http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Singkawang&id=13375\
2
<http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Singkawang&id=1337\
52>

Jumat, 2 Maret 2007
'Bahasa Ibu', Jadi Kendala Sosialisasikan Program
Gerakan Seribu Akseptor Tionghoa di Singkawang (Bagian-2)

  [KB : Peserta tampak antusias mengikuti dialog membahas pelaksanaan KB
di lingkungan etnis Tionghoa. MELLA/PONTIANAKPOST
]

Singkawang,-  BUKANNYA warga miskin Tionghoa tak mau ber-KB. Mereka
sebenarnya mau, hanya saja kendala bahasa membuat mereka kurang mengerti
tentang manfaat yang bisa diperoleh dengan mengikuti program pemerintah
ini. Alih-alih, mereka justru 'termakan' oleh banyaknya rumor tentang
dampak negatif ber-KB. Tak dipungkiri, bahasa menjadi salah satu
'senjata' agar program KB bisa diterima dan tepat sasaran.

Mella Danisari, Singkawang

Pencanangan Gerakan Seribu Akseptor Tionghoa yang digagas oleh MABT
Singkawang, sejalan dengan upaya pemerintah untuk kembali menggalakkan
program Keluarga Berencana, guna lebih meningkatkan kualitas
kesejahteraan keluarga. Program ini kembali ditempuh untuk mengentaskan
kelompok keluarga berpendapatan rendah dari kemiskinan. Dan salah
satunya warga miskin Tionghoa di Singkawang, yang selama ini dalam
realitanya, masih ditemui keluarga yang beranak banyak, bahkan hingga 16
orang anak.

Padahal, banyaknya anak sudah jelas akan berpengaruh terhadap kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
"Bagaimana mungkin keluarga dengan banyak anak dapat memenuhi kebutuhan
keluarga lahir dan batin, sementara pendapatannya tidak memadai. Jika
kita tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, sebaiknya kita membentuk
keluarga kecil, sedikit anak, namun kehidupannya lebih terjamin," begitu
ungkap keprihatinan yang dilontarkan oleh Walikota Singkawang, Awang
Ishak tentang sebagian warganya yang enggan menjalani program KB.

Bagi Awang, tentang pameo banyak anak banyak rezeki sudah tidak tepat
lagi diterapkan saat ini. "Masyarakat tidak perlu lagi membuat keluarga
besar dengan banyak anak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
keluarga. Lebih-lebih bagi keluarga miskin," jelasnya.

Awang sendiri mengaku sangat menyambut positif pencanangan Gerakan
Seribu Akseptor Tionghoa ini. Dan dengan tegas Ia mengatakan, Pemkot
siap memberikan fasilitas, sama halnya seperti fasilitas yang diberikan
terhadap KB-Kes yang dilakukan TNI, PKK dan Bhayangkari. "Kita tidak
membedakan etnis. Saya pakai MABT untuk pendekatan ke kalangan
Tionghoa," tukasnya.

Untuk tempat pelayanan, Awang telah menyiapkan Puskesmas yang tersebar
di tiap kelurahan yang siap melayani siapapun warga yang ingin ber-KB.
Tak terkecuali bagi warga Tionghoa. "Kita berharap kepedulian dari semua
warga Tionghoa yang kaya untuk membantu warganya yang miskin, sehingga
program seribu akseptor ini bisa terlaksana," katanya.

Disadari atau tidak, bahasa memang menjadi penghambat. Dan hal itu
dibenarkan oleh Ketua MABT Singkawang, Wijaya Kurniawan. "Selama ini
sosialisasi KB dianggap kurang mengena karena selain keterbatasan
perekonomian dan minimnya pendidikan, masyarakat yang kurang mengerti
bahasa pengantar yang dipakai, membuat program KB tak bisa diterima
seutuhnya oleh nalar mereka," bebernya.

