The alumni, Menentukan equilibrium antara tujuan corporate dan masyarakat sekitar corporate tidak mudah maka perlu variasi program dan bersifat dinamis, mis:
- Jk pendek = membantu infrastruktur, 'memberikan' pekerjaan yg low skill, dll. - Jk panjang = memberdayakan masyarakat sekitar 'terpilih' untuk tenaga skill, mitra bisnis/pekerjaan/ukm yg memeliki value added bagi PARA PIHAK, dll. Tentunya ini dikemas dlm forum komunikai 2 arah, misalkan : kira2 bertema "lo perlu apa, gua siap apa sekarang", jadi dari sisi corporate menyampaikan kesiapan terhadap permasalahan yg timbul akibat dari keputusan bisnis-nya. Brgkali ada yg terlewat pd saat corporate melakukan fs/business plan-nya. Sebagai ice breaking-nya, mesti ada political power (tokoh, aparat, perangkat, dll) yg bicara dan panggil Pertamina untuk ini, itupun kalau Pertamina mau punya bisnis sustainable. From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Morry Infra Sent: Wednesday, July 01, 2009 12:04 AM To: 'sma1bks' Subject: [sma1bks] Fwd: Bls:Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara buat Pertamina Bang Komar, Di-respond nich.... Tapi memang tajeeem..... Salam, Morry Infra +966-533214840 ---------- Forwarded message ---------- From: Eko Tjahjo P <> Date: 2009/6/30 Subject: Bls:Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara buat Pertamina Selama ini yang dipikirken cuman "rebutan kue" aja. Pertamina diporotin habis2an untuk bangun jalanlah...inilah...itulah. Konsep otonomi daerah sebetulnya sudah jelas dengan adanya Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Karena rendahnya 'law enforcement Pemda', biasanya otonomi daerah selalu diplesetken manjadi "putra daerah". Pekerja Rig harus putra daerah walaupun pegang kunci buaya tidak biasa, konsultanpun harus putra daerah walaupun SD pun jarang tamat, cadangan minyakpun sepertinya milik putra daerah (bukan milik negara seperti UUD pasal 33). Dikasih sepeda masih protes. Tinggal nerima aja protes. Kalau nggak cocok kan bisa minta lagi yang lain. Untuk pemberdayaan ekonomi setempat juga ada konsep "bapak angkat" atau "kredit bersyarat sangat lunak sekali". walaupun konon tidak sedikit yang ngemplang. Kalau menurut saya ini bukan semata-mata masalah "pemerataan kue" tapi "state of mind" /sikap mental.. Mungkin pemberdayaan material akan lebih berhasil jika diiringi dengan pemberdayaan mental spritual agar lebih bisa mensikapi pemberian dengan rasa syukur, karena biasanya kemiskinan material selalu bersanding dengan kemiskinan mental-spiritual. salam etp '85 --- Pada Sen, 29/6/09, Morry Infra <[email protected]> menulis: Dari: Morry Infra <[email protected]> Topik: Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara buat Pertamina Tanggal: Senin, 29 Juni, 2009, 11:36 PM ---------- Forwarded message ---------- From: komarudin ibnu mikam <komaribnumikam@ gmail.com <http://us.mc657.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> > Date: 2009/6/30 Pak Morry, Saya bukannya anti terhadap pembangunan. Khususnya Pertamina. Saya pahami ini dalam konteks kepentingan nasional. Persoalannya, saya melihat tidak ada Grand skenario untuk pembangunan di wilayah pengeboran minyak. Blue print untuk pembangunan baik daerah maupun SDM-nya. Sebagai contoh, rencana eksploitasi dan eksplorasi kan sudah ada jauh-jauh hari. Betul? Lalu, adakah progam pemerintah dan Pertamina untuk menyiapkan SDM-nya. Mengapa sampai sekarang gak ada SMK Perminyakan. AKAdemi perminyakan. Atau, apalah.... Tidak ada program konkrit-integrated- berorientasi masa depan mempersiapkan SDM untuk menyongsong perubahan. Lha, sekarang ketika tereak-tereak menuntut hak, mereka bilang..."LIhat, apa yang bisa digunakan dalam konteks profesional?" "ini high invest!" "Ini high technologi.. ..!" Lha, jangan salahin rakyat. Mereka dibentuk. Hanya, sedikit orang nekad yang membentuk. Atau, paling banter mereka bangun jalan. Segini aza udah bikin girang orang Bekasi Utara. Pertama, saya cukup salut. Tapi, bukankah kewajiban bikin jalan itu pemda? Nah, gini lho.... Mau saya tuh, sebelon ngebor Pertamina datang ke rakyat. "Yat, gue mau ngebor neh di kebon lo....ini untuk kepentingan nasional lho...." "SIlahkan aza, kalao gue bilang gak boleh ntar gue dianggap subversif..." "lHA EMANG...lo sapa? Jadi rakyat mah tahu diri...." "ya udah....bor sonoh. CUman pikirin 1.Lingkungan 2. orangnya 3. Infrastruktur 4. Legalitasnya. .." 1. Lingkungan. Perhatiin perubahan lahan. Jangan ampe pembangunnan tongkang di Belacan nahan air yang dari Bogor. Ahirnya kampung Tanjung Air banjir. Jangan salahin warga kalo rame-rame bongkar jembatan. Sanitasi dan irigasi juga perhatiin. 2. Orangnya. Buat survey dengan dana CSR. Pembangunan yang strategis dan integrated. Cari konsultan orang asli situ. BUkan orang Bandung. 3. Infrastruktur. Siapin jalan yang bagus. Lebar. Biar truk yang ngangkut mesin berat bisa langsam masuk situ. Termasuk bikin saluran air. Masa bikin jalan kagak bikin selokan. Belajar dimana seh? 3. Legalitas. Pertamina hendaknya transparan. Berapa seh hasil produksi. Repotnya, sekarang kan semua yang dibor itu disalurin pake pipanisasi. Sapa yang tahu? Presiden juga kagak tahu kayaknya...Trus, Bagi hasil ke pemkab harus lebih besar. Waduh, maaf Pak Morry kebanyakan ya......... maaf kalo gak berkenan Komarudin ibnu mikam Babelan City e <mailto:[email protected]?subject=> . Error! Filename not specified.
