Precedence: bulk
ISTIQLAL (12/11/99)# 1965/66: KUDETA MERANGKAK OLEH SOEHARTO?
Oleh: Dr. Asvi Warman Adam (Peneliti LIPI)
Saya diminta berbicara tentang "Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam konteks
perubahan politik dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru". Itu berarti yang
dibicarakan adalah peralihan pemerintahan (dalam hal ini dari Soekarno
kepada Soeharto). Peralihan kekuasaan itu sebagaimana kita ketahui tidak
berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan (percobaan) kudeta tanggal
1 Oktober 1965. Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas
Maret) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen
Soeharto. Periode antara 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y.
Pohan (Who were the Real Plotters of the Coup against President Soekarno,
1988) sebagai Kudeta Merangkak. Saskia menamakan peristiwa tahun 1965
sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott
melihatnya sebagai kudeta tiga tahap yaitu tahap pertama, gerakan tiga puluh
September yang merupakan "kudeta gadungan", tahap kedua tindakan balasan
yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal, dan tahap ketiga
pengikisan terhadap sisa-sisa kekuatan Soekarno.
Soeharto sendiri pada tahun 1966 pernah menyebut tentang operasi tiga tahap
ini meskipun merujuk kepada PKI. Ada 3 macam gerakan operasi G30S yaitu
operasi Ampera I, II, III. Hal ini diungkapkan Mayjen Soeharto selaku
Menteri/Pangad di depan Musyarawah Nasional Pertanian Rakyat, 2 Desember
1965. Gerakan Ampera I merupakan kudeta di pusat pemerintahan Ampera II
berupa tindakan pembunuhan massal terhadap pemimpin politik lawan. Sedangkan
Ampera III adalah pembentukan kabinet baru yang komposisinya sesuai dengan
keinginan PKI. (Soegiarso Soerojo, G30S-PKI dan Peran Bung Karno: Siapa
Menabur Angin, Akan Menuai Badai, 1988, hal 272). Hal ini dikemukakan oleh
Mayjen Soeharto karena kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno setelah
Peristiwa 1 Oktober 1965 masih terdapat unsur-unsur komunis. Tetapi kalau
kita melihat ketiga fase itu dalam konteks peralihan kekuasaan dari Orde
Lama kepada Orde Baru maka tahap-tahapnya tidak jauh berbeda. Hanya saja
kata "PKI" yang dalam tahap terakhir itu perlu diganti dengan "Soeharto".
Mengenai keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 yang disebut
sebagai Kup pertama itu saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Saskia
dalam buku yang kita bahas siang ini (hal 497-498). "Besar kemungkinan
Jenderal Soeharto, ..., sudah tahu sebelumnya tentang akan terjadinya
kup,... Tapi barangkali agak terlalu jauh ditarik kesimpulan bahwa ia telah
mendalangi kup pertama, yang mengharuskannya mengatur pembunuhan terhadap
rekan-rekannya, melibatkan sejumlah perwira bawahan; melancarkan gerakan
acak-acakan; dan reaksi PKI yang kacau balau. Kemungkinan sekali, seperti
disimpulkan Tornquist (1984:230), Soeharto menunggu sambil melihat apa yang
akan terjadi, dan kemudian pada saatnya dipecundanginya baik Sukarno maupun
Nasution"
Pada paragraf berikutnya Saskia menulis, "Ketika akhirnya Soeharto
bertindak ia melakukannya dengan cepat dan tegas... sejak saat itu,... ia
telah memulai dengan siasatnya untuk menggulingkan Sukarno sambil memarakkan
diri sendiri ke atas tampuk kekuasaan. Ia pasti menyadari bahwa yang
diperlukannya bukan sekedar pameran kekuatan militer... Adanya para
perempuan di Lubang Buaya itulah yang digunakan sebagai amunisi oleh
Soeharto, demi transisi mental yang diangankannya itu. Dengan itu bukan
hanya perempuan yang berhimpun di sana akan dimusnahkannya dengan segala
daya, tetapi juga kaum Komunis dapat dijatuhkannya sama sekali. Sementara
itu Sukarno yang menunjukkan dukungannya pada PKI, dapat dipertontonkan oleh
sebagai pemimpin yang tak becus. Kegagalan Sukarno melindungi PKI dapat
dilihat sebagai isyarat pudarnya wahyu kekuasaan dan ketiadadayaan, hingga
sudah pasti Sukarno akan bisa dilenyapkannya dari percaturan (politik)".
Mengenai Supersemar meskipun banyak kisah yang kontroversial di situ tetapi
secara umum dapat disimpulkan bahwa surat tersebut bukanlah dibuat oleh
Presiden Soekarno dengan sukarela, meskipun tidak ada todongan senjata,
dapat dipahami bahwa penulisannya dilakukan dengan tekanan. Dalam kup
pertama mungkin tidak menjadi konseptor peristiwa itu, tetapi ia sudah
mengetahuinya sebelumnya. Dan Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan
dari "percobaan kudeta" yang gagal itu. Pada kup kedua, mungkin saja ia bisa
berdalih tidak memaksa Soekarno, tetapi kenyataan ketiga Jenderal
pembantunya telah membuat Soekarno dalam keadaan terpaksa untuk membuat
Surat Perintah (Karena surat tersebut merupakan "surat sakti" yang
menyebabkan ia berkuasa selama lebih tiga tahun maka masuk akal menurut saya
bila sangat berkepentingan dengan "tersimpan aman" nya surat tersebut.
Padahal fasal 11, Undang-Undang no 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kearsipan berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan
hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam fasal 1 huruf a
Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10
(sepuluh) tahun) tersebut yang pada hakekatnya merupakan penyerahkan
kekuasaan secara de facto.
Ada kalimat dalam buku Saskia yang menarik perhatian saya yaitu "Setelah
kup 1965, dilaksanakan ketaatan kepada kekuasaan Soeharto melalui
penggabungan antara kekuatan jantan militer dengan ketakutan pada "binatang
komunis" dan subordinasi perempuan". Yang ironis pula, ada rumor atau
anekdot yang sudah tersebar luas bahwa "Soeharto baru betul-betul menjadi
Presiden setelah istrinya, Ibu Tien, meninggal". Dengan kata lain, selama
beberapa puluh tahun, laki-laki "paling kuat" di Indonesia itu rupanya
berada di bawah dominasi perempuan. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
