Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 34/II/2-8 Oktober 99 ------------------------------ STANDAR GANDA DARI "SI KAYA" (POLITIK): Negara-negara kaya bilang "perdagangan bebas" baik bagi negara-negara miskin. Anehnya, mereka tidak menjalankan apa yang 'dikotbahkan.' Cerita ketidakadilan dalam pola hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, ternyata masih belum usang. Seperti dikemukakan dalam The Economist, sejak Mahatma Gandhi menyatakan sikap perlawanannya terhadap negara-negara barat, hingga ke Putaran Uruguay, 1993, isu tadi belum juga dapat dituntaskan. Negara-negara miskin umumnya, dari dulu selalu sinis pada komitmen barat terhadap perdagangan bebas. Mereka bukan tak punya alasan. Amerika Serikat dan Eropa selalu mengajarkan pada negara-negara berkembang tentang perlunya membuka pasar mereka, sementara pada saat yang sama menutup erat-erat pintu impornya dari negara-negara miskin. Meskipun, kondisi sekarang mungkin sudah sedikit mengalami perubahan. Berbagai gebrakan baru telah dilakukan untuk membantu negara-negara miskin berkiprah lebih baik dalam sistem perdagangan dunia. Dalam Putaran Uruguay 1993, tekanan yang begitu kuat menuju perdagangan bebas global, berhasil disepakati. Negara-negara miskin bakal memperoleh keuntungan terbesar dengan sistem ini. Enam tahun kemudian, dan hanya dua bulan menjelang pembicaraan proposal perdagangan bebas dalam milenium baru, di Seattle, November mendatang, komitmen tadi sudah terasa memudar. Negara-negara berkembang mempunyai tiga keluhan utama. Pertama, mereka dipaksa membuka pasar mereka terlalu jauh, dan terlalu cepat. Kedua, negara-negara maju ternyata lebih banyak membiarkan pasar mereka tertutup. Dan ketiga, mereka merasa kekurangan informasi dan sumber daya dalam melakukan negosiasi secara efektif, untuk menjalankan perjanjian dagang dan untuk memperoleh keuntungan dari peraturan-peraturan perdagangan dunia. Keluhan pertama, barangkali bisa dinilai terlalu berlebihan. Kendati negara berkembang setuju memotong tarif masuk lebih jauh dalam Putaran Uruguay, namun itu bisa merupakan keuntungan ketimbangan kerugian. Negara miskin akan mendapat manfaat dari situ, karena konsumen bisa dapat barang-barang impor dengan harga murah. Selain itu, masuknya kompetitor dari luar bisa mendorong produsen domestik untuk lebih efisien. Namun, keluhan kedua dan ketiga sangat beralasan. Nyatanya, negara-negara maju memotong tarif lebih sedikit dari pada yang dilakukan negara-negara miskin. Di samping itu, mereka menemukan pula jalan untuk menutup pasar mereka, caranya dengan pajak anti-dumping pada barang-barang impor yang mereka anggap "terlalu murah" (unfairly cheap). Mereka juga secara khusus, sangat proteksionis dalam banyak sektor yang justru menjadi andalan negara-negara berkembang, seperti pertanian, tekstil dan pakaian. Hasilnya, menurut studi terbaru oleh Thomas Hertel dari Purdue University dan Will Martin dari Bank Dunia, rata-rata tarif barang impor manufaktur dari negara-negara berkembang yang diberlakukan di negara-negara maju, empat kali lebih tinggi dibandingkan tarif impor barang serupa dari negara maju lainnya. Hal ini sungguh merugikan negara-negara berkembang. UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development), badan PBB yang membicarakan soal perdagangan dan pembangunan, memperkirakan, negara berkembang bisa menghasilkan ekspor senilai US$700 milyar lebih banyak pada 2005, seandainya negara maju mau membuka pasar mereka. Negara miskin juga punya persoalan untuk memperoleh informasi. Malah banyak yang sepertinya tak mengerti apa yang telah mereka tandatangani dalam Putaran Uruguay. Michael Finger dari Bank Dunia dan Philip Schuler dari University of Maryland, memperkirakan, untuk menjalankan komitmen memperbaiki prosedur perdagangan dan membuat standar intellectual property akan menghabiskan biaya lebih besar dari pada budget pembangunan setahun negara berkembang. Lebih dari itu, pada area di mana negara berkembang seharusnya bisa memperoleh keuntungan dari aturan perdagangan dunia, mereka justru tak dapat apa-apa. Misalnya, WTO sering tak memenangkan negara miskin yang 'berselisih' dengan negara kaya. Benar bahwa WTO yang memungkinkan Kostarika menjual pakaian dalamnya secara leluasa di AS. Begitu pula Ekuador yang dimungkinkan melempar pisangnya ke Uni-Eropa. Tapi, nyatanya, secara keseluruhan tak demikian keadaannya. Dari 134 anggota WTO, 29 negara bahkan tak punya utusan di Jenewa. Lebih banyak lagi yang aku bisa membawa kasusnya ke WTO. WTO memang tak bisa berbuat banyak. Budget tahunannya untuk bantuan teknis hanya sekitar US$480.000 -yang tak memungkinkan digunakan membantu sebuah negara menuntut negara lainnya. Kendati demikian, ada pula sedikit optimisme. Mike More, bos-nya WTO berjanji menjadikan negara miskin sebagai prioritasnya. Ia telah pula melobi untuk mendapatkan budget 13 kali lipat yang sekarang dipunyai WTO. Sementara Belanda dan Kolombia, sedang berupaya membentuk badan penasihat untuk menyuplai informasi bagi negara miskin, serta menolong mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus 'perselisihan'. Anehnya, negara berkembang justru terlihat lebih mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas. Pertemuan 17 negara berkembang (yang dikenal dengan "G15") di Bangalore, India, Agustus lalu menghasilkan agenda positif bagi liberalisasi di bidang perkapalan, konstruksi dan pergerakan/perpindahan penduduk. Misalnya, komitmen Uni-Eropa untuk membebaskan tarif barang-barang impor dari negara-negara termiskin. Seandainya Gandhi masih hidup, ia pasti takkan bilang bahwa respon yang diberikan negara-negara maju, sebagai sesuatu yang lebih 'beradab'. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
