Precedence: bulk
Dian Kirana:
"PERISTIWA MADIUN": PKI KORBAN PERDANA PERANG DINGIN
(Naskah ini merupakan Bab XVIII dari naskah berjudul "Perang
Dingin dan Penggulingan Bung Karno" yang sedang dalam
penyelesaian)
(1)
Amerika Serikat Dan Konflik Indonesia-Belanda Belanda, Inggeris, Perancis
dan Amerika Serikat berusaha keras menguasai Asia Tenggara sehabis Perang
Dunia kedua. Tapi kebangkitan kekuatan rakyat, dan munculnya Partai-Partai
Komunis di Indocina, Malaya, Birma, Indonesia dan Filipina merupakan
tantangan yang berbahaya bagi kekuasaan pembela kolonialisme.
Amerika dengan tegas menempuh politik "the policy of containment" - politik
pembendungan komunisme --, yang seusai Perang Dunia Kedua diprakarsai oleh
Truman (Amerika Serikat) dan Churchill (Inggris). Di Asia mula-mula Amerika
Serikat mengambil sikap bekerjasama dan membantu Belanda, Perancis dan
Inggeris untuk mempertahankan kolonialisme, dan mencegah munculnya
pemerintah nasional di negeri-negeri bekas jajahan. Pemerintah-pemerintah
nasional yang muncul dari
perlawanan melawan kolonialisme, tentu saja menempuh politik
anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Ini memberi jalan bagi meluasnya
pengaruh komunisme. Amerika Serikat tak mengingini hal ini..
Peranan Amerika Serikat dalam pertarungan politik di Indonesia menjadi
meningkat. Yaitu dalam menghadapi konflik bersenjata Indonesia melawan
Belanda, yang segera terjadi semenjak tahun-tahun pertama revolusi Agustus
1945. Dalam konflik ini sikap Amerika Serikat sangat jelas memihak dan
membantu Belanda.
Peralatan perang dan persenjataan yang dipakai pasukan Belanda, seperti
truk, tank dan pesawat terbang, semuanya masih memasang tanda-tanda militer
Amerika Serikat. Bahkan sampai bulan Januari 1949, sejumlah anggota pasukan
Brigade Marine Belanda masih memakai pakaian yang bertulisan "US Marine" di
kantong baju mereka.
Amerika Serikat juga memberi bantuan keuangan untuk berlangsungnya usaha
Belanda menguasai kembali Indonesia. Sebuah laporan CIA tanggal 14 November 1947
menyatakan:
"Di Indonesia dan Indocina penduduk setempat sudah meraba, bahwa
usaha-usaha Perancis dan Belanda untuk kembali berkuasa berlangsung dengan
bantuan Amerika Serikat. Keresahan penduduk menjadi bertambah dengan
meningkatnya kemampuan Perancis dan Belanda di Asia Tenggara berkat
pelaksanaan bantuan Rencana Marshall.
"Pada akhir 1947, ketika perekonomian Belanda dan Perancis mulai pulih,
pengaruh komunis di kedua negeri itu mulai menurun. Tapi sementara waktu
itu, kaum komunis tampak akan mencapai kemenangan di Tiongkok. Menghadapi
perkembangan seperti ini Amerika Serikat menjadi kian khawatir akan semakin
meluasnya pengaruh komunisme di Asia. Tidak saja di Jepang, tetapi juga di
daerah-daerah pemberontakan anti-kolonialis - terutama di Indonesia dan
Vietnam. Maka Pemerintah Truman ketika itu mendukung kembalinya kekuasaan
kolonial, demi untuk menangkal meluasnya komunisme." 1).
Dengan membantu kaum kolonial Belanda dan Perancis, politik Amerika Serikat
mempunyai harapan supaya kedua kekuasaan kolonial ini bisa menangkal
perkembangan pengaruh komunisme. Politik AS yang demikian ini segera
berubah, setelah melihat adanya kemungkinan terbentuknya pemerintahan
nasional yang anti-komunis di Indonesia dan Vietnam. Di Vietnam, Amerika
Serikat tampil menjadi pendukung Pemerintah Vietnam Selatan yang korup.
