Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ MENANTI KEJAYAAN NENEK MOYANG (POLITIK): Memanfaatkan sumber daya laut terdengar ideal. Mengapa perlu Tata Ruang Laut untuk memulai strateginya? Bukan cuma para nenek moyang, kita pun kini bisa berjaya di laut. Keputusan Presiden Gus Dur untuk memfokuskan diri pada penggalian sumber daya laut, seperti membangunkan banyak orang dari tidur. Bahwa negara Indonesia masih punya banyak kekayaan alam untuk diolah, khususnya lau. Perhatian pada bidang maritim ini, setidaknya memunculkan harapan baru bagi kelanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Belakangan ini, nada pesimistis lebih banyak terdengar pada saat membicarakan prospek perekonomian Indonesia. Maklum saja, utang luar negeri yang kita miliki besarnya sudah lebih dari US$130 milyar. Cadangan devisa pun, kabarnya, sudah minus. Kalaupun industri yang sebelumnya sudah ada bisa bangkit, keuntungannya hanya akan terkuras untuk membayar cicilan utang. Pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini, memang terlanjur salah strategi. Sejak tahun 70-an, pemerintahan Soeharto yang dibantu para Mafia Berkeley (para teknokrat Indonesia lulusan Berkeley, Amerika Serikat) mengikuti mentah-mentah pola yang didiktekan AS dan sejumlah negara kapitalis besar. Dengan iming-iming pinjaman modal terus-menerus, Indonesia diminta berkonsentrasi pada pembangunan industri manufaktur yang sudah mulai ditinggalkan negara-negara maju. Mereka sengaja memindahkan modalnya ke Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari upah buruh yang rendah. Akibatnya, yang mendapat keuntungan hanyalah segelintir elit yang berkolaborasi dengan pihak asing. Sementara produk industri yang dihasilkan, ternyata tak bisa mendongkrak kas negara. Padahal, pinjaman yang diberikan ke Indonesia berbunga tinggi. Jadilah, kita terus-menerus bergantung pada utang baru, tanpa sadar nilainya amat sulit dilunasi. Nah, fokus untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya laut ini, diharapkan bisa memutus pola ketergantungan kita pada utang. Laut nusantara, terbukti sangat kaya. Sumber daya perikanan misalnya, menurut perkiraan kasar, potensinya mencapai 6,70 juta ton/tahun. Terdiri atas potensi laut pantai sebesar 1,10 juta ton, laut Nusantara 3,30 juta ton dan kawasan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sebesar 2,30 juta ton. Dari potensi itu, hasil tangkapan dari laut Nusantara baru mencapai 60%. Sedangkan kawasan ZEEI baru sekitar 16%. Dengan melibatkan para nelayan dalam pemanfaatannya, justru bisa menambah lapangan kerja baru. Dr. Ir. S. Sjarief Widjaja dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya (ITS) pernah mengusulkan untuk segera membuat sebuah "Tata Ruang Wilayah Kelautan Indonesia". Untuk mempertegas, apakah pembangunan kelautan kita akan mengandalkan produksi barang dan jasa pelayaran seperti di Yunani misalnya; Kekuatan jasa pelabuhan seperti Singapura, atau; Kemampuan menambang potensi sumber daya laut seperti ikan atau mutiara, sebagaimana dilakukan Jepang dan Korea. Dengan adanya Tata Ruang Laut yang prinsipnya sama dengan Tata Ruang Kota, akan lebih mudah menegaskan pembagian wilayah laut sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tujuan pemanfaatannya. Tata Ruang Laut ini pun mesti terintegrasi dengan darat. Sebaliknya, pada kawasan perairan yang menyimpan populasi ikan padat, hendaknya melarang kegiatan industrialisasi di sekitar daratannya. Sebetulnya, tak sulit menentukan hal ini. Sebab, banyak lembaga dalam negeri yang sudah punya bahan-bahan dasarnya. Misalnya Lembaga Oceanologi LIPI, Jawatan Hidrogeografi TNI-AL, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), lembaga-lembaga riset perguruan tinggi serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Semua lembaga itu mesti dilibatkan. Bagaimanapun untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut, terdapat lima kepentingan terkait -yang bila dikoordinasikan akan saling menguntungkan. Yaitu, transportasi, sumber daya laut (hayati dan mineral), ruang hidup (pemukiman dan nelayan), pariwisata serta pertahanan-keamanan. Tanpa dukungan transportasi misalnya, pemanfaatan sumber daya laut sulit optimal. Seperti banyak terjadi di Indonesia timur, pembangunan pelabuhan laut tidak dikaitkan dengan pembangunan jalan darat di pelabuhan. Yang juga perlu mendapat perhatian adalah usaha memberdayakan nelayan. Sudah banyak cerita tentang hasil ikan di dalam negeri yang 'dijarah' kapal-kapal modern dari luar. Sementara nelayan kita, malah tak bisa mengambil lebih banyak. Soalnya, 85,5% total armada kapal ikan Indonesia terdiri dari 229 perahu layar tanpa motor dan 77.779 unit perahu motor tempel -yang sudah ketinggalan jaman. Di samping itu, para perusak lingkungan mesti diberi ganjaran yang berat. Pasalnya, 80% persen pencemaran laut berasal dari kegiatan di darat. Ini termasuk pembuangan limbah domestik dan industri ke sungai dan laut, limbah pertanian (nitrogen dan fosfor) serta pembuangan efluen yang mungkin radioaktif ke laut. Terakhir, butuh konsistensi untuk mengeksplorasi laut. Tahun lalu, tepatnya 26 September 1998, BJ Habibie menandatangani "Deklarasi Bunaken" yang isinya adalah komitmen untuk mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara potensi kelautan. Namun, hingga kini, tak berbuah apa-apa. Jangan sampai ini terulang. Bagaimana, Pak Sarwono? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
