|
Tempo
No. 36/XXXIII/01 - 07 November 2004 Wawancara Jusuf Kalla: "Keputusan Akhirnya Ada pada Pak SBY" Penampilannya sederhana: kemeja lengan panjang biru muda, tanpa dasi, tanpa jas. Tapi pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, itu memiliki "teritori" wewenang luas, sangat luas. Lelaki itu, Muhammad Jusuf Kalla, 62 tahun, memang Wakil Presiden RI periode 2004-2009. Tapi ia seolah benar-benar wakil presiden yang sama sekali lepas dari tradisi Orde Baru. Kalla bukan wakil presiden dengan sosok yang terlihat samar di balik bayang-bayang, dominasi, sang presiden. Ia memimpin tim monitoring kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 100 hari ini. Kepada Tempo, ia menunjukkan aneka rencana yang bakal diwujudkan. Menurut Kalla, penegakan hukum, penggerakan sektor riil, dan penyelesaian bermacam masalah di daerah-daerah konflik, itulah prioritas program 100 hari. Dari situ, harapnya, lahirlah rasa aman, adil, dan sejahtera. Jusuf Kalla tidak hanya menyusun rencana. Ia bahkan sangat aktif memberikan saran, menilai calon-calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Kalla berada di antara para pembuat keputusan penting, tatkala pengumuman nama-nama menteri sampai diundur tiga kali, dua pekan lalu. Ya, suatu "kerja keras" yang berujung pukul 23.50, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kabinetnya. Demi memperoleh gambaran tentang rekonstruksi penyusunan kabinet, tentang rencana dalam program 100 harinya, dan banyak soal lagi, Poernomo Gontha Ridho dan Wenseslaus Manggut dari Tempo mewawancarai Kalla di Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Berikut adalah petikan wawancara yang berlangsung Rabu pekan lalu itu. Mengapa penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu itu terkesan begitu pelik? Peliknya kabinet ini sama dengan pesawat terbang kalau musim liburan, overbooked, banyak sekali orang yang mau naik pesawat secara bersamaan. Pesawat mau berangkat, ada beberapa penumpang yang tidak bisa naik pada kesempatan ini. Itulah masalah yang harus dipecahkan bersama, sehingga bisa memberikan pertimbangan untuk kabinet yang baik. Dalam pengumuman kabinet, Anda tampak begitu tegang, apakah sebelumnya memang ada ketegangan? Masalahnya sudah hampir pukul 12 malam, kita sudah mengantuk. Karena capek saja, dari pagi sampai pukul 12 malam. Karena yang terekam di luar Istana saat itu sedang diliputi ketegangan luar bisa dan sedang ada polemik begitu hebat, kalau saya tersenyum terus nanti orang ada perasaan bahwa saya main-main, lagi senang-senang. Padahal ini acara yang sangat formal, masa saya mau senyum kiri-kanan. Ini kan pengumuman yang sedang ditunggu-tunggu jutaan orang. Bukan karena ada suatu masalah dengan SBY dalam penyusunan kabinet tersebut? Soalnya, Anda terlihat sibuk keluar-masuk ruangan. Tidak, kami ketawa-tawa saja. Terlihat keluar-masuk, karena saya harus menelepon orang dan ingin mencari minum. Mengenai kabar bahwa Anda sem-pat berantem dengan SBY dan sempat memukul meja segala? Tidak ada itu.... Saya mendengar kabar itu ketawa saja. Soal nama Kabinet Indonesia Bersatu, siapa yang memberikan nama? Pak SBY, sebenarnya nama yang paling bagus itu adalah Kabinet Kebangsaan. Tapi nanti yang diingat Koalisi Kebangsaan. Di luar berkembang kabar bahwa Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinetnya Jusuf Kalla. Bahkan sebuah harian Ibu Kota menyebutnya Kallanomics. Bisa dijelaskan hal ini? Penyusunan kabinet itu keputusan akhirnya ada pada Pak SBY. Beliau yang me-nandatangani surat keputusannya. Bahwa saya sebagai wakil