Amerika Serikat juga sudah memperhitungkan, bahwa Belanda tak akan berhasil
menundukkan perlawanan anti-kolonial rakyat Indonesia. Bagi Amerika Serikat
yang penting ialah membantu lahirnya pemerintah yang anti-komunis. Dengan
demikian "the policy of containment" akan bisa dilaksanakan dengan
menggunakan kekuatan dalam negeri yang bersangkutan. Kaum komunis Vietnam
dihadapkan pada kekuatan anti-komunis Vietnam sendiri. Demikian pula halnya
di Indonesia.
Sesudah kabinet Sjahrir jatuh pada 30 Juni 1947, Presiden Sukarno menugasi
satu tim formatur yang terdiri dari Amir Sjarifuddin (Partai Sosialis),
A.K.Gani (PNI), Sukiman (Masjumi) dan Setiajit (PBI; Partai Buruh
Indonesia) untuk membentuk kabinet. Karena tuntutan Masjumi untuk menduduki
kursi Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri dan dua kursi kementerian
lainnya ditolak
oleh para anggota tim formatur, pembentukan kabinet itu mengalami kegagalan.
Dan mandat diserahkan kembali pada Presiden. Tetapi Presiden menunjuk lagi
Amir Sjarifuddin, A.K.Gani dan Setiajit sebagai satu tim formatur yang baru.
Dan pada 3 Juli 1947 terbentuklah Kabinet Amir yang pertama, tanpa Masjumi, tapi
mengikut sertakan PSII.
Amerika Serikat mencatat bahwa, walaupun Perdana Menteri Indonesia adalah
Amir Sjarifuddin yang komunis, dan sejumlah Menteri dalam Kabinet Amir ini
pun tokoh-tokoh komunis, tapi di lain pihak terdapat oposisi yang berupa
kekuatan anti-komunis yang sedang kian tumbuh. Partai Islam Masjumi,
golongan Sosialis di bawah pimpinan Sutan Sjahrir, dan kekuatan politik yang
dipimpin Tan Malaka, semuanya merupakan kekuatan-kekuatan yang tidak
bersimpati terhadap Uni Soviet dan bahkan anti-PKI. Dengan demikian
syarat-syarat untuk menghadapkan kaum
komunis Indonesia dengan kekuatan anti-komunis Indonesia sendiri sudah tersedia.
Amerika Serikat tinggal memainkan peranannya, dengan memberi arah
perkembangan situasi, agar mengabdi pada pelaksanaan "the policy of
containment" itu.
Sebagai Partai Islam, Masjumi sejak semula sangat tegas anti-komunis,
anti-Uni Soviet, anti-Marxisme, anti-Leninisme, anti-sosialisme dan
pro-Amerika Serikat. Masyumi menjadikan agama Islam sebagai dasar untuk
menentang komunisme. Dengan demikian dalam melaksanakan "the policy of
containment"-nya di Indonesia,
Amerika Serikat mendapatkan sekutu atau teman sehaluan di kalangan Islam,
dengan Masyumi sebagai intinya.
Sesungguhnya Kabinet Amir merupakan kabinet koalisi nasional yang kuat, yang
terdiri dari Partai Sosialis 6 kursi, PNI 7 kursi, PSII 3 kursi, Non-Partai
5 kursi, PBI 4 kursi, Parkindo, PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia),
PKI, SOBSI, golongan pemuda dan golongan Tionghoa masing-masing 1 kursi..
Program politik luarnegeri Kabinet Amir ialah: (a) mempertahankan pengakuan
de facto Negara Republik Indonesia; (b) berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan
Persetujuan Linggarjati secara damai; (c) berusaha agar Indonesia secepat
mungkin bisa ikut serta dalam percaturan internasional, sesuai dengan
kepentingan kedudukannya di tengah pergaulan dunia.
Pemerintah Amir segera mengadakan kontak diplomatik dengan Belanda. Dalam
penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda ini, Perdana Menteri Amir sangat
percaya kepada bantuan Pemerintah Amerika Serikat. Dalam pidatonya 6 Juli
1947, dia menyerukan agar seluruh pengaruh Amerika Serikat digunakan untuk
memelihara perdamaian di Indonesia. Kabinet Amir percaya, bahwa Amerika
Serikat sendiri
mempunyai kepentingan di Indonesia, yaitu bahwa Amerika Serikat memandang
keamanan di Indonesia sebagai faktor penting untuk stabilitas politik dan
ekonomi dunia. Sesungguhnya Amerika Serikat memang takut, apabila pengaruh
komunis makin meluas di kawasan Asia Tenggara.
