Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 38/II/24-30 Oktober 99 ------------------------------ IAKAH, JURUDAMAI "SANTRI-ABANGAN"? (PERISTIWA): Perseteruan antara "Santri" dengan "Abangan" muncul lagi. Kekalahan Megawati adalah sinyal jelas gejala ini. Mampukah Gus Dur jadi jembatan? Era demokrasi modern Indonesia, katanya, sudah dimulai. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4 lewat pemungutan suara yang demokratis, bagi banyak orang adalah lompatan maju bagi demokratisasi di Indonesia. Namun, bagi sebagian orang yang mencermati dinamika di balik pemilihan itu, barangkali takkan terlalu cepat bersikap optimistis. Dinamika politik tentu saja baik. Hanya saja, kalau dinamika itu merupakan cermin "pertarungan kekuatan-kekuatan politik primordial" warisan Orde Lama, sungguh memprihatinkan. Sebab, itu bisa berarti kemunduran. Sayangnya, kesan inilah yang terlihat mengemuka dalam pemilihan presiden 20 Oktober lalu. Polarisasi politik antara "kaum Santri" -yang dalam peta kekuatan politik tahun 50-an diwakili oleh partai-partai politik Islam-, dengan "kaum Abangan" dan "kaum Priyayi" -yang dulu diwakili partai-partai sosialis dan nasionalis sekuler- kini, kembali terjadi. Kubu partai-partai Islam yang sekarang bergabung dalam "Poros Tengah" mengingatkan sebagian orang pada kekuatan politik kaum Santri. Sebaliknya, kubu PDI Perjuangan dianggap mewakili kaum sekuler. Kenyataannya, PDI Perjuangan memang identik dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang memenangkan Pemilu 1955. Sementara, Megawati sendiri, adalah putri presiden RI pertama yang dikenal nasionalis. Sementara dalam partai-partai yang tergabung dengan "Poros Tengah", unsur-unsur terbesarnya adalah mereka yang mengaitkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan politik Islam di tahun 50-an. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, kendati menggunakan simbol matahari yang memberi kesan "milenium baru", namun bukan rahasia lagi jika mereka mengandalkan dukungan kekuatan massa Islam, Muhammadiyah. Seperti diketahui, Muhammadiyah adalah unsur terbesar dari Partai Masyumi, yang menjadi pemenang kedua pemilu 1955. Begitu pula dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini dikomandoi Yusril Ihza Mahendra. Meski menggunakan nama 'baru', namun lambang "bulan bintang" sendiri persis sama dengan lambang Masyumi. Pemilahan antara kaum Santri, Abangan -dan satu lagi Priyayi atau kaum ningrat dan birokrat- yang pertama kali dilakukan antropolog Clifford Geertz di tahun 50-an, sebetulnya tak pernah benar-benar tepat. Apalagi jika dikenakan pada konteks politik yang faktor 'kepentingan'-nya selalu berubah. Ini dilakukan hanya untuk memudahkan orang agar dapat menganalisis dan memahami persoalan budaya politik Indonesia secara sederhana. Kekuatan NU misalnya, sejak dulu sulit diposisikan dalam kubu kaum Santri. NU pernah bergabung dalam Masyumi, lalu berpisah, dan di tahun 60-an amat dekat dengan Soekarno yang nasionalis. Di masa Orde Baru, pemilahan semacam ini semakin sulit dipertahankan. Meskipun partai-partai Islam telah berfusi dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tak serta-merta mereka bisa dikatakan mewakili kubu kaum Santri. Karena, nyatanya, semua partai politik Orde Baru berada di bawah kendali Soeharto. Dalam masa ini, politisasi agama sebetulnya telah memudar. Yang justru menonjol adalah perseteruan vertikal, antara masyarakat di luar sistem dengan penguasa, khususnya militer. Itu sebabnya, isu-isu yang mengemuka adalah soal pelanggaran hak asasi manusia, baik di Aceh, Tanjung Priok, ataupun Timor Timur. Sehingga batas-batas antara Santri dan non-Santri, makin tak jelas. Lantas, mengapa, menjelang pemilihan presiden RI ke-4 perseteruan antara kubu kaum Santri dan Abangan, terkesan benar-benar memanas? Lihat saja demonstrasi kelompok-kelompok Islam yang terang-terangan menolak calon presiden perempuan -karena dianggap tak sesuai hukum Islam. Seperti yang dilakukan Front Umat Islam Bersatu (FUIB) di bawah 'komando' Eggy Sudjana. Lalu, menguatnya pengelompokan partai-partai Islam dalam "Poros Tengah" yang menolak Megawati Soekarnoputri dari PDI-P. Ada apa? Sebetulnya, gejala ini berakar di awal tahun 90-an, ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai