Precedence: bulk
KALAH JAJAK PENDAPAT, PRO INTEGRASI GERILYA DI SENAYAN
JAKARTA, (MateBEAN, 20/10/99). Walaupun hasil jajak pendapat sudah
diumumkan dengan kemenangan mutlak oleh mayoritas masyarakat Timtim yang
menolak otonomi khusus, namun kelompok pro integrasi tidak kehilangan akal,
dan saat ini sebagian besar dari pimpinan kelompok pro integrasi sedang
bergerilya di Senayan, khususnya di Gedung MPR-DPRRI.
Kabarnya kelompok pro integrasi itu terus melakukan pendekatan
terhadap Fraksi PDI-P, Farksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB dan
Poros Tengah untuk meyakinkan serta mendesak pimpinan fraksi-fraksi itu agar
tidak mencabut UU No. 7 tahun 1978 tentang integrasi Timtim ke Indonesia.
Pimpinan pro integrasi yang saat ini bergerilya di di Senayan itu
antara lain, Basilio Dias Araujo dan Natercia Osorio, yang terus mendesak
agar UU itu tidak dicabut dan tetap dipertahankan. Namun desakan dari
kelompok pro integrasi itu mendapat tantangan keras dari Fraksi TNI/Polri
yang secara terang-terangan dalam pemandangan fraksi-fraksi dan rapat komisi
menolak serta meminta sidang majelis untuk segera mencabut UU No. 7 Tahun
1978. "Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia di dunia internasional, maka
fraksi TNI/Polri berkeyakinan bahwa UU No. 7 mohon dicabut. Bila tidak
dicabut maka konsukuensinya adalah Indonesia akan dikucilkan di dunia
Internasional," kata fraksi TNI/Polri.
Namun kabar terakhir yang diterima MateBEAN bahwa Fraksi PDI-P juga
menyatakan dukungannya terhadap usulan dari Fraksi TNI/Polri untuk mencabut
UU itu. Menurut beberapa anggota PDI-P pencabutan UU itu sangat
konstitusional karena mayoritas rakyat Timtim menolak otonomi. "Ibu Mega
sudah berkali-kali mengatakan bahwa apapun pilihan rakyat Timtim PDI-P akan
menerima," kata seorang anggota PDI-P.
Beberapa anggota Majelis juga mendukung soal pencabutan UU itu,
karena menurut mereka bahwa kalau nantinya UU itu tetap dipertahankan bahwa
dampak terburuk yang bisa dialami oleh Indonesia adalah terkucilnya
Indonesia dari dunia internasional, serta ancaman yang paling berat dan
berbahaya adalah embargo ekonomi. "Sebaiknya Timtim diberikan saja
kemerdekaan, karena kalau kita pertahankan Timtim berarti kita akan
korbankan 200 juta rakyat Indonesia, yakni ancaman embargo ekonomi terhadap
Indonesia. Apa mungkin kita pertahankan 20 persen pro integrasi itu lantas
kita korbankan 200 juta rakyat Indonesia? Itu tidak mungkin," kata seorang
anggota Majelis.
Usaha para tokoh-tokoh pro integrasi di Senayan juga tampaknya akan
menghadapi banyak tantangan besar soalnya tidak semua anggota Majelis ingin
mempertahankan UU itu. Karena perhitungannya adalah masalah hubungan
Indonesia dengan dunia internasional, sehingga sangat mungkin UU itu akan
dicabut. Selain itu saat ini ada Timtim dari Jakarta yang sudah sampai di
Timtim untuk bernegosiasi dengan PBB untuk peralihan wilayah itu. Sehingga
usaha dari kelompok pro integrasi itu akan sia-sia.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
