan Reformasi. Kemungkinan lain tidak ada. SERUAN 50 (*) 1. Nel Lekatompessy, sandiwara, Zaanstad; 2. Djon Rahantoknam, dosen, Zwolle; 3. Ris Nahumarury, community worker, Maastricht; 4. Piet Gaspers, policy-organizer, Amsterdam; 5. Aone van Engelenhoven, doctor linquistik, Leiden; 6. Joop Titaley, anggota DPR-Kota, Geleen; 7. Ricky Alfons, sociaal-cultureel werker Assen; 8. Dominggus Supusepa, dosen, Krimpen a.d. IJssel; 9. Piet Anthony, supervisor, Groningen; 10. Ahmad Rolobessy, social worker, Den Bosch; 11. Djon Soumete, consultan labour, Maastricht; 12. Nella Otler, senior social worker, Cuyck; 13. Dannis Sahetapy, designer, Haarlem; 14. Nico Lahallo, consultan pajak, Breda; 15. Buce Ubro, senior consultan organiser, Zwolle; 16. Lies de Fretes, dosen, Assen; 17. Dade Tehupelasury, student, Waalwijk; 18. Christien Hukom, education worker, Haarlem; 19. Betty Ratuhaling, management-assitent, Delft; 20. George Hahury, consultan, Amsterdam; (*) 21. Albert Manuputty, sosial manager, Assen; (*) 22. Alex Paliama, penerbitan, Utrecht; 23. Dolf Risamena, consultan intercultural development, Groningen. 24. George Samallo, consultan education, Assen; 25. Jacob Sahetapy, technical-manager, Rotterdam; 26. Ocep Hully, programofficer, Bovensmilde; 27. Anis de Jong, artist, Zaanstad. 28. Eli Masela, ingeneer, Nieuwegein; 29. Jo Uneputty, sosial worker, Utrecht 30. Alex Soplantila, anggota DPR Kota, Vlissingen; 31. Etja Mahakena, orthagoloog, Culemborg; 32. Daan Tanate, educationer/trainer, Arnhem; 33. Sjarif Tehupelasury, arabist, Waalwijk; 34. Naomi Rahajaan, organiser, Zwolle; 35. Julia Hukubun, therapist, Amsterdam; 36. Eli Ririmasse, consultan sosial Cuyck; 37. Azaria Janwarin, psychologist ,Nijmegen; 38. Frans Rengrengulu, consultan labour, Delfzijl; 39. Benja Oraille, sosial worker, Wierden; 40. Anis Patty, organiser, Deventer; 41. Laurens Elmas, manager, Helmond; 42. Adamo Kaya, auditor, Barneveld; 43. Willem Mustamu, constructor, Rheden; 44. Eka Permana, student, Utrecht; 45. Rein Sohilait, organisation-antrapologist, Maarssen; 46. William Pormes, salesmanager, Weesp; 47. Danny Loby, kwaliteitscontroleur, Assen; 48. Bob Latuheru, consultan pendidikan, Oostkapelle; 49. Ron Habiboe, historical, Den Haag; 50. John Lilipaly, manten anggota DPR, Middelburg. (*) inisiatif dari: Kelompok Solidaritas Reformasi Indonesia - Maluku di Belanda ---------------------------------------------- HAIN Help Ambon in Nood http://www.maluku.org/hain mailto:[EMAIL PROTECTED] ---------------------------------------------- ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