memberikan saran dan pertimbangan, ya, jelas dong. Itu saja. Anda juga disebut-sebut sedang menggiring rekan-rekan Anda di Partai Golkar sehingga bisa masuk kabinet? Golkar itu cuma satu, Fah-mi Idris saja. Itu pun ada dasarnya. Kami mencari tenaga kerja yang berani di antara buruh dan pengusaha. Memahami masalah dan tegar. Jangan baru sekali didemo mundur, jangan juga kayak Jacob (Jacob Nuwa Wea, Menteri Tenaga Kerja kabinet Presiden Megawati-Red.) yang mendemo orang. Semua ada dasar pemikirannya. Nama Aburizal Bakrie sem-pat terpental dari jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, lalu digantikan Pur-nomo Yusgiantoro. Dan ketika Anda kembali ke Istana pada sore hari, nama Aburizal kem-bali masuk, mengapa sampai terjadi demikian? Tidak benar, saya kira sejak awal dilandasi pola berpikir bukan orang per orang. Pola berpikir kami sejak awal ba-gaimana ekonomi Indonesia digerakkan ke sektor riil. Itu yang selalu disampaikan kami, baik dalam kampanye, visi, maupun pidato Pak SBY. Kalau seperti itu berarti harus ada yang mengerti hal tersebut. Tujuannya untuk memberikan suatu koreksi bahwa kabinet yang lalu terlalu teoretis, maka perlu praktisi. Jadi bukan antara Aburizal dan Purnomo, kami bicara tentang pikiran dasar, bahwa pemerintah ke depan melaksanakan ekonominya dengan menggerakkan sektor riil. Karena itu, menteri koordinatornya harus berangkat dari dunia riil. Bukankah Aburizal satu di antara nama yang memiliki masalah? Kami cek, kami verifikasi dari pajak, verifikasi dari BPPN. Memang siapa, sih, pengusaha yang tidak bermasalah, tapi semua sudah bayar. Tidak ada lagi yang macet. Lengkap datanya. Nama Aburizal itu Anda yang mengusulkan? Tidak juga, sejak awal SBY sudah menyebut nama itu. Lalu saya cari datanya. Jadi masuknya Aburizal itu memang berpegang teguh pada pemikiran ingin menggerakkan sektor riil tadi? Ya, bertitik pokok pada pemikiran. Kita berpikiran ekonomi tidak maju karena sektor riil tidak maju, investasi tidak maju bukan soal makro. Kalau stabilitas makro maju, tapi mengapa ekonomi mikronya tidak maju. Ada juga rumor yang beredar, Anda mengatakan sangat malu jika Aburizal tidak terpilih, dan terjadi perdebatan sengit dengan SBY? Oh..., tidak, tidak. Saya tidak berdebat. Kembali ke pikiran dasar tadi, kami selalu membicarakan pikiran ke depan, baru diisi siapa yang cocok. Jadi bukan banyak nama lalu dikocok dan dicocok-cocokkan? Bukan, seperti Sugi (Sugiharto-Red.), Menteri BUMN. Apa masalah BUMN? Ini ma-salah mikro, masalah manajemen yang satu per satu harus dibenahi, siapa yang harus mengerti visi ke depan, keuangan. Yang paling cocok Sugi, karena pikirannya kor-porasi. Bukan balas jasa karena partisipasi Medco saat kam-panye? Bukan. No. Zero. Tidak ada. Karena ia berpikir korporasi. Orang yang punya pengalaman di korporasi dari semua calon cuma satu. Bukankah Sugiharto juga sempat masuk daftar orang tercela di BI? Saya cari, ia pernah duduk sebagai komisaris sebuah bank kecil di Jawa Barat, BPR, pada tahun 1990-an. Surat itu tertanggal tahun 1997, sekarang bank itu sudah sehat dan sudah menjadi bank umum. Bagaimana dengan Hamid Awaluddin, yang masuk sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia? Kabarnya, nama Hamid sempat dicoret SBY? Ah, tidak. Saya, SBY, dan Hamid itu sudah sejak dulu pergi bersama. Dan tidak ada satu pun ahli hukum yang dicalonkan orang atau partai. Di samping itu, harus ada orang Makassar. Masa, dalam kabinet ini tidak ada satu pun orang Makassar. Jadi, masalah kawasan juga menjadi kriteria calon men-teri ya? Kriteria menteri itu