Kalo ini bener.... wah....aku nggak salah ...pilih wakil dong...
PKS akan Salurkan Tunjangan DPR kepada
Masyarakat
Jakarta, 23 Oktober 2005
12:22
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memerintahkan anggota DPR dari
partai tersebut untuk menyalurkan dana tunjangan operasional Rp 10 juta/ bulan
kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
"Kita akan mengambil
keputusan. Yang banyak beredar di PKS adalah itu. Belum bulat, tapi mengarah
kesana. Memang ini akan dibagikan ke daerah pemilihan," kata Presiden PKS
Tifatul Sembiring kepada Antara di Jakarta, Sabtu, usai menerima delegasi
partai UMNO Malaysia.
PKS, ujar Tifatul, sebenarnya setuju agar anggaran
tambahan dan operasional bagi anggota dewan itu dihapus.
"Tapi karena
sudah disetujui, apakah tidak sebaiknya kita mengusulkan agar itu diberikan
kepada masyarakat di daerah pemilihan. Jadi jangan diambil oleh anggota Dewan,"
ujarnya.
Dana yang dialokasi yaitu Rp10 Juta bagi tiap anggota Dewan,
menurut dia, dapat dibagikan ke daerah pemilihan berupa sembako, kegiatan bakti
sosial ataupun bentuk-bentuk penyaluran lainnya.
"Karena mengembalikan
kepada negara akan repot lagi dan dikhawatirkan diselewengkan lagi oleh pihak
tertentu," katanya.
Mengenai mengapa akhirnya alokasi anggaran itu
ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, ia menyiratkan sebenarnya para anggota DPR
dari PKS mengalami "kecolongan".
"Itu proses agak diam-diam. Saya dengar
dari teman-teman di Dewan itu semacam ditempelkan di APBN-P2 sehingga luput dari
perhatian kita," katanya.
Kader-kader PKS di DPR, ujarnya, langsung
menyatakan menolak terhadap adanya tunjangan operasional tersebut.
"Kita
menolak kenaikan gaji, sudah diskusi kesana kemari, sudah jungkir balik,
ternyata kalah voting," katanya.
Sementara itu mengenai pertemuannya
dengan Rombongan Biro Antar Bangsa Majelis Tertinggi UMNO yang dipimpin Da`to
Seri Syed Hamid Albar Dato Syed Hamid Albar, Tifatul menganggap Indonesia
termasuk PKS perlu belajar dari partai tersebut, terutama dalam hal suksesi yang
berjalan lancar di tubuh UMNO.
"Pengalaman ini penting bagi kita semua
bagaimana suksesi dapat berjalan lancar di UMNO, sistemnya sudah
`establish`(mapan, red) dan bagaimana mereka telah melakukan reformasi dan
melakukan kontrol yang sangat kuat dalam masalah korupsi," kata
Tifatul.
Ia juga menegaskan pentingnya Indonesia melihat pengalaman UMNO
dalam hal bagaimana partai tersebut memerintah sejak tahun 1946 yang hingga
sekarang ternyata masih berjaya dalam Barisan Nasional, serta memenangkan banyak
suara dari pihak-pihak non muslim dan non melayu. [TMA, Ant]
------- Original Message -------
Sender : Lulu Olivia<[EMAIL PROTECTED]>
Date : Oct 26, 2005 13:10
Title : [sma1bks] Fw: SADARRR bung!!!!
Nurul Hidayati - detikNews
Jakarta - Nyaris semua koran ibukota
edisi Selasa (25/10/2005) mengangkat judul seragam: semua anggota DPR kompak
menerima tambahan tunjangan Rp 10 juta mulai November depan tanpa 'perlawanan'.
Kebijakan ini mendapat sorotan miring media massa, yang merupakan cermin
masyarakat.
Harian Kompas, misalnya, mengambil judul "Tunjangannya Naik
DPR Tak Bereaksi" dan sub judul "November Dapat Rp 50 Juta per Anggota". Harian
paling berpengaruh di negeri ini cukup pedas mengomentari hal itu.
