Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ Marzuki Darusman, Jaksa Agung: "MERAGUKAN SAYA BOLEH SAJA" (DIALOG): Interupsi, Pimpinan Sidang. Usulan saudari Marwah Daud bukan sikap resmi Fraksi Partai Golkar." Pernyataan keberatan dan `klarifikasi' itu berasal dari Marzuki Darusman, salah seorang ketua Partai Golkar. Ia menampik usulan Marwah Daud Ibrahim, anggota F-Golkar dalam SU MPR lalu agar wakil presiden lebih dari satu orang. Merebaklah dugaan orang. Benar Golkar terpecah pada dua kubu. Marzuki dikelompokkan dalam `Golkar Putih' bersama Akbar Tanjung. Ketua Komnas HAM ini pula yang menandatangani penarikan kembali pencapresan Akbar Tanjung dari Golkar pada Rabu pagi hari, (20/10) sesaat B.J. Habibie mengundurkan diri. Nama Marzuki Darusman pun kemudian muncul sebagai Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri. Waktu pengumuman, ia masih berada di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary. Ada perasan haru? "Ya, tentu saja," jawab Marzuki pendek. Toh, sejumlah harapan dan keraguan turut mengiringi hari-hari pelantikkannya. Beberapa pernyataan Marzuki berikut dirangkum dari beberapa pertemuan di Komnas HAM dan saat ia menjenguk kantor baru di bilangan Blok M: T: Harapan kepada Jaksa Agung sekarang terutama membawa kasus Soeharto ke pengadilan? J: Ya. Tapi saya kira bukan itu saja. Banyak kasus-kasus lain menumpuk. Semua menunggu penyelesaian. Skandal Bank Bali, misal saja. Anda tahu itu bernilai ratusan miliar rupiah dan orang-orang yang terlibat punya nama besar. Jadi pe-er pemerintah sebenarnya bukan cuma kasus Soeharto saja. Kasus-kasus pelanggaran HAM pun terbilang tidak sedikit. T: Anda disinyalir banyak orang diberi tugas untuk melindungi kepentingan mantan orang-orang Orde Baru dari kemungkinan terburuk? J: Kemungkinan terburuk bagaimana dan dari apa? Saya kira ketakutan-ketakutan itu tidak benar. Kalau Teten (Masduki-Koordinator ICW) ragu boleh-boleh saja. Memang orang belum lihat hasil kerja saya, khan? Mengenai tugas sebagai jaksa agung bagaimana tergantung wewenang dan perintah dari presiden. Beliau yang mengangkat dan ini sekedar penugasan, saya kira. Makanya, tunggu saja dalam satu atau dua hari seusai pelantikan pasti akan saya umumkan. Sekarang, paling-paling saya hanya bisa jawab bahwa lembaga-lembaga peradilan harus mandiri dan diperlukan suatu jaminan politik untuk itu. Kalau perlu kejaksaan agung terpisah dari eksekutif biar kemandirian tadi benar-benar bulat. Cuma penyelesaiannya tentu saja dalam jangka panjang. Nggak bisa sesegera mungkin. Untuk sekarang lebih penting mengupayakan bagaimana opini publik dapat menerima bahwa lembaga kejaksaan telah benar-benar menegakkan hukum. Orang bilang mentalitas kejaksaan dan lembaga peradilan perlu diperbaiki. Ada benarnya juga. T: Lalu kapan pastinya SP3 Soeharto akan dicabut? J: Secepatnya kita akan koreksi dan cari solusi optimal. Saya pernah bilang pada pers agar pemerintahan baru menuntaskan kasus ini. Tidak perlu bertele-tele. Sebab bagi masyarakat penerbitan SP3 tampaknya menjadi ganjalan besar. Ada rasa ketidakadilan yang diciptakan dan itu dirasakan sekali. Terbukti sampai dua organisasi pengacara mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagai jaksa agung, paling saya mengerjakan bagian hukumnya. T: Bagian lain? J: Bagian politiknya tentu Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi saya belum mau komentar apakah penyelesaian model tawaran Gus Dur itu lebih baik atau tidak. T: Merebak tuntutan Golkar dibubarkan. Bagaimana Anda menanggapi tuntutan itu? J: Lho, katanya kita mau membangun demokrasi. Siapa yang diminta membubarkan? Masak pemerintah? Atau Golkar sendiri dipaksa membubarkan diri? Membubarkan organisasi politik seenaknya cuma dikenal dalam rejim otoriter. Niatan kita adalah menciptakan iklim sosial politik yang lebih baru dan lebih segar. Lebih mengutamakan kedaulatan rakyat. Jadi biar saja Golkar tetap ada. Justru, kita perlu waktu untuk memberi Golkar kesempatan kedua membenahi citranya di masyarakat. Saya kira di bawah Akbar Tanjung kita bisa berharap. T: Punya komentar terhadap pemerintahan baru? J: Pemerintahan sekarang merupakan simbol pemutus antara masa kini dengan masa lalu. Kepemimpinan Gus Dur didampingi Megawati menggambarkan proses reformasi dan rekonsiliasi nasional. Saya kira mereka bakal memperkuat iklim politik, ekonomi dan demokrasi kita. Maka, semestinya kabinet pemerintahan ini mencerminkan suasana baru tersebut. T: Suasana baru? J: Kabinet baru merupakan gabungan antara aspirasi politik dengan keahlian. Komposisinya mending begitu. Semacam kabinet rekonsiliasi sekaligus kompetensi untuk keluar dari krisis multidimensi di dalam dan luar negeri. T: Bukan zaken kabinet lebih baik? J: Idealnya kabinet memang demikian. Tapi seperti saya katakan tadi, kita perlu waktu untuk memutus masa lalu. Di samping simbol dan semangat perubahan perlu diperkuat dengan penindakan. Perlu dilembagakan. Menteri-menteri sekarang penunjukkannya berbeda dengan masa Soeharto. Dulu para menteri itu ditilpun langsung oleh presiden. Sekarang khan ada orang-orang yang memberi garansi. Sebagai orang Golkar, saya digaransi Akbar Tanjung. Artinya, penunjukkan menteri-menteri melalui partai politik. Kabinet garansi lah. T: Cara ini dianggap lebih baik? J: Saya tidak bilang begitu. Dan mungkin tidak akan bilang begitu, ha. ha. ha. T: Sebagai jaksa agung siap diperiksa daftar kekayaan Anda? J: Oh, tentu saja. Nggak masalah. Menjadi anggota legislatif juga mesti mendaftarkan kekayaan, khan. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