adalah orang yang pintar di bidangnya, jujur, dan punya kepemimpinan. Kemudian ada pertimbangan politik dan pertimbangan kawasan, supaya ada harmoni kawasan. Juga ada pertimbangan agama, pertimbangan gender. Lalu bagaimana dengan posisi Menteri Keuangan yang saat ini dijabat Yusuf Anwar, yang sebelumnya namanya tidak pernah terdengar. Apa sih pertimbangannya? Yusuf Anwar bekas Sekjen Departemen Keuangan, orang pemerintah. Ia mengambil pola moderat dari dua pola yang ada di masyarakat, pro-IMF dan anti-IMF. Jadi ia netral, dan seorang Menteri Keuangan harus konservatif, duduk baik-baik di situ. Ka-rena, seorang Menteri Keuangan batuk-batuk saja, rupiah bisa goyang. Dan kami cari orang moderat, bukan Sri Mulyani, bukan Rizal Ramli. Tapi akhirnya Sri Mulyani tetap masuk dan menjadi Kepala Bappenas.... Kami tidak ingin ada kon-tradiksi terus-menerus di masyarakat. Karena itu kami menempatkannya di bidang perencanaan. Dulu, dalam masa kampanye juga beredar nama Marsillam Simandjuntak dan Todung Mulya Lubis. Apakah nama-nama itu hanya sebagai jurus mengatrol perolehan suara? Tidak, ini demi keterbukaan, jadi memang informasi dari dalam dilepas sedikit-sedikit. Lalu masuklah laporan dari masyarakat. Beralih ke soal struktur Kabinet Indonesia Bersatu. Kenapa harus ada pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan? Penyatuan kedua departemen itu pada 1995 berdasarkan pemikiran yang berkembang di Jepang bahwa perdagangan dan industri adalah kesatuan. Alasannya, 95 persen barang yang diekspor Jepang adalah barang industri. Sedangkan Indonesia lebih banyak pertanian, bahan dasar, dan pertambangan. Begitu luasnya ini, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerima laporan cabe keriting sampai industri petrokimia. Tidak bisa, ini harus dipecah kembali. Supaya ada fokus dan efisiensi. Hal ini yang menyebabkan kebijakan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sering bertolak belakang dengan departemen lain? Pada zaman Rini Soewandi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan selalu bertentangan dengan Departemen Pertanian, karena selalu berpihak ke industri, mulai dari paha ayam sampai soal gula. Selain itu, masalah internal Departemen Perindustrian dan Perdagangan, orang perindustrian dan perdagangan tidak pernah cocok. Anda pernah mengatakan bahwa akan ada pembagian tugas dengan SBY: Anda bidang ekonomi, sementara SBY bidang politik dan keamanan. Apakah ini yang membuat tim ekonomi bernuansa Jusuf Kalla? Tidak, kami lebih kepada kompetensi. Karena saya berpengalaman di situ, tentu saya akan menangani masalah-masalah itu. Kedua, lebih kepada mengkoordinasi hal-hal detail, mengkoordinasi menteri-menteri koordinator secara teknis, antar-menteri koordinator. Pemerintahan baru ini tam-paknya sangat serius menggelindingkan program 100 hari pertama. Apa, sih, yang menjadi prioritas untuk dilakukan dalam 100 hari pertama itu? Masalah hukum, bagaimana menggerakkan sektor riil dengan beberapa pertimbangan, bagaimana menyelesaikan dan menstabilkan daerah-daerah konflik. Rasa aman, adil, dan sejahtera. Masalah hukum tampaknya lebih gencar pernyataannya? Pernyataan dulu, dan baru bertindak. Setiap menteri juga digenjot untuk membuat program 100 hari pertama? Ya, dalam arti sebenarnya kita punya program lima tahunan yang juga berasal dari Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dari situ kami tarik apa yang bisa diselesaikan dalam 100 hari. Ini tidak lepas dari program dasar. Termasuk juga menaikkan harga BBM? BBM itu intinya jangan menyubsidi yang tidak perlu, tidak