Coba
simak alinea pertamanya: Berbeda dengan saat menghadapi kenaikan harga BBM,
suara anggota DPR, Senin (24/10), tidak lagi vokal atas rencana kenaikan
tunjangan operasional DPR sendiri. Rapat paripurna berjalan mulus dan menanggapi
dingin krtik masyarakat atas naiknya tunjangan Rp 10 juta itu.
Rapat
paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono kemarin semula diperkirakan akan
diwarnai tanggapan sejumlah anggota yang "prihatin", sebagaimana diwartakan
media massa sebelumnya. Namun, dugaan itu ternyata meleset.
Tajuk
rencana harian ini juga cukup menghentak, dengan judul "Berpolitik tanpa
empati". Salah satu potongan sikap koran raksasa ini adalah Betapa tidak
punya hatinya, ketika rakyat sedang ditimpa beban yang begitu berat, para wakil
rakyat justru memanfaatkan anggaran demi mengurangi beban yang harus mereka
tanggung. Tambahan tunjangan Rp 10 juta yang diterima setiap anggota DPR jelas
diberikan sebagai bagian dari keputusan mereka untuk mengurangi subsidi BBM. Itu
terlihat dari pembahasan pemberian tambahan tunjangan yang dilakukan bersamaan
dengan pembahasan pengurangan subsidi BBM.
Harian Media Indonesia
juga mengambil tema menghujam yaitu "DPR Tidak Punya Nurani". Sikap koran milik
Surya Paloh ini juga cukup 'ketus'. Editorialnya dijuduli "Sandiwara Keji DPR".
Aliea pertamanya berbunyi Sebuah sandiwara yang mengecoh diperlihatkan dengan
amat sempurna oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bila rakyat miskin di daerah
bunuh-bunuhan untuk memperoleh uang Rp100.000 dari dana kompensasi bahan bakar
minyak (BBM), anggota Dewan bersandiwara kata demi meloloskan uang Rp10 juta
yang disebut sebagai tunjangan operasional ke kantong
masing-masing.
Sedangkan Koran Tempo menjadikan peristiwa itu sebagai
foto utama. Foto itu menggambarkan seorang anggota DPR tengah tertidur dalam
rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Senin kemarin. Sedangkan di kiri
kanannya hanya kursi kosong melompong. Maklum, wakil rakyat yang terhormat
selama ini memang belum mampu mengusir kebiasaan buruknya:membolos plus tertidur
pulas.
Sedangkan beritanya berjudul "DPR Setuju Terima Kenaikan Tunjangan
Rp 10 juta". Sub judulnya adalah "Anggota Dewan yang kaget itu
munafik."
Harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post, juga menurunkan
tema itu sebagai berita judul dengan titel "House pursues extra Rp 10m in
allowances". Koran ini juga cukup tajam menanggapi hal tersebut.
Tulisnya,"The House of Representatives may claim it empathized with peoplewho
are facing increased economic hardship as prices for many goods rise, but almost
all of its 550 members appeared to stick with their recent decision to raise
their monthly incomes by up to 30 percent..
Harian Rakyat Merdeka
dengan judul-judul besar khasnya, menjuduli beritanya dengan "Mana Berani,
Presiden Batalkan Tunjangan DPR". Koran ini juga memasang foto sidang paripurna
dengan kursi yang kosong melompong.
Harian Indo Pos menempatkan berita
itu sebagai headline halaman politika di halaman dua. Judulnya,"Tunjangan
Dewan Mulus." Judul kecilnya adalah FPDIP tidak menolak, Effendy Choiri Batal
Interupsi".
Berita ini juga diisi dengan sindiran yang tak kalah
pedasnya, yaitu: Anjing menggongggong kafilah tetap berlalu. Itulah sikap
yang diambil DPR. Kendati rencana kenaikan tunjangan operasional anggota dewan
Rp 10 juta memancing kritik pedas dari sejumlah kalangan, dalam rapat paripurna
kemarin, para wakil rakyat itu tetap menyetujuinya.
Harian ini juga
memasang tabel gaji dan tunjangan DPR dengan jumlah take home pay Rp
36.806.560, belum termasuk tunjangan jabatan.
