Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ TANTANGAN TNI, CABUT DWIFUNGSI (POLITIK): Agus Wirahadikusuma setuju Dwifungsi TNI dicabut. Semoga tidak jadi retorika saja, TNI harus tunduk di bawah pemerintahan sipil. Dwifungsi itu anak haram yang terlanjur lahir!" seru Agus Wirahadikusumah di hadapan ratusan hadirin diskusi buku "Indonesia Baru dan Tantangan TNI". Kontan, pernyataannya disambut tepuk tangan membahana di lantai empat Mandarin Hotel, Jakarta. Diskusi yang cukup panas itu menghadirkan empat pembicara, selain Agus ada pengamat sosial politik Marsillam Simanjuntak, Mahrus Irsyam, dan aktivis mahasiswa UI, Tommy. Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah yang punya jabatan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, selama ini dikenal sebagai faksi intelektual dalam tubuh TNI. Karena kevokalannya, seperti mengusulkan amandemen UUD'45, Agus telah membuat gerah banyak perwira tinggi TNI. Sayang ia tak berada dalam posisi yang menentukan di jajaran TNI sekarang. Dukungan untuknya lebih banyak berasal dari rekan-rekan seangkatannya alumni AKABRI 1973, seperti Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi setelah pembentukan kabinet Gus Dur, hubungan Agus dengan Susilo Bambang pun retak karena Susilo tidak mau pensiun dari TNI setelah punya pos sipil sebagai menteri. Tampaknya, Agus cukup konsisten untuk menolak dwifungsi. Ketika disinggung Xpos tentang kecilnya faksi reformis di TNI, Agus menolak anggapan itu. Menurutnya, sejak dulu cukup banyak perwira TNI yang berpikiran reformis. Ia meramalkan, begitu pucuk pimpinan yang berpikiran status quo berubah, maka TNI dalam sekejap akan berubah. Karena itu, ia berharap TNI dibersihkan dari pimpinan yang berpikiran status quo. "Saya sudah bicara dengan Laksamana Widodo agar beliau segera melakukan reformasi kepemimpinan di TNI. Bersihkan pimpinan yang ada dan ganti dengan perwira-perwira yang mempunyai strong leadership," tegas Agus. Agus melihat adanya proses pembusukan dalam manajemen personel TNI sudah lama berlangsung. TNI menurutnya sudah lama meninggalkan hukum alam seperti logika pohon dan air. "Bila suatu pohon ingin kuat, maka ia harus mengakar ke bawah dengan kuat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak perwira TNI yang mencari cantolan ke atas. Logika air juga dibalik, mestinya mengalir ke bawah, di TNI malah mengalir ke atas, alias apa yang selama ini kita kenal dengan budaya setoran," seru Agus yang kembali mendapat tepuk-tangan. Sementara itu, Marsillam Simanjuntak masih kritis melihat TNI. Ia menilai saat ini tentara telah ingkar janji untuk mengurangi perannya di bidang sosial politik. Terbukti dengan adanya empat tentara aktif yang duduk di kabinet Gus Dur. "Ini jenderal-jenderal aktif masuk di sana. Artinya, imbangan kekuatan politik dengan masuknya anggota TNI itu akan jalan terus. Sehingga janji untuk mengurangi dwifungsi itu dibatalkan dengan masuknya empat atau lima jenderal dalam kabinet. Buat apa?" sodok Marsillam dengan sinis. Saat ini, tentara yang menduduki kabinet adalah Jendral TNI Wiranto, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Agum Gumelar, dan Laksamana Freddi Numberi. Marsillam mengatakan, masuknya tentara aktif itu menunjukkan bahwa TNI masih punya kekuatan untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah. Pendapat Marsillam disanggah Agus, masuknya tentara ke kabinet itu hanya melaksanakan tugas negara saja. "Kita tidak mengenal dwifungsi lagi. Itu hanya panggilan tugas dari negara. Karena itu mereka dihadapkan pada dua kepentingan, mana yang lebih dipentingkan. Kalau itu dianggap penting, maka mereka harus berhenti jadi tentara. Dia harus konsisten dong dengan aturan. Tapi kalau tidak mau ya harus lapor pada presiden," kata Agus. Para jendral yang masuk dalam kabinet itu tak mau melepaskan baju TNI karena khawatir lepas dari akarnya hingga tak punya kekuatan politik lagi. "Tanpa tanda pangkat di pundak, Wiranto atau Susilo Bambang Yudhoyono itu bukan apa-apa lagi. Kemampuan mereka kalah jauh profesionalitasnya untuk mengerjakan banyak persoalan sipil," sanggah balik Marsillam, "Itulah dwifungsi." Beberapa tokoh yang hadir dalam diskusi, dari paranormal Permadi sampai pakar TNI Harold Crouch, menilai dwifungsi memang perlu dibahas ulang secara mendalam agar tak terjebak dalam retorika-retorika. Perlu batasan yang jelas menyangkut kepentingan-kepentingan TNI maupun politisi sipil. Karena bagaimanapun sesungguhnya, TNI harus tunduk di bawah supremasi sipil. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
