http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?berita=Metropolis&id=140341
*Senin, 16 Juli 2007* *Kabupaten Natuna Bakal ke Kalbar? * *Kelola Gas Natuna* *Pontianak,-* Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalbar mengelola gas Natuna menjadikan sejumlah persoalan seperti akankah Natuna bergabung dengan Kalbar? Zainuddin Isman mengungkapkan bisa saja memungkinkan, namun semua tentu berdasarkan kehendak dari masyarakat Natuna. "Kalau itu terjadi saya katakan tidak ada yang krusial, secara legalitas formal Natuna saat ini berada di wilayah (Kepulauan) Riau," ujar Zis, sapaan akrabnya kepada sejumlah wartawan belum lama ini. Dia menambahkan jika memang didukung kehendak masyarakat Natuna, maka harus dilakukan secara resmi dengan pembicaraan antara masing-masing provinsi. Tentu saja dalam hal ini adalah Provinsi Kalbar bersama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Alasan memungkinkannya Natuna bergabung dengan Kalbar menurut Zis bisa dilihat dari letak geografis antara kepulauan tersebut dengan Kalbar. Menurut dia, masyarakat Natuna lebih diuntungkan karena kedekatan, jika bergabung dengan wilayah provinsi ini. Sementara di sisi lain dia menambahkan, tidak sedikit mahasiswa Natuna yang menuntut ilmu ke Kalbar, dibanding ke Kepri langsung. "Maka tak heran mereka ditugasbelajarkan ke Fakultas Kedokteran (Untan) misalnya, ini karena begitu dekatnya mereka ke Kalbar," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan tersebut. Menjadikan Natuna bagian dari Kalbar tentu harus dilakukan secara formal, dengan usulan resmi melalui mekanisme tertentu. Yang pasti dikatakan dia, bakal terjadi perubahan pada Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk juga Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Natuna. Perubahan yang sama juga bakal terjadi pada Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalbar. Namun sekali lagi dia mengingatkan, pengelolaan Provinsi Kalbar atas gas Natuna tak serta merta menjadikan Kalbar mencaplok kekayaan alam milik kabupaten tersebut serta menjadikannya bagian dari wilayah Kalbar. Menurut dia, jika berbicara mengenai pengelolaan sumber-sumber perekonomian, maka pengelolaan gas Natuna bukan menjadi sebuah persoalan. "Silahkan saja pemerintah Kalbar mengelola gas Natuna, biarkan saja Natuna tetap menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau," tandasnya. Proyek pengelolaan gas Natuna sendiri seperti pernah diungkap Gubernur Usman Jafar akan memakan waktu panjang. Diperkirakan proyek tersebut akan memakan waktu 4-5 tahun setelah terbit Ijin Presiden. Selain mengurus perijinan, Pemerintah Propinsi Kalbar dan Kabupaten Sambas telah menyiapkan lahan seluas 4.200 hektar. Lahan ini dipersiapkan untuk pusat pengolahan gas dan dengan segela industri pendukungnya. (ote) *Selasa, 9 Oktober 2007* *Perjuangkan Natuna Sudah Seharusnya * *Lebih Dekat Paloh dan Sajingan* *Singkawang,-* Pemerhati Politik dan Mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa se-Jawa, Zulfidar Zaedar Mochtar SE MM mengatakan, keberadaan Pulau Natuna yang secara geografi lebih dekat ke Kalbar, khususnya wilayah Pantai Utara Kalbar sudah sepantasnya diperjuangkan. Keberadaan dan kekayaan alam pulau tersebut diyakini mampu memberikan income dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah ini. Menurutnya, Pulau kaya akan minyak bumi, gas alam dan hasil laut tersebut, selama ini menjadi gonjang ganjing di masyarakat Kalbar, karena keberadaannya di sebalah Timur lebih dekat ke daerah ini (Paloh dan Sajingan Kabupaten Sambas) "Sayang sekali keberadaan pulau yang kaya akan gas alam dan hasil laut tersebut, lebih dimanfaatkan pihak Riau dan Pusat, padahal dari sisi geografis Pulau tersebut lebih dekat ke daerah kita, sudah sepantasnya kita minta bagian dan ini harus diperjuangkan