Anda juga
geregetan?(nrl)
10 Juta Gol
Rasanya Ingin Saya Bakar
DPR
Iin Yumiyanti - detikNews
Jakarta - Mayoritas warga sangat marah
menyikapi keputusan DPR menaikkan tunjangan operasional anggotanya Rp 10 juta
per bulan. Banyak warga yang mencaci maki DPR. Bahkan ada pula yang mendoakan
anggota DPR dapat musibah, ada yang ingin merampoknya sampai membakar gedung
DPR.
"Kayaknya gedung DPR harus dibakar saja. Kalau nggak ditangkap
polisi saya pasti akan membakar gedung DPR. Sikap mereka betul-betul
keterlaluan. Rakyat empot-empotan akibat kenaikan harga BBM. Mereka enak aja
menaikkan tunjangan Rp 10 juta. Sungguh memuakkan," kata Thoyib Khidir, warga
Pondok Cabe, Depok, Jawa Barat, kepada detikcom, Selasa
(25/10/2005).
Warga yang bekerja di Kedoya, Jakarta Barat, itu sebenarnya
ingin menempuh upaya hukum untuk memprotes DPR. Tapi setelah tanya sana-sini,
dia mendapat penjelasan, tak ada celah untuk melakukan upaya
hukum.
"Katanya kalau kita tidak puas dengan anggota DPR, satu-satunya
jalan hanya jangan pilih mereka lagi pada Pemilu mendatang. Enak saja kan? Jadi
kita seperti tidak berdaya dan harus membiarkan anggota DPR itu seenak udelnya
menggunakan uang rakyat selama 5 tahu. Ya ampun," katanya sambil geleng-geleng
kepala.
Kejengkelan juga disuarakan Nalines, perempuan karir yang bekerja
di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bagi Nalines, DPR sama saja dengan Dewan
Pemerkosa Rakyat. "Wah memuakkan banget tuh. Gua udah naik darah aja
mendengarnya. Nggak mikir apa rakyat yang makan 2 hari sekali. Eh ini malah
mikirin diri sendiri, DPR benar-benar Dewan Pemerkosa Rakyat," katanya
emosi.
Nalines mengharapkan ada demo besar-besaran menyerbu DPR seperti
saat menumbangkan Presiden Soeharto dulu. "Gua penginnya rakyat bersatu, demo
besar-besaran serbu tuh DPR. Masa waktu zaman Soeharto bisa gitu, sekarang nggak
bisa demo besar-besaran?"harapnya.
Sementara Ny Elang mendoakan agar
anggota DPR mendapat hukuman dari Tuhan. Ibu dua orang anak ini mengaku harus
bekerja keras untuk mendapatkan gaji sepertiga dari tunjangan DPR itu. Dengan
kenaikan harga BBM, dia pun memutar otak untuk melakukan penghematan. Tak heran
jika kenaikan tunjangan DPR itu membuatnya marah.
"Kesel deh. Mereka kan
janjinya sebagian mau ngasih ke orang miskin. Tunggu aja kalau janjinya nggak
ditepatin biar disumpahin rakyat miskin entar kayak sinetron di Rahasia Illahi
itu. Serem ih," katanya.
Sedangkan Kholik, setengah bercanda mendoakan,
agar anggota DPR dirampok saja oleh rakyat miskin. Dalam pesan pendeknya,
aktivis parpol yang belum menjadi anggota DPR itu mengandaikan uang DPR itu
sebenarnya uang rakyat.
"Si miskin nekat merampok anggota DPR. Berikan
uangmu! kata si miskin. Kau buta ya? Aku ini anggota DPR, jawab politisi
tersebut. Kalau begitu kembalikan uangku, balas si miskin tersebut," tulis
Kholik dalam SMS-nya.(iy)
Achmad Sutriadi
Strategy and Planning Procurement
OMS Division
PT Samsung Electronics Indonesia
--------------------------------------------------
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bekasi, forum untuk
menambah teman, saudara, sahabat, dan [.....].
Jika ingin berhenti menerima email dari sma1bks,
kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Ingin menerima email dari sma1bks, kirim email ke
[EMAIL PROTECTED]
| Secondary school education | Graduate school education | Home school education |
| Graduate school education online | High school education | Middle school education |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "sma1bks" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
