Pemekaran bagi gua adalah pemiskinan yang makin terstruktur...

Beberapa waktu lalu gua sempat ke Kalimantan Tengah dan mengunjungi kabupaten 
hasil pemekaran, Pulang Pisau. Daerah ini dulunya adalah kecamatan dan bagian 
dari Kabupaten Kapuas. Lima tahun berdiri belum ada kemajuan berarti yang 
dimiliki Pulang Pisau selain gedung-gedung pemerintahan yang direnovasi. 
Bangunan baru yang nampak menonjol adalah bangunan Polres Pulang Pisau yang 
terletak dipinggir jalan jalur utama Kapuas-Palangkaraya. Pusat kotanya sendiri 
tak lebih besar dari sebuah kecamatan di Bekasi, katakanlah Rawalumbu (yang 
hasil pemekaran juga dari Kecamatan Bekasi Timur), dan memang lebih terlihat 
seperti kota kecamatan ketimbang kota kabupaten.

Penduduk Pulang Pisau masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. 
Penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat lambatnya penyediaan 
infrastruktur. Jalan, gedung pemerintahan, tata birokrasi masih dalam taraf 
belajar lima tahun terakhir. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah yang tidak 
begitu besar membuat Pulang Pisau semakin tertinggal di banding daerah 
pemekaran yang lain. PAD ini juga entah didapat dari mana..Mau dari Hutan, 
sudah gundul, dari sungai juga tak seberapa, perkebunan dan pertanian agak 
sulit mengingat struktur tanah di Kalimantan yang memang tidak cocok untuk 
pertanian. Jadi masyarakatnya tetap saja miskin, dan yang kaya (mungkin) elit 
daerah.

Isu pemekaran di Bekasi mestinya dilihat dari keberadaan birokrasi, sebab 
birokrasi lah yang akan menentukan jalannya pemerintahan. Jangan sampai 
misalnya, Bekasi Utara punya PAD besar tapi mental birokrat yang masih 
amburadul malah membuat wilayah Utara makin tertinggal dari wilayah lainnya. 
Jangan hanya dijanjikan jalan aspal mulus saja masyarakat dilibatkan, tapi juga 
jadikan sebagai bagian kritik.

Selama ini persoalan utama pemekaran adalah "bagi-bagi kue" yang dianggap tidak 
merata. PAD juga harus dijadikan pertimbangan untuk pemekaran. Juga akses ke 
wilayah utara. Apakah sudah diperhitungkan? Gua pikir belum, karena semuanya 
masih soal jalan dan infrastruktur yang sedikit tertinggal. Belum lagi soal 
lahan. Gua liat masih banyak sawah di Wilayah Bekasi Utara, masih bisa 
berfungsi sebagai mata pencaharian bagi petani di daerah sekitar. Juga bisa 
menjadi daerah resapan, mengingat wilayahnya yang dekat dengan laut. Kalo 
sawah-sawah itu berubah menjadi ruko dan perumahan apa yang terjadi?? Pasti 
pengangguran juga karena petani tak punya sawah. Kriminalitas pula 
muncul...Maka dari itu, apakah masyarakat sekitar mengetahui soal-soal kayak 
gini? Gak juga, karena cuman dijadiin objek segelintir "jagoan kampung" yang 
bercita-cita wilayahnya jadi elit...

So, kalo mo mekar, dipupuk dulu dan disiram yang rajin biar mekarnya enak, 
wangi...Kalo kerontang dipaksa mekar yang ada malah mati...Jangan sampai 
pemekaran di Bekasi Utara jadi ajang pemiskinan secara terstruktur.

 
It's only a transition...

Dicky Kurniawan
News Camera Person
NEWS DIVISION
PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV)
Gd. Trans TV 3rd Fl.
Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta Selatan 12790
+628174964705
[EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED]
omongkosongku.blogspot.com
answerlieswithin.multiply.com
  
 



----- Original Message ----
From: komarudin ibnu mikam <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Sunday, April 20, 2008 1:25:48 PM
Subject: Re: [sma1bks] mengapa AKTIF DI PEMEKARAN KAB. BEKASI?

kenapa pemekaran menjadi solusi yang ditawarkan ketika terjadi perbedaan 
kesenjangan sosial?

jawabannya banyak dan relatif komplek. Lhat udah berape tahun Bekasi berdiri? 
lalu,bagaimana perhatian pemda terhadap wilayah utara. Udah berapa banyak 
pembangunan baik fisik maupun mental dilakukan dibanding di wilayah selatan.
Lalu, kita saksikan betapa pembangunan pusat pemerintahan akan memancing 
pembangunan yang lain. Karena kecenderungan memusat menjadi trdisi kita akibat 
kemudahan birokrasi dan transportasi. Tentu, dalam pelaksanaannya harus melalui 
sejumlah tahapan diantaranya sapirasi masyarakat-kajian akademik dan 
persetujuan DPRD-DPR prop-bupati- gubernur- presiden- dprri. relatif panjang 
dan erliku. Tapi namanya perjuangan tetap harus dilakukan.
Kita berharap tingkat pelayanan publik harus lebih baik. 
Pun begitu perlu ada sejumlah langkah dan strategi efektif agar pemekaran ini 
bermakna pencerahan bagi umat. birokrat dan siapa saja. Sehingga arsitektur 
pemda yag nanti terbentuk bisa lebih baik. Dalam konteks ini kita sedang 
belajar terhadap semua persoalan yangterjadi di wilyaha selatan....



 


      
____________________________________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and 
know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.  
http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ

Kirim email ke