Precedence: bulk
ISTIQLAL (23/10/99)# BEBERAPA PELAJARAN DARI SIDANG UMUM MPR
Oleh Sulangkang Suwalu
Ada yang memperkirakan dengan telah berlangsungnya SU MPR dan
puncaknya pemilihan presiden, maka persoalan-persoalan yang bertumpuk
menimpa tanah air kita, seperti krisis ekonomi, krisis kepercayaan dsb maka
segera dapat diatasi. Karena pemerintahan baru yang terbentuk nanti, adalah
pemerintahan hasil SU MPR tersebut. Bagi orang yang memperkirakan demikian,
ada baiknya membaca pendapat Eep Syaefullah Fatah, melalui "Info Aktual",
suplemen Kompas (9/lO), yang judulnya: "Jangan Terlalu Berharap Pada SU"
Menurut Eep Syaefullah Fatah bahwa SU MPR sekarang ini dilakukan
dalam suasana berbeda. Meski demikian, harapan tidak bisa sepenuhnya dapat
diakomodasi oleh anggota MPR. MPR tidak mungkin bisa memenuhi seluruh
harapan rakyat. Jadi, jangan terlalu berharap hasil anggota MPR ini. Karena
itu gerakan mahasiswa harus tetap eksis dan jangan sampai larut dan percaya
begitu saja terhadap hasil-hasil SU MPR. Gerakan mahasiswa harus menjadi
kekuatan oposisi rakyat permanen. Gerakan mahasiswa harus terus melawan.
Jangan seperti Angkatan 66, yang kemudian terkooptasi dengan kekuasaan.
Hasil yang tidak optimal gelama SU MPR ini disebabkan karena anggota
MPR di SU MPR sekarang ini tengah belajar demmkrasi. Namanya belajar, jelas
anggota MPR itu belum tumbuh rasa demokratisasinya dan memiliki tenggang
rasa dan kedewasaan politik. Sebut misalnya, masih belum memiliki sikap
saling menghargai dan menerima kekalahan.
Sebab itu, SU MPR diperkirakan akan muncul beberapa masalah, seperti
terjadinya tawar menawar politik dan kompromi politik, serta saling berbagi
konsesi diantara kekuatan politik di MPR. Tarik menarik dan tawar menawar
politik terjadi karena masing-masing kekuatan politik di MPR mempunyai
kekuatan yang sama dan berimbang satu dengan lainnya. Contohnya, terpilihnya
Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR.
Tawar menawar, kompromi politik dan saling berbagi konsesi memang
tidak mungkin terelakkan. Nah, ini yang nantinya memberi anggapan di mata
rakyat, MPR tidak maksimal memenuhi harapan dan keinginan rakyat. Cara-cara
seperti ini, juga akan menimbulkan anggapan, MRR kita masih memiliki pola
pikir yang-sama dengan Orba. Demikian di Eep.
Bahwa apa yang dibayangkan Eep Syaefullah Fatah tentang SU MPR ini yang
penuh tawar menawar politik, kompromi politik yang jauh dari harapan rakyat,
tercermin dengan pernyataan sikap politik Barnas, sebagai berikut:
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara khusus oleh Ketua Barnas,
Kemal Idris dan Sekjen Rachmad Witoelar, tercermin bahwa tokoh-tokoh Barnas
mengkhawatirkan permainan politik yang terJadi dalam SU MPR. Barnas
menyatakan bahwa SU MPR tahap I, yang digelar 1-6 Oktober lalu, mengejutkan
masyarakat yang selama ini dikatakan buta politik. Karena di gedung wakil
rakyat itu, selama enam hari telah terjadi drama bebodoran yang memalukan,
melalui skenario tipu muslihat dan memperdagangkan suara
rakyat.
Gambaran buruk yang ditampilkan elit politik itu, khususnya mereka yang
telah mendapat amanat rakyat lewat pemilu, perlu diteropong secara khusus
dan diberi rambu-rambu peringatan. Tujuannya agar dalam SU MPR tahap II
tidak ada lagi drama bebodoran yang memalukan. Tentunya para wakil rakyat
harus menghindari otak-atik politik yang kotor.
Barnas juga menyampaikan kecaman bahwa apa yang dihasilkan para wakil
rakyat yang berada di SU MPR tahap I, justru merupakan bentuk ketidak
pastian yang dapat menghambat reformasi total. Berbagai lobi dan musyawarah
yang dilakukan selama SU MPR tahap I, menurut Barnas, hasilnya tidak sesuai
dengan suasana batin yang tercermin dari pemilu.