oleh segenap elemen, pemerintah maupun para pejuang daerah yang memiliki lobi tingkat tinggi," kata dia. Beberapa waktu lalu, salah satu tokoh pejuang dan kandidat Gubernur Kalbar Dr H Oesman Sapta, menemui Presiden SBY untuk membicarakan masalah ini. Dia meminta Pemerintah Pusat menjadi fasilitator antara Kalbar dan Natuna, perihal pembagian hasil. Masih menngenai Pulau Natuna, Hingga saat ini Pemerintah Kalbar masih menunggu kepastian pemerintah pusat mengenai kemungkinan dikelolanya gas alam di bagian timur Kepulauan Natuna oleh investor Malaysia (Anshar Anshari Group bersama Shell dan Petronas). Jika pengelolaaan itu disetujui, dipastikan, daerah yang berdekatan dengan kegiatan ekplorasi gas tersebut yakni kawasan Paloh, Sajingan, Kabupaten Sambas, akan kecipratan kemajuan pembangunan dan aktifitas perekonomian yang luar biasa. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar, Drs Iskandar Zulkarnain beberapa waktu lalu mengatakan, potensi gas tersebut memang bukan berada di wilayah Kalbar. Akan tetapi, jika eksplorasi itu direalisasikan, pengembangan kawasan Paloh Sajingan yang termasuk dalam Kabupaten Sambas, otomatis akan berkembang. "Multiplier effect nya sangat luar biasa bagi daerah Paloh yang dekat dengan kegiatan eksplorasi tersebut," katanya. Berdasarkan tata ruang yang telah disiapkan, kata Iskandar, wilayah Paloh dipersiapkan untuk kawasan industri, pemukiman, perdagangan dan pengolahan gas alam. Potensi gas alam di wilayah timur Natuna, diprediksikan olehnya, akan bertahan hingga 30 tahun. Sekedar untuk diketahui Kabupaten Natuna adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna terletak paling utara Indonesia. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil Minyak dan Gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. (bdi) *Sabtu, 22 September 2007* *Megaproyek Gas Alam Natuna Segera Terealisir* * Pontianak,-* MEGA proyek pipanisasi gas alam natuna di Paloh Kabupaten Sambas akan segera terealisir. Pembangunanan mega proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 200 trilyun tersebut disamping menciptakan lapangan kerja baru, juga akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Hal itu diungkapkan Gubernur Kalbar, H Usman Ja'far, yang didampingi Bupati Sambas Ir. Burhanudin dan sejumlah pejabat lainnya, pada acara penganugerahan gelar kehormatan dari Istana Alwatzikhoebillah kepada tokoh masyarakat Sambas, Minggu (16/9). "Terdapat beberapa rencana dan proyek pembangunan telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk memajukan Kalbar," tegas Usman Ja'far. Proyek pembangunan yang dimaksud antara lain pembangunan gate/border lintas batas negara serta penyelesaian jalan Trans Kalimantan. "Pembangunan PLB di Senaning-Jasa, Sintang akan dimulai pembangunannya begitu pula dengan gate di Aruk-Biawak, Sambas. Kita juga sedang mempercepat pembangunan Jalan Trans Kalimantan," jelas Usman Ja'far lagi. Usman Ja'far menyebutkan, jika pembangunan Jalan Trans Kalimantan tersebut berlangsung lancar, maka di tahun 2010 akses ke provinsi lain di Pulau Kalimantan dapat dilakukan lewat darat. "Saat ini sedang dibangun jalan Trans dari Tayan hingga Aur Kuning di Ketapang. Nanti kita bisa berjalan-jalan keliling Borneo, dari Sambas bisa Sabah, Brunii dan Sarawak," ujarnya. Dia menambahkan, dengan dibangunnya proyek-proyek infrastruktur dasar tersebut, mobilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. "Kalau pembangunan ini bisa di selesaikan kita harap pemerataan terjadi di Kalimantan, sehingga kesejahteraan Kalimantan tidak saja dinikmati oleh Sabah Sarawak dan Brunei," imbuh Usman Ja'far lagi. Lebih lanjut Usman Ja'far menyinggung penanggulangan krisis listrik di Kalbar. "Saat ini Pemprov sedang berupaya mendapatkan izin pengelolaan energy plant kepada Pemerintah Pusat. Namun, hingga