Dalam langkah-langkah diplomatik yang ditempuhnya, sesungguhnya
Pemerintah Amir sudah terlalu banyak memberi konsesi kepada Belanda. Kecuali
satu yang dengan tegas ditolaknya, yaitu usul pembentukan gendarmerie
bersama. Sikap Pemerintah Amir yang menolak gendarmerie bersama ini didukung
oleh Badan Pekerja KNIP. Dalam keadaan perundingan masih sedang berjalan,
pada 21 Juli 1947, dengan menggunakan kekuatan pasukannya yang dipersenjatai
dengan bantuan Amerika, Belanda menyerang daerah Republik Indonesia, dari
darat laut dan udara. Pertempuran berkobar di semua front. Di Jakarta,
Belanda menduduki kantor-kantor Republik Indonesia, menangkap
anggota-anggota delegasi yang berunding dengan Belanda, yaitu Wakil Perdana
Menteri A.K.Gani, Menteri Muda Luar Negeri
Tanzil, Walikota Jakarta Suwirjo, Sekretaris Kabinet Ali Budiardjo.
Indonesia dilanda perang kolonial, yang terkenal dengan agresi pertama
Belanda terhadap Republik Indonesia. Menghadapi berlangsungnya pertempuran
di Indonesia ini, dalam sidang PBB bulan Agustus 1947, Amerika Serikat
mengusulkan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN), Komisi Jasa-Jasa Baik,
sebagai perantara bagi kedua pihak yang bersengketa. Maka terbentuklah satu
Komisi yang terdiri atas wakil-wakil Amerika Serikat, Australia dan Belgia.
Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan Amerika Serikat
sebagai Ketua Komisi, yang dipilih oleh Australia dan Belgia. Ketua Komisi
Tiga Negara ini adalah Frank Porter Graham, yang sejak semula bersikap
menekan pimpinan Republik Indonesia, agar memberi berbagai macam konsesi
kepada Belanda. Dengan demikian Amerika Serikat telah langsung memainkan
peranan yang menentukan dalam penyelesaian konflik Indonesia - Belanda.
Dengan demikian pelaksanaan "the policy of containment", politik membendung
komunisme, yang menjadi benang merah politik luar negeri Amerika Serikat
usai Perang Dunia Kedua segera merasuk ke Indonesia.
Untuk memperkuat dukungan dalam menghadapi perundingan dengan Belanda, yang
akan diselenggarakan lagi di bawah pengawasan KTN, Perdana Menteri Amir
mengajak lagi Masyumi duduk dalam kabinet. Masyumi menerima tanpa mengajukan
tuntutan apa pun. Maka terjadilah reshuffle kabinet, sehingga susunannya
berubah seperti berikut: Partai Sosialis 7 kursi, PNI 8 kursi, PSII 3 kursi,
Masyumi 5 kursi, PBI 4 kursi, Non-Partai 4 kursi, PKI, PKRI, Parkindo,
SOBSI, golongan Tionghwa, dan golongan Pemuda masing-masing 1 kursi.
Perundingan dilangsungkan di kapal Amerika Serikat "USS Renville", di Teluk
Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin.
Wakil Ketua: Ali Sastroamidjojo; anggota-anggota: Sutan Sjahrir, Dr Tjoa
Siek Ien, Mr Nasrun, Ir Juanda; anggota cadangan: Setiajit; penasihat 31
orang, yang di dalamnya terdapat wakil-wakil Masyumi dan PNI.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo; Wakil Ketua:
H.L.K.F. van Vredenburgh; tujuh anggota; dua orang sekretaris dan tiga pembantu.
Selagi perundingan sedang berjalan, Belanda tetap menjalankan aksi-aksi
militernya. Sementara itu Belanda mulai membentuk negara-negara boneka: Negara
Sumatera Timur, Negara Jawa Barat, Negara Jawa Timur. Daerah-daerah ini
termasuk dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Jelas bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik
Indonesia. Karena merasa kuat di bidang militer, Belanda bersikap keras
dalam menghadapi perundingan. Ia bahkan mengancam dengan ultimatum, agar
Indonesia menerima 12 prinsip politik yang diusulkannya. Menghadapi sikap
Belanda ini, KTN di bawah Frank Graham menambahi dengan 6 pokok tambahan
sebagai "jalan kompromi" agar Indonesia menerima usul Belanda itu, yang di
dalamnya termasuk rencana pelaksanaan pemungutan suara berupa plebisit.