Barnas khawatir, bila hal itu berlanggung terus, maka tidak mustahil rezim
status quo akan tetap bertahan dan akan memicu kemarahan rakyat. Karena itu
Barnas memberi peringatan tegas kepada wakil rakyat di MPR, agar dalam
mengambil langkah-langkah maupun putusan, tetap berpegang teguh pada
komitmen, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Mendekati masa pemilihan presiden dan wakil presiden, Barnas kembali
mengingatkan para wakil rakyat agar tidak mengingkari suasana batin rakyat,
yang tercermin dalam hasil Pemilu 1999. Jangan sampai pilihan itu
mengingkari kehendak rakyat, tegas Kemal Idris.
Karena mengkhawatirkan akan terjadi penyimpangan dari suasana batin rakyat
tsb, Barnas sudah mengambil ancang-ancang untuk menggempur pemerintahan
baru, jika ternyata tidak mampu menjalankan agenda reformasi. Tampaknya
karena apa yang telah dihasilkan oleh SU MPR ini, jauh dari mencerminkan
kehendak rakyat, maka Rakyat Merdeka (10/10) muncul dengan Tajuk Rencana,
yang berjudul:
PRESIDEN HASIL DAGANG SAPI
Tajuk Rencana Rakyat Merdeka ini dimulai dengan kalimat: kata power sharing
tampaknya telah disalah artikan sebagai pembagian kekuasan menurut hasil
perolehan suara dalam suatu pemilu. Setelah terbukti secara kasat mata,
Amien Rais yang perolehan suaranya kecil, malah terpilih menjadi Ketua MPR
periode 1999-2004 dan bukan Matori Abdul Djalil. Maka barulah rakyat sadar
bahwa power sharing tidak lebih dari suatu "dagang sapi" biasa, seperti
halnya lazim terjadi di parlemen-parlemen Barat, untuk mendapatkan jalan
keluar dari kemacetan yang ditakuti semua pihak.
Menjadi jauh lebih jelas lagi, begitu suara terbanyak (hanya selisih
sedikit dengan Matori Abdul Jalil) memihak Amien Rais, maka serta merta
dengan wajah berbinar-binar, Ketua Umum PAN itu mengucapkan terima kasihnya
kepada Gus Dur karena berkat pengaruh serta kharismanya, ia bisa bertengger
di puncak mekanisme lambang kedaulatan rakyat Indonesia, sambil melontarkan
sejumlah besar janji reformasi, yang membuat para pendengar pusing tujuh
keliling.
Aneh bin ajaib. Tidak sepatah katapun dari Amien Rais yang terdengar mirip
dengan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah bersusah payah
memberikan suara dan mencoblos gambar parpolnya, yakni PAN. Amien malah
memuji Gus Dur setinggi langit. Maklum barangksli seorang yang telah
mendapatkan rezki nomplok, merasa tak ubahnya telah menarik lotre berhadian
besar.
Tetapi mari kita tengok wajah para wakil parpol di MPR ini, juga mereka
yang termasuk wakil utusan golongan dan utusan daerah. Bukankah sinar wajah
mereka mengecewakan orang-orang yang telah berhasil menarik lotre berhadiah
besar? Adakah diam cara mereka yang benar-benar prihatin terhadap tugas
mereka dalam mengemban aspirasi rakyat? Tentu ada, tetapi jumlahnya bisa
dipastikan tidak terlalu banyak.
Sama halnya ketika Akbar Tanjung terpilih menjadi Ketua DPR. Tidak ada
ucapan terima kasih kepada massa pemilihnya, yakni mereka yang mencoblos
pohon beringin, lambang partai Golkar sekarang dan lambang Golkar di masa
jayanya rezim Suharto. Betapa bahayanya untuk mencoblos Golkar dan betapa
ngerinya mendengar teriakan "huu", saat penghitungan suara, manakala disebut
suara Golkar.
Jika kedua tokoh itu, tidak mengucapkan rasa terima kasih kepada massa
pemilih mereka, kita khawatir, rakyat akan mengira sukses mereka berdua
merupakan hasil dagang sapi, yang dipergelarkan tanpa malu dalam kancah
pertarungan politik dalam sidang-sidang yang lalu dan yang akan datang.
Bukan karena dukungan dan keprihatinan rakyat negeri ini.