kini izin tersebut belum didapat, meskipun sudah dimulai sejak zaman Wapres Hamzah Haz. Tetapi kita akan terus berusaha," ungkapnya. Acara penganugerahan gelar Datuk Panglima diberikan kepada Haji Djuhardi bin Haji Alwi yang dianggap sebagai tokoh yang memiliki jasa besar bagi warga Sambas. Selain pengabdiannya di bidang olah raga seni bela diri, Haji Djuhardi adalah sosok penting dalam perjuangan pemindahan ibukota Kabupaten Sambas ke Kecamatan Sambas. Oleh karena jasanya tersebut, Pangeran Ratu Sambas, Raden Winata Kusuma menganugerahinya gelar kehormatan kekerabatan Datuk Panglima. Acara penganugerahan gelar tersebut dihadiri oleh warga dari berbagai lapisan dan semua etnis yang ada di Sambas. "Keharmonisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. merupakan kondisi yang sangat sesuai dengan visi harmonis dalam etnis," kata Usman Ja'far mengunkapkan apresiasinya kepada masyarkat yang telah menjaga keharmonisan. Sebelum mengakhiri pidatonya, Gubernur Usman Ja'far sempat menyinggung soal Pilkada. "Saat ini kita sedang memperbaiki data P4B. masyarakat diharapkan mendaftarkan namanya yang belum terdaftar. Bantulah petugas dan panitia KPU dan penyelenggara di desa masing-masing," imbaunya. Dalam kunjungan safari ramadhannya Gubernur juga berpesan pada warga yang hadir untuk tidak terjebak pada masalah Pilkada. "Jangan terprovokasi ulah pihak yang ingin mengacau," kata Gubernur. "Pilkada itu amanah undang-undang yang bercorak demokrasi. Konsekuensi demokrasi adalah pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Perbedaan-perbedaan itu hal yang wajar dalam demokrasi. Kita bisa berbeda-beda di bilik suara, keluar dari bilik kita harus kembali bersaudara," pesan gubernur. (*/r) *Rabu, 20 Februari 2008* *Pertamina Kelola Blok Natuna * *Investasi Rp 279 T, Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia* *Jakarta,-* Pemerintah akhirnya secara resmi menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D Alpha ke PT Pertamina (Persero). Kemarin Presiden SBY meminta Pertamina mempersiapkan diri dengan membuat rencana aksi dan feasibility study terkait pengelolaan ladang gas di laut dalam Natuna, Riau, itu. Waktunya ditarget dua atau tiga minggu dari sekarang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, studi kelayakan itu meliputi soal partner Pertamina dan skema pendanaan. Pertamina diberi hak sepenuhnya untuk menentukan mitra yang akan digandeng. ''Persiapan ini sangat penting. Jangan sampai Pertamina kembali tidak bisa melangkahkan kaki dengan baik," ujar Purnomo seusai mengikuti rapat terbatas khusus mengenai perkembangan negosiasi Blok Natuna D-Alpha dengan ExxonMobil Indonesia di Kantor Presiden kemarin (19/2). Penunjukan Pertamina itu mengakhiri ketidakpastian selama tiga tahun tentang siapa pengelola blok yang diperkirakan memiliki cadangan gas hingga 46 triliun kaki kubik tersebut. Sebelumnya, pemerintah menunjuk ExxonMobil sebagai pengelola utama. Namun, pada 2005 pemerintah memutus kontrak perusahaan eksplorasi migas asal AS itu. Pasalnya, hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi. Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham dan Pertamina 24 persen. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedangkan pemerintah nol persen. Menurut Purnomo, nilai investasi untuk mengelola Blok Natuna D Alpha mencapai USD 30 miliar (Rp 279 triliun). Itu menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Karena itu, semuanya harus benar-benar dipersiapkan. Terkait penunjukan Pertamina, presiden juga meminta dibentuk tim pemerintah untuk menunjangnya. ''Tim pemerintah diminta merumuskan langkah-langkah ke depan yang sifatnya lebih makro. Termasuk di dalamnya pengembangan daerah perbatasan agar bisa dilakukan dengan baik,'' katanya. Rapat kabinet terbatas kemarin juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Mendagri Mardiyanto, Dirut Pertamina Ari Sumarno, dan Kepala BP Migas Kardaya Warnika. Dirut Pertamina Ari Sumarno menambahkan, dengan penunjukan itu, Pertamina akan segera mencari partner. Kriterianya, kata Ari, menguasai teknologi penghapusan dan penyimpanan CO2 serta teknologi lepas pantai. Pasalnya, Blok Natuna memiliki kandungan CO2 yang tinggi dan terletak di laut, sehingga membutuhkan teknologi dan biaya besar. Dengan kebutuhan tersebut, ExxonMobil masih mungkin digandeng Pertamina lagi. Purnomo tidak menjawab saat ditanya tentang kemungkinan itu. Sementara, Ari mengakui hal itu memang terbuka. "Kami akan menggandeng sejumlah perusahaan migas multinasional yang mampu, seperti Shell, Star Oil, Total, dan ExxonMobil,'' kata Ari. (tom/kim) *Rabu, 9 April 2008* *Sambas Tetap akan Kelola Gas Natuna * *Pontianak,-* Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid menegaskan, siapapun yang nanti akan mengelola Blok Migas Natuna, lokasi pabrik proses pengelolaannya akan berada di Kecamatan Paloh, Sambas. "Pendekatan lebih lanjut sudah kita lakukan, baik dengan Gubernur Kepri maupun bupatinya. Ada win-win solution. Kita sama sekali tak ganggu gas mereka. Satu sen Dollar pun tak kita ganggu. Seperti orang berkebun pisang, buahnya tetap mereka yang ambil. Kita hanya bikin pisang gorengnya saja. Artinya duit hasil gas tetap ke mereka, kita hanya siapkan tempat proses pengolahannya," kata Burhan, diwawancarai di sela-sela seminar perbatasan yang diselenggarakan oleh BEM Untan, kemarin (8/4) di Pontianak. Menurutnya, kabupaten yang mempunyai julukan Bumi Serambi Makkah ini telah menyiapkan lahan seluas 10 ribu hektar di Pulau Temajo untuk pabrik pengolahan gas Natuna. "Kalau Natuna, mereka tidak memiliki pulau dengan lahan seluas itu," katanya. Apa bentuk solusi saling menguntungkan antara Kabupaten Sambas dan Natuna itu? Menurut Burhan, beberapa diantaranya yakni dalam penyediaan tenaga kerja untuk pabrik pengolahan gas itu. Pemkab Sambas menyilakan kepada masyarakat Natuna yang memenuhi kualifikasi untuk ikut menjadi tenaga kerja di sana. "Diperkirakan akan ada 100.000 tenaga kerja lokal, di luar tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan itu. Ayo sama-sama kita sediakan. Juga dengan pendidikan, nanti sama-sama lah antara masyarakat Natuna dan Sambas bergandengan dalam mendidik tenaga ahli dalam bidang gas," ujarnya. Dalam hal pendidikan itu, jika pabrik pengolahan gas jadi dibangun di Paloh, maka kemungkinan besar Kabupaten Sambas akan memiliki Politeknik yang fokus pada jurusan pendidikan gas. "Pihak dari Malaysia juga sudah janji ke kita akan membantu dalam hal pendidikan. Mereka berjanji akan mendidik 40 orang sarjana Sambas ditambah Natuna untuk dididik di Bintulu. Mereka nantinya akan menjadi tenaga ahli dalam pabrik pengelolaan gas itu sekaligus menjadi dosen politeknik," jelasnya. Akan tetapi, sambungnya, bantuan dari Malaysia itu akan terealisasi jika Petronas ikut dalam pengelolaan Blok Migas Natuna. Burhan mengaku, hingga kini belum mendapatkan informasi lanjutan tentang perusahaan mana yang nantinya ikut mengelola blok tersebut. "Hasilnya saya belum tahu. Tapi yang jelas sudah ada kunjungan Petronas ke para menteri-menteri kita. Sepertinya sudah ada kesapahaman G to G, tapi sudah sejauh mana, informasinya belum jelas," ujarnya. Burhan kemudian menegaskan, "Sekarang pengelolaannya ditawarkan terbuka. Perusahaan dari Malaysia ikut nawar, beberapa negara juga menawar. Siapapun yang nanti mengelolalnya, yang jelas pengelolaan prosesnya harus berada di Paloh." Tambahnya lagi, "Jika Paloh menjadi tempat pabrik pengolahannya. Kita juga bisa memiliki pembangkit listrik tenaga gas. Suplai listrik s-Kalbar bisa dikirim dari Paloh. Sehingga kita bisa keluar dari krisis energi klistrikan." (zan)
