http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/01/13/PagePrint/13_01_2012_022.pdf
Cetak SDM Tangguh Wajar 12 Tahun DirintisTingkat pendidikan warga negara memi liki kontribusi pada semua lini kehidupan, termasuk pada kesehatan dan kesejahteraan.SYARIEF OEBAIDILLAH SUMBER daya manusia (SDM) yang berkualitas butuh pendidikan yang memadai. Oleh ka rena itu, program wajib belajar (wajar) 12 tahunmen jadi sangat penting dan dibutuhkan, tidak hanya ber - kaitan dengan upaya pe ning -katan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan menengah, tapi juga dalam kerangka peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Melalui wajar 12 tahun, komposisi tenaga kerja yang selama ini masih didominasi para lulusan jenjang pendidikan dasar diharapkan secara perlahan nantinya akan ber geser pada lulusan pendidikan menengah. Rintisan wajar 12 tahun yang dimulai 2012 ini, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, merupakan bagian dari keinginan memanfaatkan anggaran pendidikan yang be berapa tahun ke depan--se bagai konsekuensi amanat konstitusi-- akan mengalami kenaikan anggaran cukup signifi kan. Jika bantuan ope rasional sekolah (BOS) di jen jang pendidikan dasar pada 2012 sudah terpenuhi, mulailah dilakukan rintisan BOS untuk jenjang pendidik an menengah agar wajar 12 tahun terwujud. Jika mengutip data Badan PBB UNESCO dan OECD (orga nisasi untuk kerja sama dan pengembangan ekonomi in ternasional), M Nuh mengungkapkan bahwa lulusan pendidikan menengah memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Perbandingan pendapatan atau gaji antara lulusan SMA dan yang tidak lulus SMA memiliki selisih 20 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan lulusan Diploma 2 se kitar 45 poin. Kemudian, bila dibandingkan dengan lulusan universitas menjadi 90 poin atau lebih dari 100%. Demikian pula dengan tingkat kesehatan, lulusan SMA memiliki tambahan poin sebe sar 15 jika dibanding kan dengan yang tidak lulus SMA. Pada tataran minat politik, mengalami perbedaan sebanyak 15 poin. Hal ini berarti lulusan SMA diprediksi memberikan kontribusi positif da lam partisipasi politik ma syarakat. Yang lebih menarik, lulusan SMA memiliki rasa percaya diri lebih baik jika dibandingkan dengan yang tidak lulus SMA yaitu delapan poin lebih baik. "Jadi pendidikan dan tingkat pendidikan warga negara suatu negara memiliki kontribusi pada semua lini kehidupan seperti kesehatan dan kesejahteraan," papar M Nuh pada Refl eksi Akhir Ta hun Pendidikan 2011 di Kan tor Kemendikbud, Jakarta, pekan silam. Adapun Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan bahwa program rin tisan tahap awal akan ber fokus pada tiga hal, yakni pertama penyiapan daya tampung sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kedua, dengan menambah jumlah beasiswa untuk lulusan SMP dan sederajat. Beasiswa diutamakan bagi siswa yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Dan yang ketiga adalah pemberian dana BOS un tuk 6,7 juta siswa SMA/ SMK sebagai konsekuensi pencanangan rintisan wajar 12 tahun, besarnya diperkirakan sebesar Rp120 ribu per anak per tahun. Menurut Hamid, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang su dah berjalan maupun yang direncanakan, perlu d i dukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai. Karena itulah, Kemendikbud harus mampu menciptakan SDM tangguh yang mampu menghadapi tantangan global. Upaya ini satu di antaranya berada di Ditjen Dik men. Faktor eksternalPada titik inilah, diperlukan adanya perencanaan stra tegis yang menyeluruh. Melalui wajib belajar 12 ta hun, SDM tangguh dan pro duktif diharapkan dapat dihasilkan. Meski demikian, lanjut dia, harus diakui, pembangunan pendidikan menengah sangat dipengaruhi faktor eksternal, menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi di In donesia. Secara demografi , ungkap Hamid, ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan usia produktif dengan ra ta-rata usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun pada 2015 sampai dengan 2035. Di satu sisi, usia produktif yang berpendidikan baik dapat memberikan keuntungan dan peluang dalam membangun Indonesia menjadi luas. "Namun pada sisi lain, jika salah dalam penanganan dan mengantisipasinya, bisa menjadi bencana demografi . Jika potensi usia produktif itu tidak mampu bekerja alias menjadi pengangguran karena salah penanganan," tegas Hamid kepada Media Indonesia. Hemat dia, pilihan untuk mengembangkan sekolah umum dan kejuruan yang relevan dan berkualitas penting sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan iptek dalam era global. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tidak hanya difokuskan pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi harus sudah diawali dari jenjang pendidik an dasar dan pendidikan menengah Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Hetifah me ngatakan pelaksanaan wajar 12 tahun bergantung pada kesiapan anggaran. Ar tinya, harus ada kejelasan dulu berapa unit biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan pendidikan ber kualitas dan terjangkau hingga 12 tahun yang didukung dengan kebutuhan sa rana dan prasarana yang memadai serta guru yang se suai kompetensinya. "Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Karena kemampuan fi skal kabupaten kota sangat terbatas, sebaiknya pendidikan menengah dialihkan menjadi tanggung jawab pro vinsi," kata Hetifah. Ia menyarankan agar data pokok pendidikan harus se gera diselesaikan sebagai acu an dan basis perhitungan. Selain itu, kata dia, kemauan politik sangat diperlukan agar anggaran bisa tersedia. Jika perlu ada pengalihan ang garan, misalnya, dana pe ngurangan subsidi BBM dialihkan ke pendidikan. Me nurut dia, juga diperlukan revisi PP 38 Tahun 2007 ten tang pembagian urusan pemerintahan berupa desen tralisasi dalam bidang pendidikan. (*/H-1)[email protected] >