Rakyat kita, kata tajuk rencana Rakyat Merdeka itu, selama rezim Suharto
diperlakukan seperti kerakap tumbuh pada batu-batuan, yang waktu kampanye
dan pemilu disanjung-sanjung, akan tetapi saat pemilu usai, dinjak-injak dan
diperlakukan tidak adil. Kita juga khawatir rakyat akan dianggap dan
diperlakukan sebagai kutu busuk, yang mengganggu tidur nyenyak para penguasa
beserta para kroninya mereka. Dan bisa ditindak semau gue, ketika melakukan
unjuk rasa, saat merasa digaji tidak manusiawi dan diskriminasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, siapapun yang terpilih menjadi presiden setelah sidang yang
sebentar lagi usai, jangan menyalahkan rakyat negeri ini. Tetapi salahkanlah
diri sendiri jika bakal gagal mengemban aspirasi dan amanat penderitaan
rakyat. Jangan lagi mencari kambing hitam seperti saat rezim Suharto
berkuasa. Jelas, presiden yang ini adalah hasil rekayasa MPR.
Apa yang telah terjadi dan telah berlangsung dalam sidang-sidang MPR,
dilihat rakyat dengan kagat mata dan rakyat telah mencatatnya dalami
sanubari mereka. Jika di masa lalu rakyat terkecoh dan diam saja, maka hal
itu masa lalu. Untuk masa mendatang, akhir cerita bisa saja tidak harus
happy end. Apa sebab? Mudah saja. Mereka yang kecewa karena telah membeli
sapi yang salah dan sakit-sakitan,tidak akan diam seribu bahasa karena sapi
ini adalah "sapi kekuasaan". Sebab sapi sehat pun akan menjadi sakit, jika
didampingi MPR yang sakit. Demikian Tajuk Rencana itu.
Pelajaran apa yang dapat dipetik dari jalannya SU MPR, seperti yang
fenomenanya digambarkan Eep Syaefullah Fatah, Kemal Idris dan Tajuk Rencana
Rakyat Merdeka di atas?
PELAJARAN DARI SU MPR
Menurut Eep Syaefullah ada perbedaan suasana antara SU MPR yang dulu dengan
yang sekarang. Hal itu cukup jelas. Meminjam istilah JB Wahyudi, melalui
tulisannya "SU MPR = Arena penjilat" (Rakyat Merdeka, 12/10), bahwa: Dulu SU
MPR ini terkesan seolah-olah upacara "menghadap raja". Siapa pun yang berani
melakukan interupsi, pasti akan di-recall dan dikucilkan. Sewaktu sang raja
masuk ke ruangan, semua wakil rakyat berdiri penuh basa basi dan bahkan
tepuk tangan. Jalannya persidangan sangat monoton, karena sebelumnya sudah
ada rekayasa kotor, termasuk suara yang harus diberikan oleh para wakil
rakyat, yaitu "seee..tuuu..juu". Praktis tidak ada suara spontanitas yang
bersifat mengeritik.
SU MPR yang menentukan nasib bangsa dan negara ini telah disulap menjadi
"arena badut" karena penjilat, karena robot Yang sudah diprogram sebelumnya.
Bahkan pada pelaksanaan SU MPR 1998 hasil pemilu 1997, SU MPR benar-benar
telah disulap menjadi arena "arisan keluarga dan para kroni", dengan suatu
sikap dan tekad mempertahankan sang raja tetap duduk di singgasana.
Sekarang, pada hari pertama pelaksanaan SU MPR 1999 bernuansakan ada
kebebasan dan keberanian. Teriakan spontanitas daripada sebagian besar para
wakil rakyat, yang tetap duduk di kursi. "Huuu"..."Huuu", sewaktu presiden
BJ Habibie dan ibu memasuki ruangan sidang. Manusia yang sok moralis,
menilai sikap para anggota dewan tsb sebagai kebiasaan parlemen jalanan.
"Jangan dibawa masuk kedalam gedung DPR/MPR".
Menurut saya, kata Wahyudi, sikap tetap duduk di kursi dan teriakan
"Huuu"..."Huuu", karena sudah muak dengan suasana yang feodalistis dan serba
munafik selama ini. Spontanitas sebagian besar wakil rakyat merupakan awal
yang baik bagi kehidupan demokrasi.
Tidak ada rasa ketakutan, bebas dan tidak feodalistis dan otoriter. Para
sok moralis harus menyadari bahwa suasana feodalistis dan otoriter ini, baru
dapat dilabrak oleh kekuatan parlemen jalanan, yang dipelopori oleh
mahasiswa. Jadi, jangan sekali-kali meremehkan atau melecehkan teriakan
"Huuu",.."Huu". Yang dikembangkan oleh parlemen jalanan.
