Precedence: bulk
TERUS BERLANJUT, DEMO TOLAK RUU DARURAT MILITER
JAKARTA, (SiaR, 21/9/99). Sehari setelah Konsorsium Rakyat Miskin Kota atau
Urban Poor Consortium (UPC), maka Selasa (21/9) ini, giliran Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (SBSI) berhasil menembus penjagaan ketat aparat dengan
mengadakan demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Penanggulangan
Keadaan Bahaya (RUU-PKB) di depan Gedung DPR/MPR-RI.
Demonstran yang berjumlah seratusan orang dari sektor transportasi datang
secara tiba-tiba sekitar pukul 10.00 WIB tanpa mampu dideteksi aparat.
Mereka segera menggelar berbagai spanduk, dan poster yang menuntut segera
dihentikannya pembahasan tentang RUU-PKB. Demonstran sempat berorasi
beberapa saat di depan pintu gerbang Gedung DPR, sebelum kemudian digiring
aparat untuk memasuki gedung melalui pintu samping di jalan Palmerah.
Menurut sejumlah demonstran, rencananya akan tiba untuk bergabung dalam
demonstrasi tersebut, dari berbagai sektor lainnya. Aparat yang mencium
kemungkinan akan membesarnya massa SBSI, segera menggiring demonstran yang
telah datang lebih dahulu untuk bergabung dengan sejumlah perwakilan SBSI
yang diijinkan bertemu dengan anggota dewan yang kini sedang membahas RUU
kontroversial itu.
Dalam pantauan SiaR, ratusan buruh SBSI lainnya sedang bersiap-siap menuju
ke gedung DPR di sebuah tanah lapang di kawasan Cawang. Dalam radius dua
ratusan meter, dua truk aparat brimob sedang bersiap-siap mencegah
keberangkatan para demonstran di depan pintu gerbang jalan tol menuju Perdatam.
Dalam siaran persnya yang diterima SiaR, DPP SBSI mengutuk aksi represif,
dan tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para demonstran
yang menolak RUU PKB. SBSI juga memprotes keras kebungkaman DPR RI dalam
menyikapi berbagai aksi protes yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan
pembahasan RUU PKB itu.
Menurut SBSI, jika kelak RUU PKB ini disahkan akan memberi lebih banyak
peluang pada aparat keamanan, khususnya militer untuk memberangus hak-hak
masyarakat sipil. Oleh karena itu, DPP SBSI mengingatkan pemerintah dan DPR
RI, agar sesegera mungkin menghentikan dan membatalkan rencana membuat UU
PKB tersebut, demikian siaran pers yang ditandatangani Sekjen DPP SBSI,
Sunarti.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