BJ Habibie (ketika itu Menteri Riset dan Teknologi) dan direstui mantan Presiden Soeharto, gencar melakukan manuver-manuver politik. Mereka mendekati para kelompok Islam, termasuk para korban peristiwa Tanjung Priok, dan secara tak langsung memproklamirkan diri sebagai wadah umat Islam Indonesia. Tak ketinggalan, didirikan sejumlah media untuk mendukung kiprah mereka, misalnya harian Republika. Bahkan, ada pula upaya rekayasa merebut kursi pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), dalam muktamar NU tahun 1994, di Cipasung, yang akhirnya gagal. Dengan cara mengindentikkan diri dengan kekuatan Islam, perlahan-lahan, masyarakat beragama Islam yang selama itu menganggap penguasa adalah 'musuh' diarahkan menjadi 'sekutu'. Politisasi Islam semacam inilah yang ketika itu ditentang keras oleh Gus Dur. Sebagai ketua NU, Gus Dur jelas-jelas mencela cara-cara yang dilakukan ICMI. Sebab, dengan begitu, umat Islam amat mudah dijadikan alat untuk melegitimasi kebijakan apapun yang dihasilkan penguasa. Misalnya, melalui doa-doa politik dan pengorganisasian demonstrasi massa Islam. Penguasa bukan lagi 'musuh' bersama. Musuh bersama adalah mereka yang anti-Islam. Penanggung jawab peristiwa Tanjung Priok tidak lagi ditimpakan pada militer, tapi pada Jenderal (purn.) LB Moerdani, mantan Panglima ABRI yang beragama Katholik. Kekuatan-kekuatan pro-demokrasi pun, bila mengkritik pemerintah, seolah-olah berlawanan dengan umat Islam. Dalam era reformasi -sebagai hasil perjuangan mahasiswa yang pro demokrasi- cara-cara ini pun masih digunakan. Misalnya, di saat mahasiswa demonstrasi, ada pula demonstrasi tandingan yang mengatasnamakan umat Islam. Demikian pula ketika massa PDI Perjuangan menjagokan Megawati, muncul demonstrasi serupa dari kelompok-kelompok Islam. Dalam pemilu, gejala ini juga terlihat. Walaupun tidak mendapat suara yang signifikan, sejumlah politisi mendirikan partai-partai politik yang mengibarkan bendera Islam -termasuk yang mengaitkan diri dengan partai-partai Islam di masa Orde Lama. Dan sebagai cara untuk meraih massa Islam, slogan-slogan keras pada mereka yang non-muslim, tak segan-segan dikeluarkan. Polarisasi semacam ini, kendati pada berbagai kasus dilakukan dengan praktek politik uang, akhirnya memang membawa pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Hal ini terlihat dari makin banyaknya massa yang terlibat dalam demonstrasi yang mengatasnamakan Islam. Dan yang terparah, tentu saja, dalam peristiwa tragis pertikaian berkelanjutan antara masyarakat muslim dan non-muslim di Ambon. Di samping, berbagai peristiwa saling-bakar rumah-ibadah yang terjadi pada pertengahan 90-an. Gejala inilah yang juga mengemuka dalam perseteruan kubu "Poros Tengah" dan PDI Perjuangan. Gus Dur, meskipun sebelumnya dikenal tak pernah akur dengan Amien Rais, bisa dicalonkan "Poros Tengah" karena ia dianggap bisa mengejawantahkan kepentingan kaum Santri. Sementara Megawati, meskipun didukung mayoritas rakyat, dianggap mewakili kekuatan sekuler. Warna ini mengemuka pula pada saat pemilihan wakil presiden, kendati Megawati akhirnya terpilih dengan 396 suara, namun masih ada 288 suara memilih Hamzah Haz -yang diyakini berasal dari partai-partai Islam. Dalam kondisi demokrasi yang memburuk ini, kehadiran Gus Dur sebagai presiden memang bisa berarti penting. Sebagai tokoh yang dikenal akomodatif dan berpikiran modern, ia berpotensi menjadi pemersatu. Jika ia mampu menciptakan iklim politik yang sehat, perseteruan horizontal kaum Santri dengan kaum Abangan dan Priyayi, bisa hilang sendiri. Politisasi agama, mungkin, memudar. Partai-partai politik akan menjual program bagi rakyat, bukannya agama. Namun, ia juga bisa melanggengkan persoalan, kalau ternyata yang diinginkannya kekuasaan belaka. Konflik akan ia pelihara terus, agar bisa di-manage dan menguntungkan dirinya sendiri. Tak beda dengan Soeharto. Semoga saja ia berada pada posisi pertama. Sebab, hanya dengan persatuan dan "kesadaran" semacam itulah, Indonesia dapat menapaki masa depan yang gilang-gemilang. Hanya dengan itulah, kita masih punya "alasan untuk berbangsa." Raison d'etre. Seperti ditirukannya dari Soekarno, pada pidato pelantikannya. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