Perlu disadari pula, bahwa hanya gerakan moral mahasiswa yang mampu
melengserkan Suharto yang otoriter dari kursi kepresidenan. Bukan para wakil
rakyat yang terhormat, di dalam gedung MPR/DPR. Jadi, dengan melecehkan
kebiasaan parlemen jalanan. Itu namanya sok moralis. Habibie naik jadi
presiden, juga hasil parlemen jalanan.
Inilah pelajaran politik pertama yang dapat diambil dari SU MPR yang; telah
berlangsung. Anggota MPR/DPR yang sekarang sudah ada keberanian dan
kebebasan untuk menyatakan dirinya yang sudah muak dengan cara SU MPR ala
Orba. Pelajaran politik kedua, yang dapat dipetik dari SU MPR ini, ialah
para anggota MPR/DPR ini merasa tidak terikat lagi dengan janji-janji yang
pernah mereka ucapkan ketika kampanye pemilu yang lalu, yang akan
memenangkan reformasi dan mengalahkan status quo. Karena itulah maka hasil
SU MPR menurut Eep Syaefulllah tidak optimal.
Tetapi sampai dimana kebenarannya argumen Eep Syaefullah yang mengatakan
bahwa tidak optimal hasil SU MPR itu, karena anggotanya baru belajar
berdemokrasi. Mungkin bagi sementara anggota MPR/DPR memang demikian. Tetapi
secara umum mereka sudah mampu mempermainkan demokrasi, sehingga Amien Rais
dari partai "Gurem" bisa terpilih menjadi Ketua MPR, dengan mengalahkan
Matori Abdul Djalil, partai yang jauh lebih besar dari PAN-nya Amien Rais.
Berkat kelihaian Amien Rais mempermainkan demokrasi, maka Amien Rais yang
terpilih menjadi Ketua MPR tidak perlu berterima kasih kepada pemilih PAN
dalam pemilu yang lalu, yans telah mengantarkan Amien Rais menjadi anggota
MPR/DPR. Amien Rais berterima kasih dan memuji Gus Dur, karena berkat
kepandaian Amien Rais menggunakan nama Gus Dur maka ia terpilih jadi Ketua MPR.
Pemilih bagi Amien tampaknya hanya diperlukan untuk dia naik jadi anggota
MPR, dan setelah ia jadi Ketua MPR, Amien Rais bebas untuk berbuat, sesuai
dengan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan para pemilihnya. Meminjam
istilah Tajuk Rencana Rakyat Merdeka, pemilih hanya diperlukan saat kampanye
dan sesudah pemilu usai, rakyat dapat dinjak-injak lagi, seperti tradisi di
masa Orde Baru.
Setelah mereka terpilih jadi anggota MPR/DPR, mereka sudah lupa akan
janjinya untuk memenangkan reformasi dan mengalahkan status quo. Mereka
tidak lagi mempersoalkan reformasi atau status quo. Yang penting mereka
masuk dalam kekuasaan. Dengan demikian reformasi mereka khianati.
Pelarian politik yang ketiga dari SU MPR ini ialah bahwa program atau enam
visi reformasi dari mahasiswa dan rakyat,harus mahasiswa dan rakyat sendiri
yang harus memperjuangkannya. Pihak lain tidak akan memperjuangkan secara
sungguh-sungguh. Mereka akan lebih kepentingan mereka sendiri.
Karena itu benarlah seperti yang dikatakan Eep Syaefullah bahwa gerakan
mahasiswa harus menjadi kekuatan oposisi rakyat permanen. Hal itu
sesungguhnya juga telah dikemukakan mahasiswa, mereka akan menjadi pihak
oposisi terhadap pemerintahan baru yang tidak menjadikan enam visi reformasi
mereka sebagai program pemerintah.
Jelas kiranya bahwa power sharing yang dilakukan oleh SU MPR-tidak akan
dapat membawa Indonesia keluar dari krisis-krisis yang menimpa bangsa
Indonesia dewasa ini. Baik krisis ekonomi krisis kepercayaan dsb. Power
sharing yang dilakukan hanya memperkuat posisi Status quo yaug ternyata
harus disingkirkan gama sekali.
Hal itu terjadi, karena elit politik lebih mementingkan turutnya mereka
dalam kekuasaan daripada harus mengalahkan status quo. Kepentingan diri di
atas segala-galanya bagi mereka. Bukan mereka untuk rakyat, tetapi rakyat
untuk mereka. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
