Precedence: bulk
PIMPINAN GOLKAR KEBERATAN WIRANTO CAPWARES
JAKARTA, (SiaR, 22/9/99). Intervensi Presiden Habibie kepada Ketua
Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung untuk segera memroses pencalonan
Wiranto sebagai satu-satunya calon wapres partai itu, telah dibahas dalam
rapat DPP Golkar. Sejumlah pimpinan Golkar marah dan tetap tidak akan
membahasnya sebelum Rapim Golkar 17 Oktober mendatang.
Seperti dilansir sejumlah media massa, bahwa Ketua Umum DPP Golkar
Akbar Tandjung diundang Presiden Habibie, juga bersama Menhankam/Panglima
TNI Jenderal Wiranto, dan Mensesneg/Menkeh Muladi. Pada pertemuan itu,
dibicarakan soal pencalonan Wiranto sebagai wapres. Untuk menekan Akbar,
Habibie sempat mengancam bahwa jika duet Habibie-Wiranto gagal, maka akan
berakibat pecahnya Partai Golkar dan munculnya disintegrasi Indonesia Timur.
Sejumlah fungsionaris Golkar menilai, Habibie sebagai calon yang
diusulkan DPP Partai Golkar, seharusnya bersikap proaktif terhadap Golkar,
yaitu mendekati Golkar dengan pendekatan organisatoris.
"Bukan malah mendikte atau mengancam Golkar dengan cara memanggil
Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung ke kediamannya. Seharusnya
Habibie dong yang datang ke DPP Golkar. Kalau begitu caranya, apa bedanya
dengan pola lama. Padahal paradigma baru Golkar ingin membentuk sebuah
partai yang benar-benar mandiri," katanya.
Menurut sejumlah fungsionaris Golkar, menampilkan Wiranto menjadi
calon Wapres justru akan memperburuk Golkar saja. "Di masyarakat sekarang
sedang berkembang opini anti militer, masak kita terang-terangan menentang
opini massa," kata mereka.
Selain itu mereka juga menilai, di dunia internasional sekarang
sedang berkembang inisiatif untuk mengadili para penjahat perang di Timtim.
Sehingga jika Wiranto menjadi opresiden atau Wapres, bisa-bisa Indonesia
akan dikucilkan dari pergaulan dunia. "Apa nggak malu, kalau pimpinan negara
ditangkap interpol lantaran dianggap sebagai penjahat perang," kata sumber SiaR.
Yang penting lagi sebagai pertimbangan, kata sumber ini, Habibie
telah banyak melakukan kegagalan, yaitu dari gagal dalam memberantas KKN dan
mengadili Soeharto, gagal dalam masalah Timtim dan terlibat dalam skandal
Bank Bali.
Suara keras menentang Habibie sebenarnya sudah mulai mengkristal di
tubuh Golkar. Di kalangan FKP DPR yang sekarang, faksi-faksi penentangnya
sudah mulai terang-terangan. Dalam kasus Bank Bali, misalnya, sejumlah
anggota FKP justru yang paling ngotot membongkar jaringan kolusi birokrasi
Habibie yang terlibat dalam skandal tersebut. Begitu juga dalam sidang pleno
mendengarkan penjelasan presiden di DPR Selasa (21/9), sejumlah anggota FKP
sudah berdiri dan mengangkat jari interupsi. Hanya saja, walaupun sempat
membuat gugup Abdul Gafur sebagi pimpinan sidang, interupsi tersebut tidak
digubris. Abdul Gafur cepat-cepat menutup acara.
Perkembangan terakhir komposisi para pendukung Habibie di DPR hasil
Pemilu 1999 semakin mengecil. Walupun telah mengancam akan merecall sejumlah
anggota dewan, ternyata tidak membuat anggota dewan surut langkah. Bahkan
sedikitnya 80 calon anggota legislatif asal Partai Golkar berniat
menyeberang ke kubu lawan Partai demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"Saya akan merangkul 80 calon dari partai Golkar untuk mendukung
partai pemenang Pemilu 1999 memimpin bangsa ini," kata Ade Komaruddin
Muhammad, anggota Fraksi Karya Pembangunan, Selasa (21/09). Ade adalah salah
satu anggota FKP yang akan menginterupsi pidato Habibie tersebut.
Sebagai langkah awal, menurut anggota yang berasal dari wilayah
pemilihan Jawa Barat, akan memperjuangkan agar Habibie dicopot sebagai calon
presiden dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya menyangsikan Habibie untuk menjadi calon presiden mendatang.
Kami akan menolak pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPR nanti," kata Ade.
Tentunya, terutama masalah Timor Timur, daerah jajahan Indonesia yang
dilepas Habibie begitu saja dengan referendum.
Sementara itu, beberapa pemuka agama Islam mengkawatirkan kampanye
yang dilakukan kubu Habibie yang mengatasnamakan Islam. Menurut Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Prof Dr Azyumardi
Azra mengatakan, kalaupun BJ Habibie menang dalam Sidang Umum MPR nanti,
maka kemenangan itu tidak identik dengan kemenangan Islam.
Menurut Azyumardi, Islam terlalu besar untuk hanya direpresentasikan
oleh seorang BJ Habibie. Bahkan kemenangan Habibie bisa berarti ada masalah
yang belum terselesaikan. "Ada orang bilang, jangan memaksa diri untuk
menegakkan benang basah. Jangan sampai ada anggapan Habibie merupakan
representasi Islam. Apalagi sekarang Habibie dalam keadaan sulit," ujarnya.
Menurut Azyumardi, posisi Habibie cukup sulit mengingat kasus Bank
Bali dan Timor Timur. "Dalam kasus Timtim, mungkin nama BJ Habibie di luar
negeri makin populer karena concern pada hak asasi manusia, tetapi di dalam
negeri 'kan makin tidak populer. Apalagi, ditambah kasus Bank Bali yang
belum tuntas," ujarnya.
Dalam batas-batas tertentu, kata Azyumardi, Habibie memang bisa
dikatakan mewakili Islam, misalnya posisi Habibie sebagai Ketua Umum Ikatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan concern-nya terhadap Islam.
"Tetapi, dia 'kan bukan satu-satunya representasi Islam. Umat Islam jangan
hanya melihat Habibie sebagai representasi mereka. Kalau dianggap
satu-satunya, berarti kita menafikan Pak Amien Rais dan Gus Dur," ujarnya. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
