Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 07/III/5-12 Maret 2000 ------------------------------ PROYEK RUSUH Rp 1,038 TRILYUN? (POLITIK): Pengamanan negara oleh TNI dan Polri sejak Mei 1998 sampai sekarang telah memakan dana Rp1,038 Trilyun. Kenapa masih belum aman? Sebuah ungkapan yang tidak terduga dalam pembahasan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2000. Sayangnya, apa yang terungkap dalam rapat tertutup ini, tidak terlalu menjadi publikasi media massa. Hanya segelintir pers, yang mau membuka corongnya untuk pengetahuan rakyat. Entahlah, apa alasannya. Namun, yang jelas apa yang dibeberkan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Aberson Marle Sihaloho, cukup mengejutkan dalam rapat tersebut. Itulah yang membuat rapat tersebut makin alot dan mundur sampai tiga hari dari jadwal yang sudah direncanakan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR dalam pembahasan RUU APBN tersebut. Kenapa alot? Sebab, Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, yang selama rapat Panja ini diwakili oleh para Dirjen Anggaran Anshari Ritonga dan sejumlah dirjan lain serta stafnya, awalnya tidak mau membuka angka-angka yang diminta oleh anggota senior partai berlambang kepala banteng mengenai pemakaian duit rakyat oleh TNI/Polri tersebut selama dua tahun belakangan ini. Jangankan ngasih tahu untuk apa pemakaiannya, memberitahu jumlahnya saja susahnya bukan main. Tapi, setelah Sihaloho ngotot dan didukung anggota Dewan lainnya, akhirnya pemerintah menyerah. Terpaksalah dana anggaran tentara itu dibuka. Hasilnya? Sungguh luar biasa. Menurut Sihaloho, berbagai kerusuhan dan gejolak yang terjadi di masyarakat sejak Mei 1998 sampai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sekarang ini, ternyata memakan anggaran negara yang tidak sedikit. Jumlah total anggaran negara yang tersedot untuk tugas-tugas pengamanan dan mobilisasi pasukan, yang dilakukan Markas Besar (Mabes) TNI/Polri ke berbagai tempat di tanah air ternyata sudah mencapai jumlah Rp1,038 trilyun. Namun, sampai sekarang ini, pemakaian anggaran negara tersebut tidak pernah jelas. "Departemen Keuangan mengaku bahwa mereka hanya menerima saja laporan dari TNI/Polri, tetapi selama ini tidak pernah diperiksa dan diusut bagaimana pemakaiannya," tandas Aberson Marle Sihaloho. Menurut Sihaloho, pada tahun anggaran 1998-1999, jumlah yang dipakai para tentara sebesar Rp96 trilyun. Pada tahun anggaran berikutnya, jumlah yang digunakan lebih sedikit, yaitu hanya Rp918,4 milyar. Jumlah itu, tambahnya, belum termasuk anggaran penanggulangan dampak kerusuhan, seperti rehabilitasi gedung, pengungsian dan pengamanan lainnya, yang berjumlah Rp516 milyar. Besarnya duit yang dipakai tentara ini, tampaknya relevan dengan keterangan yang disampaikan PT Pindad di Bandung, yang selama ini dikenal sebagai penghasil senjata dan peluru organik khusus untuk TNI/Polri. Menurut Pindad, tahun 1999 lalu, ia untung sampai Rp50 milyar. Meski tidak mengaku dari sisi apa saja keuntungan perusahaannya, namun bisa diduga bahwa tentu saja dari hasil penjualan pelor, baik yang karet maupun peluru yang tajam. Juga senjata laras panjang, yang banyak dipakai oleh tentara membidik para mahasiswa. Celakanya, kata Sihaloho, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak pernah melakukan pemeriksaan seperti dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Kalaupun diperiksa, diakui Sihaloho itu pun baru-baru ini saja dilakukan. Lihatlah, betapa hebatnya privilege para tentara kita ini. "Kalau melihat jumlahnya dan tanpa dilakukan pemeriksaan, bisa-bisa akan memberi kesan ini bisa dijadikan proyek," ujarnya. Maksudnya, merekayasa kerusuhan? Di zaman PDI Soerjadi, ia pernah kritis dan mempersoalkan anggaran militer dulu, namun kemudian ia sempat diadili dan di-recall dari DPR. Kemudian ia keluar dari banteng Soerjadi dan masuk pada bantengnya Megawati. Kedongkolan Sihaloho, tentu saja didukung oleh anggota dewan lainnya. Menurut anggota dewan lainnya, yang berasal dari Fraksi Bulan Bintang, HMS Kaban, penggunaan duit rakyat seennaknya ini tidak boleh terjadi lagi di masa datang. Itu anggaran yang sudah dipakai tentara. Mau tahu anggaran tentara sekarang ini? Jumlahnya kini untuk sektor keamanan dan pertahanan pada APBN tahun 2000 ini mencapai Rp1,8 trilyun. "Padahal, saat ini jumlah personil TNI/Polri cuma sekitar 600.000 orang. Untuk apa duit gede-gede itu?" tanya Sihaloho. Menurut tentara, anggaran tersebut untuk "menjaga keamanan", yang meliputi untuk sub sektor rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat berjumlah Rp6 milyar. Sedangkan subsektor TNI berjumlah Rp415 milyar. Sebaliknya anggaran untuk subsektor kepolisian berjumlah Rp127 milyar dan subsektor pendukung Rp1,3 trilyun. Betulkah? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