ada yang suka harga-harga itu naik. Tapi kami juga tidak suka menyubsidi yang tidak perlu dan mengakibatkan defisitnya uang negara yang besar sekali dan harus ditanggung semua orang. Dari pemikiran itu kita lihat kenaikan karena faktor eksternal, pilihannya kita menyubsidi terus dengan konsekuensi kehilangan dana anggaran pokok pembangunan. Artinya, kita tidak membangun jalan, tidak bisa membuat rumah sakit, dan membangun pendidikan. Pilihannya jangan sampai menyubsidi yang tidak perlu. Tapi, bagi rakyat yang perlu minyak tanah, ini tidak perlu dinaikkan. Namun bensin dan solar tetap harus dinaikkan. Kapan pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM itu? Tentunya bukan masa sekarang ini, karena kita masih ada anggaran subsidi yang harus dihabiskan. Berapa kira-kira harga yang akan ditetapkan pemerintah, mengingat pastinya akan ada penentangan? Ada yang mengatakan berdasarkan harga bensin Singapura dan Malaysia kita harus mendekati. Pasti akan dijawab masyarakat, terutama LSM, jangan samakan karena kedua negara itu pendapatan per kapitanya tinggi. Ini sa-ngat keliru. Yang memakai bensin dan solar adalah yang mempunyai mobil, yang memakai Mercy dan mempunyai pabrik. Pendapatannya sama dengan orang Singapura dan Malaysia, bahkan lebih tinggi. Jadi, tidak ada soal. Tapi, bagaimanapun, kami akan menyisipkan subsidi dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan diteruskan. Berapa persen kenaikannya, apakah akan mendekati harga bensin di Malaysia dan Singapura? Belum dihitung, tapi tidak akan mendekati mereka, tetap ada subsidi tapi tidak Rp 60 triliun, mungkin saja sekitar Rp 25 triliun. Bagaimana dengan efek yang akan timbul terutama dari rakyat kecil? Pasti ada, tapi tidak sebesar kenaikan BBM itu. Ini soal lain. Sebagai wakil presiden, Anda akan berkantor di bekas Gedung DPA yang bersebelahan dengan Istana Merdeka. Apakah ini upaya menempel SBY? Harus dipahami dulu cara berpikirnya, bahwa presiden dan wakil presiden dalam pemilu ini dipilih bersama-sama, mempunyai tanggung jawab yang sama kepada rakyat, tentu kadarnya lebih tinggi presiden. Saya mempunyai program dan janji yang sama dengan presiden. Karena itu harapan harus dibayar secara bersama. Karena itu lebih efektif, presiden meminta saya berdekatan. Sehingga kami bisa makan siang bersama dan membahas masalah hari ini, apa yang harus dilaksanakan oleh wakil presiden. Negeri ini terlalu banyak masalahnya, sehingga harus ditangani secara bersama-sama. n Muhammad Jusuf Kalla Lahir: Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 Pendidikan: a.. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (1967) b.. The European Institute of Business Administration, Prancis (1977) Pekerjaan: a.. Direktur Utama NV Hadji Kalla dan PT Bumi Karsa (1968-2001) b.. Komisaris Utama PT Bukaka Teknik Utama (1988-2001) c.. Komisaris Utama PT Bukaka Singtel International (1995-2001) d.. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000) e.. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati (Agustus 2001-April 2004) Organisasi: a.. Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat (ISEI) (2000-sekarang) b.. Ketua Harian Yayasan Islamic Center Al-Markaz (1994-sekarang) -------------------------------------------------- Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bekasi, forum untuk menambah teman, saudara, sahabat, dan [.....]. Jika ingin berhenti menerima email dari sma1bks, kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Ingin menerima email dari sma1bks, kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
|
