dari milis sebelah. Kebanyakan sumber permasalahan adalah cara berkomunikasi!!! http://nugon19.multiply.com/journal
-=-=-=- http://tech.groups.yahoo.com/group/KOMPUTER-TEKNOLOGI/message/44693 Mencari Jalan Moderat Sektor-sektor Strategis Senin, 30 Juli 2012 | 15:36 WIB Oleh: Dr. Dimitri Mahayana* KOMPAS.com — Betapa tersudutnya kita oleh produk dan jasa asing, termasuk di bidang teknologi informasi, adalah kenyataan pahit yang terus dihadapi sehari-hari. Setelah meminum Teh Sariwangi (100 persen milik Unilever, Inggris) saat pagi hari, kita biasa mengecek smartphone kita. Jika bukan BlackBerry (100 persen Kanada), atau iPhone (100 persen Amerika Serikat), maka seri Android Samsung (100 persen Korea Selatan) adalah merek yang lazim dipilih masyarakat Indonesia. Setelah itu, kita sarapan nasi goreng berbasis beras impor Thailand. Makin pahit kegetiran ini dirasakan sebab kita kemudian berangkat ke kantor seraya menghisap rokok Sampoerna (saham 97 persen Philip Morris, Amerika Serikat) sambil beranjak masuk kendaraan bermotor yang mayoritas buatan Jepang. Begitu masuk kantor, perangkat keras pertama yang dinyalakan adalah komputer buatan Amerika (Hewlett Packard/Dell), atau Korea Selatan (LG), dan lainnya. Itu pun seraya melihat pesan di ponsel yang jaringannya dimiliki investor asing, terutama dari Timur Tengah. Era pengaruh kuat Word Trade Organization (WTO) telah mengantarkan kekuatan finansial global nyaris tak bersekat di negeri ini. Globalisasi adalah mantera tak terelakkan dari rezimisme apa pun yang hendak berkuasa di Indonesia tercinta ini. Di mata penulis, bahasan mengenai globalisasi, termasuk di sektor ekonomi teknologi, akan mengkristal dua polar: 1) Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan sehingga sebuah bangsa akan "berakhir". 2) Sebuah paham yang harus diberantas sekaligus dinasionalisasikan. Jaringan ekonomi global yang demikian kuat membuat siapa pun—sekalipun itu sebuah kedaulatan bangsa yang dulu diperoleh dengan perjuangan berat—sulit menolak, apalagi mengimbangi kekuatan yang dibawa investor asing. Kutub pemikiran lain menempatkan globalisasi ekonomi sebagai musuh bersama yang harus diberantas guna digantikan semua milik pribumi. Seperti gencar diperlihatkan Presiden Venezuela Hugo Chavez, nasionalisasi adalah jawaban mutlak. Agak sulit menentukan mahzab mana yang lebih baik. Namun jika melihat tingkat urgenitas, ada yang lebih mendesak dari sekadar perbincangan di pengantar tulisan ini, yaitu kita melihat tiga sektor nasional sangat strategis sudah ada di ranah pekat globalisasi. Sebelum dijelaskan detail, ketiganya memiliki benang merah sebagai sektor pembentuk jalur ekonomi rakyat Indonesia sekaligus sokoguru bidang ekonomi itu sendiri. Ketiganya adalah industri telekomunikasi seluler, perbankan, dan logistik. Telekomunikasi seluler mengoneksikan lokasi geografis Indonesia yang berpencar-pencar, perbankan adalah penyambung urat nadi aktivitas ekonomi yang terpisah-pisah, dan sektor logistik mendorong mobilisasi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, jika ketiga sektor ini berpadu, maka jelaslah bahwa kekuatan bangsa yang didorong aktivitas ekonomi yang sehat, akan tercipta sendirinya. Di mata penulis, perpaduan seluler-perbankan-logistik adalah awal pergerakan ekonomi rakyat. Lantas apa yang terjadi ketika cengkraman ekonomi global sudah "merasuki" ketiga sektor tadi? Apakah kondisi menjadi lebih baik, atau sebaliknya? Bagaimana dampak positif sekaligus ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia? Telekomunikasi seluler nasional Sektor inilah yang paling berisiko dibandingkan dua lainnya karena kepemilikan industri global operator seluler nasional sangat dominan. Bahkan, operator market leader pun turut dimiliki pihak asing meski porsinya kecil. Pimpinan pasar nomor dua, tiga, empat, dan lima bahkan sudah sepenuhnya milik asing. Rata-rata milik investor Timur Tengah yang juga pemain global industri seluler, terutama di banyak belahan negara berkembang dan negara ketiga. Padahal, kandungan informasi dan data sebuah negara (termasuk yang super-rahasia) banyak diletakkan di sektor ini. Selain sisi data, unsur vital sektor seluler juga mencakup sisi ekonomi yang luar biasa besar. Berdasarkan kalkulasi kami di Sharing Vision, pendapatan total tahunan operator seluler Indonesia beberapa tahun terakhir kisaran Rp 150 triliun. Namun, angka yang hampir setara omzet perbankan nasional ini memiliki nilai lebih tinggi. Alasannya, industri perbankan Indonesia berusia lebih dari satu abad untuk meraih omzet tersebut. Industri seluler hanya belasan tahun. Pencapaian kualitatif ini juga dibarengi performa kuantitas. Sebab, jumlah pengguna layanan seluler Indonesia sejak akhir tahun lalu sudah melampaui jumlah penduduk, sementara nasabah perbankan belum mencapai 100 juta orang meski berusia 100 tahun lebih. Alasan selanjutnya, nilai profit yang dimiliki industri seluler jauh lebih tinggi karena padat teknologi dibandingkan industri