Precedence: bulk
JENDRAL SUBAGYO MENOLAK DIDUBESKAN
JAKARTA (TNI Watch!, 23/11/99). Mantan KSAD Jenderal TNI Subagyo HS,
sebelum diberi jabatan Presiden Gus Dur sebagai Ketua DPA, menolak tawaran
sebagai Duta Besar Malaysia. Subagyo menolak jadi Dubes karena tak lancar
berbahasa Inggris.
Subagyo dicopot dari KSAD dan digantikan Letjen TNI Tyasno Sudarto, Kepala
Badan Intelijen Strategis (Bais). Tyasno adalah perwira intelijen yang
sebelum ini melancarkan operasi-operasi menyerang Subagyo. Informasi yang
diterima media massa tentang penangkapan Letda (Inf) Agus Isrok, anak lelaki
Subagyo karena terlibat perdagangan narkotika, bersumber dari Bais. Tyasno,
yang dekat dengan kubu Megawati Soekarnoputri, belakangan ini juga
melancarkan perang intelijen melawan Badan Koordinasi Intelijen Negara
(BAKIN) yang dipimpin Letjen (Purn) ZA Maulani, yang dekat dengan Habibie.
Ada dugaan kuat, misalnya beredarnya rekaman percakapan telepon antara
Habibie-Ghalib adalah hasil kerja agen-agen Bais. Ini diketahui misalnya
dari informasi seorang agen Bais kepada sebuah kantor tabloid di Jakarta.
Demikian pula rekaman rapat yang dipimpin Baramuli dalam kasus korupsi bank
Bali.
Pergantian Subagyo ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan sejak
Mei 1998, yakni ketika terjadi kerusuhan besar di Jakarta, Solo dan Medan
menjelang jatuhnya Soeharto. Saat itu ia diduga keras sebagai anggota klik
politik Letjen TNI (Purn) Prabowo. Namun entah mengapa jabatan KSAD tetap
berada di tangannya. Goncangan kedua soal keterlibatan anak lelaki Subagyo
dalam peredaran narkotika dan pelecehan seksual yang dilakukannya kepada
tiga wartawati. Namun kedua kasus itu juga tak membuat Subagyo metal dari KSAD.
Kendati akhirnya dicopot, Subagyo masih menempati jabatan yang
tinggi sebagai ketua sebuah lembaga tinggi negara, Dewan Pertimbangan Agung
(DPA). Jabatan ini merupakan "hadiah" pensiun yang amat besar bagi jendral
yang tidak terlalu pintar seperti Subagyo. Dengan tampilnya Subagyo di DPA,
sekali lagi Pemerintahan Gus Dur memberi peluang lagi kepada TNI, setelah
membuka pintu kabinet untuk sejumlah jendral yakni Jendral TNI Wiranto
(Menko Polkam), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Menteri Pertambangan
dan Energi), Letjen TNI Agum Gumelar (Menteri Perhubungan) dan Letjen TNI
(Purn) Surjadi Sudirdja (Menteri Dalam Negeri).
Pos-pos "hadiah" untuk para jendral menjelang pensiun yang jadi
tradisi Soeharto, tampaknya akan terus berlanjut di Pemerintahan Gus Dur.
Penunjukkan Subagyo jadi Dubes Malaysia dan kemudian jadi Ketua DPA, adalah
lanjutan tradisi Soeharto itu. Seharusnya, Subagyo dinilai secara obyektif,
apakah ia layak jadi Dubes, yang seharusnya diisi oleh para diplomat karier,
atau apakah ia layak jadi ketua DPA. Setelah ada penilaian, baru ditentukan
apakah ia layak memperoleh jabatan itu atau pensiun saja. Tampaknya kekuatan
tawar-menawar Subagyo cukup kuat, buktinya ia bisa memperoleh jabatan
tinggi, kendati ia punya banyak cacat.***
_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