Dalam keadaan terdesak oleh batas waktu ultimatum Belanda, rombongan KTN
datang ke Yogya menemui pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Untuk itu
Perdana Menteri Amir terbang ke Singapura menjemput Sutan Sjahrir, kemudian
ke Pekanbaru menjemput Wakil Presiden Mohammad Hatta. Maka KTN ditemui oleh
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin,
Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Dicapai saling pengertian, bahwa pada
akhirnya akan
diselenggarakan pemungutan suara sebagai jalan penyelesaian terakhir
sengketa Indonesia - Belanda. Para politisi Indonesia, yang mengutamakan
jalan diplomasi, menaruhkan harapannya pada rencana plebisit, sehingga
merasa bahwa enam pasal pokok tambahan dari KTN itu akan dapat menguntungkan
Republik. Dalam keadaan
Indonesia diultimatum dengan ancaman serangan militer Belanda, Frank Graham
menyatakan, bahwa Amerika Serikat tidak dapat menekan Belanda agar tidak
menggunakan kekerasan. Tetapi yang dapat dipastikan hanyalah menekan pihak
Belanda akan kepastian dilangsungkannya plebisit. Karena itu Bung Karno
tampil dengan semboyan baru: "From the bullet to the ballot".
Berkat saling pengertian ini, maka pada 17 Januari 1948 Persetujuan Renville
ditandatangani Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Menurut catatan L. Fischer,
pembantu Menlu Dean Rusk mengenai urusan PBB, Belanda baru menerima enam
pokok tambahan dari KTN sesudah pada akhirnya Menlu Amerika George Marshall
"secara terang-terangan menyatakan pandangan pribadinya kepada Belanda".
Yaitu dia takut, bahwa ketidak-stabilan akan terus berlanjut, dan bahwa
sikap kekerasan
"hanyalah akan membawa Indonesia ke bawah pengaruh komunisme". 2)
Dari pandangan George Marshall itu menjadi jelas, bahwa Amerika Serikat
meninjau masalah penyelesaian konflik Indonesia-Belanda dari sudut bahaya
meluasnya pengaruh komunisme. Inilah titik-tolak penjabaran "the policy of
containment" dalam praktek. Dengan demikian PERANG DINGIN telah merasuk ke
Indonesia.
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta, Panglima Besar Sudirman
menerima Persetujuan Renville. Presiden Sukarno menyatakan antara lain:
"Meskipun
perjanjian penghentian permusuhan ini seakan-akan merugikan Republik, tetapi
akan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan yang akan menguntungkan Republik.
Jika kita dapat mencapai cita-cita kita dengan melalui jalan damai, buat apa
kita harus berperang ?"
Tapi dengan tidak diduga-duga, Masyumi menolak Persetujuan Renville dan
menarik semua Menterinya dari kabinet. Langkah Masyumi ini disusul oleh PNI
dengan sikap yang sama. Pimpinan Masyumi antara lain menyatakan, bahwa (1)
situasi Republik sangat tidak stabil, (2) kabinet yang sekarang harus secara
radikal diubah. Ketua fraksi Masyumi di dalam KNIP dalam konferensi pers
menyatakan, bahwa Persetujuan Renville merupakan masalah kedua; yang
pertama, adalah masalah penggantian kabinet.
Pada 15 Januari 1948 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet, dengan
alasan karena tidak setuju terhadap "gencatan senjata dan prinsip-prinsip
politik yang diterima oleh Pemerintah Amir". Mundurnya Masyumi dari kabinet ini
segera diikuti dengan demonstrasi pemuda Islam GPII di Yogyakarta. Mereka
menuntut pengunduran diri Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri,
pembentukan kabinet presidentil dan menolak Amir didudukkan kembali sebagai
Perdana Menteri.
Amir Sjarifuddin sangat kecewa terhadap sikap Masyumi itu, mengingat bahwa
wakil partai ini pun ikut serta dalam proses perundingan. Pada 23 Januari
1948 Amir menyerahkan mandat kepada Presiden. Dan Presiden Soekarno menugasi
Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet baru. (Bersambung)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