Maya dari Pekerja Sosial Masyarakat Kota Singkawang juga mengungkap
kondisi real yang terjadi di lapangan, selama ia bertugas menjadi salah
satu kader KB di lingkungan warga miskin Tionghoa. "Sebenarnya mereka
banyak yang ingin ber-KB, tapi karena mereka kurang mengerti, akibatnya
sering terjadi miss communication," urainya. Ujung-ujungnya, program KB
tak mengena ke sasaran.

Karenanya, Maya menyambut positif upaya MABT membuka diri sebagai
jembatan untuk memfasilitasi warganya ikut ber-KB. Ia berpendapat, sudah
saatnya ada petugas KB yang bisa menguasai bahasa Tionghoa, termasuklah
perlunya keberadaan klinik KB khusus untuk warga Tionghoa. "Bukannya
bermaksud rasialis, tapi ini adalah cara efektif merangkul
saudara-saudara kita dengan pemahaman yang bisa mereka terima. Dan untuk
klinik KB itu, juga bisa melayani semua warga, cuma memang ada petugas
dari etnis Tionghoa yang standby disitu," sarannya.

Kembali ia mengingatkan agar program Gerakan Seribu Akseptor Tionghoa
ini jangan hanya sekedar dicanangkan tanpa adanya kepastian. Diperlukan
dukungan pemerintah dan semua pihak terkait, termasuklah dalam pengadaan
obat-obatan dan kontrasepsi. "Saya optimis program ini berhasil karena
selama ini kami sudah punya link yang bagus, apalagi adanya tenaga medis
dari etnis Tionghoa yang siap bekerjasama, asalkan mereka difasilitasi,"
katanya.

Budiman selaku Ketua Foket Singkawang juga mengaku setuju dengan program
ini. "Agar program berhasil, perlu dididik tenaga komunikasi informasi
KB yang etnis Tionghoa. Tujuannya agar pesan bisa mengena dan diterima.
Perlu pula diberikan dampak yang timbul dari ber-KB. Isu-isu negatif
harus dieliminir sehingga program bisa berjalan," pintanya saat menjadi
salah satu penanya dalam acara Community Program membahas permasalahan
KB di lingkungan etnis Tionghoa, yang disiarkan langsung RRI Pontianak
dari Kantor Pemkot Singkawang, Februari kemarin.

Di kesempatan yang sama, Rio, salah satu tokoh pemuda Tionghoa yang
pernah menerima penghargaan dari Presiden SBY sebagai bentuk
kepeduliannya terhadap program KB, secara blak-blakkan mengatakan kalau
kesan yang muncul selama ini, program KB bukan untuk warga Tionghoa.
Karenanya tak heranlah bila rata-rata keluarga miskin, anaknya diatas 5
- 6 orang. "Mereka sebenarnya ingin ber-KB, tapi tak tahu persis apa
manfaat dari KB. Dan yang terjadi kehidupan mereka miskin, anak pun
banyak," ujarnya. Sama seperti lainnya, Ia berharap bisa kiranya
pemerintah untuk mencetak kader-kader dari warga Tionghoa untuk turut
memperjuangkan program ini.

Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, Faozan Alfikri menegaskan tidak semua
warga Tionghoa tak mau ikut program KB. Karena tak sedikit pula yang
dengan kesadaran sendiri, mau berpartisipasi dan ikut menyukseskan
program KB. Buktinya ada pasangan KB Lestari dari Singkawang yang belum
lama ini memperoleh penghargaan dari Presiden SBY. "Ini bukti bahwa ada
juga warga Tionghoa yang mengerti dan mau ber-KB. Mudah-mudahan ini bisa
jadi contoh bagi lainnya," begitu harapan yang dilontarkan Faozan. Tak
heranlah bila peserta KB Lestari disebut juga sebagai pahlawan
pembangunan. "Dengan kesediaan mereka ikut program ini, berarti mereka
ikut pula menyukseskan program pembangunan pemerintah," timpalnya.
(*/habis)



Kirim email ke