Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 04/III/6-12 Pebruari 2000 ------------------------------ PERTEMUAN DI JALAN LAUTZE (PERISTIWA): Wiranto tak mau mundur, kendati Gus Dur sudah meminta. Dalam waktu dekat direncanakan akan ada aksi Islam anti Gus Dur. Sebuah pertemuan sejumlah jendral di sebuah rumah di Jl Lautze, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berlangsung Rabu (3/2) lalu. Laporan intelijen yang diterima Presiden Gus Dur yang tengah berada di Eropa menyebutkan, Jendral Wiranto memimpin pertemuan para jendral itu, untuk melakukan sesuatu, agar ia, dan sejumlah jendral lainnya, terhindar dari pengadilan karena tuduhan dalang pembantaian di Timor Timur. Sebuah sumber intelijen mengatakan, pertemuan di sebuah rumah di Jl Lautze itu adalah pertemuan "Jendral-jenderal Islam", sebutan untuk sejumlah jendral yang dekat dengan kelompok Islam fundamentalis, seperti Front Pembela Islam dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Nah, kalau laporan intelijen itu benar adanya, maka para jendral yang hadir di pertemuan itu bisa ditebak. Mereka, kemungkinan besar adalah: Jendral TNI Fachrul Rozi (Wakil Panglima TNI), dan Letjen TNI Djadja Suparman (Panglima Kostrad). Lalu, sejumlah jendral yang namanya direkomendasikan untuk disidik oleh KPP HAM Timor Timur, yakni: Mayjen TNI Adam Damiri, Brigjen TNI Fransiscus Xaverius Tono Suratman dan Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim. Kemungkinan hadir pula Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Staf Ahli Menko Polkam. Wiranto memang telah membuat para jendral itu berhutang budi kepadanya. Setidaknya bagi Fachrul, yang seharusnya kariernya hanya mentok sebagai Kepala Staf Umum ABRI, sebelum ia "dibuang" hanya sebagai Sekjen Dephankam. Kalau Wiranto tak mengangkatnya, ia tak akan punya bintang empat. Lalu, Djadja yang dianggap paling tidak intelektual, dan Sjafrie yang sebenarnya tak memiliki karier lagi setelah ia diduga terlibat dalam kerusuhan yang melanda Jakarta, Mei 1998. Dari rapat inilah diketahui,Wiranto dan kawan-kawan akan menggerakkan kelompok Islam fundamentalis yang sudah mereka bina sejak lama, terutama FPI, untuk melancarkan aksi anti Gus Dur dalam waktu dekat. Nah, klik Wiranto diduga keras akan menggunakan sentimen agama yang kini tengah berada di titik peka, untuk membuat chaos Jakarta. Lalu, langkah berikut, apalagi kalau bukan kudeta. Namun, sebelum itu terjadi, Gus Dur sudah mengancam agar para jendral yang berembuk di Jl Lautze itu, agar tidak membuat gerakan pengacauan karena Presiden akan bertindak keras terhadap mereka. "Saya telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mencegah terjadinya tindak kekacauan. Situasi kami kuasai sepenuhnya," ujar Gus Dur di Den Haag. Sebenarnya, sebelum pertemuan di rumah di Jl Lautze itu, ada desas-desus, Wiranto mengadakan rapat dengan Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS dan para jendral Angkatan Darat membahas rencana aksi TNI melawan pemerintah sipil Gus Dur yang bermaksud mengadili Wiranto dan kawan-kawannya. Namun, desas-desus itu dibantah Kapuspen TNI, Marsda TNI Graito. Gus Dur, menurut informasi yang dikumpulkan, kali ini akan bertindak keras terhadap para jendral pembangkang dan kelompok-kelompok Islam garis keras, pendukung Wiranto dan kliknya. Terhadap Wiranto yang membangkang tak mau mundur -kendati sudah diminta sampai dua kali- Gus Dur akan memecatnya dan menunjuk jendral lainnya sebagai Menko Polkam. Mungkin Letjen TNI Agum Gumelar atau Letjen TNI Hendro Priyono. Hendro selama ini bermusuhan dengan Wiranto yang berusaha "memecatnya" dari jendral aktif. Ketika Hendro jadi Menteri Transmigrasi, yakni dengan keputusan Mabes ABRI (ketika itu Wiranto Pangab) untuk memensiunkan anggota TNI yang menduduki jabatan sipil. Hendro waktu itu berang, dan memilih mundur dari jabatan sipil. Bagi Gus Dur, Hendro bukan orang asing. Kedua orang ini sudah dekat, bahkan sebelum Hendro jadi Komandan Korem Garuda Hitam, Lampung, yang waktu itu berurusan dengan kelompok jamaah Warsidi. Kepada Gus Dur, Hendro mungkin satu-satunya orang, selain Megawati Soekarnoputri, yang memanggil Presiden itu dengan pangilan "Mas". Namun di luar itu, mengapa Gus Dur yakin masih menguasai kekuasaan di Indonesia? Itu karena, Panglima TNI dan Kapolri mendukungnya. Panglima TNI bahkan dalam pernyataannya tentang pengumuman KPP HAM, tak terkesan membela para jendral yang akan diusut itu. KSAD, Jendral TNI Tyasno Sudarto, malah jauh sebelum KPP HAM mengumumkan hasil penyelidikannya sudah bersikap tak membela Wiranto dan kawan-kawan. Wiranto sendiri, praktis, tak memiliki garis komando lagi di tubuh TNI. Apalagi, sebentar lagi, surat pensiunannya akan segera terbit. Bagi anggota tentara, komando dan sebaliknya kehilangan komando sebenarnya hanya berdasar selembar surat. Lalu, Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Ryamizard Ryachudu menampik akan adanya kekacauan yang akan dilakukan klik Wiranto itu. Wiranto sendiri sebenarnya bukan tipe jendral pemberani yang punya kemampuan untuk melakukan kudeta. Ia jadi petinggi TNI karena dekat dengan Soeharto, karena ia adalah ajudan Presiden. Soehartolah yang memberinya pangkat bintang, memberinya jabatan Pangdam Jaya, Panglima Kostrad, KSAD dan terakhir mengangkat Wiranto jadi Pangab. Wiranto juga tak berani berhadap-hadapan dengan Agum. Ketika Wiranto mencegat Agum jadi Panglima TNI pilihan Gus Dur, konon Wiranto sempat ditantang Agum, namun Wiranto tak berani. Belakangan, setelah tak didukung Panglima TNI dan sejumlah jendral kritis seperti Tyasno, Mayjen TNI Agus Wirahadikusuma, dan Ryamizard, Wiranto kepada seorang kawan dekatnya mengatakan akan mundur dari jabatan Menko Polkam. Kita tunggu saja. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
