Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ "DE-AD-ISASI" ALA GUS DUR (POLITIK): Sukses marinir merebut hati rakyat diikuti terbukanya peran AL di panggung politik. Selain peran Wiranto dan Gus Dur, 161 perwira AL yang tahun lalu nyebrang ke PDI-P punya andil penting. Seperti sudah diduga, Laksamana Widodo AS, akhirnya diangkat menjadi Panglima TNI dalam kabinet Gus Dur-Megawati. Inilah sejarah bagi militer di Indonesia, karena untuk pertama kalinya seorang wakil Angkatan Laut tampil memegang komando tertinggi. Bagi sebagian besar orang, alasan kebijakan Gus Dur ini sudah cukup jelas; laut akan dijadikan primadona penggalian potensi sumber daya alam dalam periode kepemimpinannya, dengan demikian posisi Angkatan Laut perlu diperkuat. Masuk akal memang. Namun, masih saja ada pertanyaan tersisa: mengapa "bintang-bintang terang" dalam Angkatan Darat (AD) harus menerima pensiun dini? Penunjukkan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dan Letjen TNI Agum Gumelar sebagai Menteri Perhubungan, di satu sisi merupakan puncak pencapaian karir politik. Tapi, di sisi lain, berarti terhentinya karir militer kedua jenderal itu. Mundurnya dua jenderal yang dekat dengan Wiranto itu dari karir kemiliteran, keruan saja menciptakan "kekosongan" di jajaran perwira tinggi AD. Widodo yang sebelumnya adalah wakil panglima TNI, lantas menjadi yang paling bersinar di tubuh TNI. Dominasi AD pun tergusur sudah. Orang pun bertanya-tanya heran. Masa' sih? Mengapa? Ini peran siapa? Sulit mencari jawaban tunggal dari pertanyaan ini. Bagi mereka yang percaya pada visi Gus Dur pada demokratisasi, agaknya inilah langkah awalnya untuk menghentikan kiprah AD dalam perpolitikan di Indonesia. Kenyataannya, tuntutan pencabutan dwifungsi ABRI telah pula menjadi tuntutan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, merupakan amanat bagi presiden untuk melaksanakannya. Bagi seorang Gus Dur yang dikenal selalu membawa bendera rekonsiliasi, penghentian peran militer secara ekstrem tentu takkan dilakukan. Ia pasti memilih cara lebih halus. Dengan menempatkan SB Yudhoyono dan Agum Gumelar pada kabinetnya misalnya, karir kedua jenderal itu takkan berakhir memalukan -meskipun, orang lain bisa melihatnya secara terbalik: militer masih dominan dalam politik. Menyuruh AD untuk masuk ke barak begitu saja, dapat menimbulkan reaksi balik yang keras. Apalagi, dalam sejarahnya, AD pernah beberapa kali melakukannya, ketika merasa dipinggirkan. Misalnya dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, ataupun ketika Mayjen. Soeharto mengambil-alih kekuasaan dari Soekarno di tahun 1965. Perlu dicatat pula, AD melalui KSAD Jenderal Abdul Haris Nasution yang meminta Presiden Soekarno untuk kembali pada UUD '45 setelah Konstituante gagal menghasilkan konstitusi baru di tahun 1959. Bahwa AD merasa punya peran penting dalam sejarah bangsa, inilah yang menyulitkan proses demiliterisme dalam politik di Indonesia. Malah, sejak tahun 1959, AD terus berupaya melembagakan peran mereka dalam politik melalui konsep "dwifungsi". Tak usah heran, kalau setelah AD berkuasa sejak 1965, posisi-posisi penting sipil dijabat oleh militer. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati hingga kepala desa. Masyarakat sipil pun 'dipaksa' untuk memahami dwifungsi. Itu sebabnya, ada begitu banyak artikel dan buku yang ditulis kalangan militer mengenai hal ini. Misalnya, "Dwifungsi ABRI: Peran ABRI sebagai Kekuatan Sosial Politik" (Jakarta, Dephankam, 1993)" serta berbagai tulisan karya Hasnan Habib, Subiyakto, Sayidiman Surjohadiprojo dan lain-lain. Cara yang ditempuh Gus Dur -disadari atau tidak- memang cukup brilyan. Bagaimanapun, untuk memangkas peran militer dalam politik Indonesia, mesti dimulai dari AD. Selain itu, dengan memberi peluang pada angkatan lain untuk lebih berperan, diharapkan bisa dicegah terjadinya pembentukan blok politik militer dari seluruh angkatan. Pendapat lain melihat, sesungguhnya, Wiranto berperan besar dalam restrukturisasi militer saat ini. Sejak kejatuhan Soeharto, Mei 1998 lalu, Wiranto memang lebih mengandalkan angkatan laut sebagai 'sekutu'-nya. Perseteruannya dengan mantan Pangkostrad Prabowo Subianto ketika itu, menyulitkannya melakukan konsolidasi di tubuh AD. Ia kemudian berpaling pada AL, yang terbukti lebih efektif melakukan pengamanan Sidang Istimewa MPR (10-13/11 1998) dan lebih diterima oleh masyarakat. Itu sebabnya, di masa Habibie berkuasa, ia sengaja memunculkan nama Widodo AS, orang kepercayaannya, sebagai wakil Panglima TNI. Hanya saja, sulit menilai apakah ada kepentingan tertentu Wiranto setelah memberi tempat sentral pada AL. Masyarakat tentu berharap, ini adalah komitmennya untuk menciptakan sebuah pemerintahan sipil yang kuat. Namun, ada pula bisik-bisik yang mencurigai Wiranto telah mempersiapkan perwira-perwira muda AD yang loyal padanya dan konon bakal jadi backing politiknya. Analisa lain lagi, melihat, Megawati pun punya peran tak kecil dalam soal ini. Mungkin banyak yang masih ingat, tak lama setelah Soeharto jatuh, ada 161 orang berlatar belakang AL yang lompat ke PDI Perjuangan. Di antaranya terdapat lima jenderal marinir, antara lain Brigjen (purn.) Djoko Supriadi, Brigjen (purn.) Zainal Rasyad, Brigjen (purn.) Abdul Madjid, Brigjen (purn.) RGM Sugiharto dan Brigjen (purn.) Bonar Maruhum. Di samping sejumlah kolonel serta dukungan dari Letjen (purn.) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI yang amat mengagumi Soekarno. Mereka sepertinya sadar betul, dalam orde reformasi, AL punya peluang untuk berjaya. Tampaknya, gabungan dari berbagai hal inilah yang memungkinkan terjadinya de-AD-eisasi di tubuh militer, yaitu peran figur-figur sentral serta momentum politik. Perubahan ini bisa jadi berita gembira bagi demokratisasi di Indonesia, bila mampu mendorong terwujudnya profesionalisme dalam militer. Namun, bisa pula mengecewakan, bila yang justru muncul adalah reaksi negatif AD yang kini merasa jadi "orang pinggiran." (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