perbankan yang padat karya sekaligus padat remunerasi. Karena itu, seluler disebut-sebut industri paling menguntungkan. Namun sekali lagi, jika melihat kondisi mutakhir, maka situasi sangat rawan karena dominasi asing di sektor super-strategis ini sangat tinggi (hampir mendekati 60 persen). Ini jauh melebihi kondisi di sektor logistik dan perbankan. Dengan kata lain, sekalipun nilai bisnis yang dimiliki lebih besar, hal ini sebetulnya tidak mengakar. Pendapatan yang didapat dari anak bangsa tidak seluruhnya masuk di dalam negeri. Umumnya malah kembali ke negara asal investor. Duh! Sektor perbankan nasional Sektor perbankan adalah bentuk nyata dari pergerakan ekonomi riil. Eksekusi aktivitas sektor bisnis dan ekonomi sangat bertumpu industri ini. Karena itu, perbankan memiliki dua muatan penting bagi kedaulatan bangsa, yakni meletakkan kemandirian bangsa, juga menyimpan data jejak alur keuangan nasional yang sekalinya bocor akan sangat berbahaya. Merujuk pengalaman penulis menjadi konsultan teknologi informasi, baik di bank sentral, BUMN, maupun swasta nasional/daerah, dominasi bank asing secara perlahan tetapi pasti mulai menggerogoti kepemilikan pasar bank nasional. Dibandingkan dua sektor sebelumnya, pemain global bidang perbankan dan keuangan tak pernah habis energi untuk ikut menikmati "kue" di dalam negeri. Masih hangat soal upaya tak kenal lelah DBS, Singapura sebelum akhirnya menangguhkan akuisisi Bank Danamon. Dalam daftar sepuluh besar bank di Indonesia, bank asing yang dulunya tak masuk daftar tiba-tiba memiliki pangsa signifikan. Bukan karena performanya meningkat, melainkan terjadi akibat mereka berhasil menguasai bank nasional yang eksis lebih lama. Beruntunglah masih ada nama-nama besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BCA yang selain terus kokoh di daftar big ten, mereka juga tak henti berinovasi sehingga masih masuk prioritas utama masyarakat di bidang keuangan. Namun sekali lagi, dengan mengacu pengalaman di bidang seluler dan logistik, percayalah bahwa industri global perbankan selalu siap menyodok. Ketika lengah dalam memberikan layanan, seketika masyarakat akan beralih ke bank asing. Logistik nasional Kita bersyukur bahwa sektor logistik masih menjadi milik Indonesia. Sektor asing yang masuk belum terlalu banyak, itu pun mereka relatif tidak bisa menguasai pasar dalam pangsa pasar signifikan. Artinya, selain mobilitas rakyat terhantarkan dengan baik, penguasaan logistik juga bermakna terjaminnya security bridge Indonesia. Banyak kasus menunjukkan instabilitas negara terjadi ketika jalur logistik disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita senang jika hari ini dan beberapa saat ke depan, entitas merek semacam Garuda Indonesia, Lion Air, PT Kereta Api, Pelni, Pelindo, TIKI, Bluebird, hingga Cipaganti Travel kiranya masih terus jadi pilihan masyarakat Indonesia. Pemain global sudah berusaha lama masuk sektor ini, termasuk pemimpin pasar dunia lintas sektor logistik. Akan tetapi, pasar kemudian menjawab bahwa penguasaan medan dari operator lokal yang sangat mengakar tampaknya sulit ditandingi. Sektor transportasi, pengiriman, pabean, dan sejenisnya masih memiliki penguasaan pasar hingga 95 persen. Akan tetapi, seperti sering kita lihat keluhannya di sisi lain, performanya tergolong belum optimal dalam memudahkan masyarakat. Komplain semacam layanan terlambat, kiriman tak sampai, pelayanan sekadarnya, hingga layanan membahayakan pengguna terbukti masih banyaknya kecelakaan semua moda kini terus kita saksikan dan mungkin sering kita alami. Padahal, layanan seluler dan perbankan selancar apa pun kiranya akan menjadi sia-sia jika layanan logistik kurang/tidak baik. Di belahan dunia mana pun, transaksi ekonomi dan bisnis tetap membutuhkan pertemuan fisik hasil kelancaran logistik. Dalam posisi ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas ini, ancaman penguasaan industri global otomatis selalu mengintai. Begitu kualitas terus-menerus berkurang, layanan logistik asing segera menggeser sesuatu yang kita miliki. Ancaman lain sektor logistik juga datang dari berbagai upaya pihak parlemen untuk deregulasi sektor ini. Setelah lama muncul wacana operator kereta dari industri global, beberapa waktu belakangan juga muncul usulan operator pelabuhan asing. Jadi, sekali lagi, jika kualitas layanan tak kunjung membaik ditambah upaya deregulasi yang terus terjadi, maka bukan tidak mungkin jika dominasi industri global di sektor seluler akan segera terjadi di logistik. Solusi jalan moderat Dengan melihat roadmap kilas tiga industri di atas, solusi ekstrem bukanlah jalan terbaik. Sebut misalnya respons akan pemikiran pertama yang menegaskan globalisasi sebagai sesuatu yang tak bisa dikendalikan sehingga kita pasrah menerimanya. Bukan pula sebuah solusi tepat jika pemahaman pemikiran kedua, yaitu globalisasi adalah isme yang harus diberantas, dan digantikan gerakan nasionalisasi seperti yang saat ini dengan berani dilakukan Hugo Chavez dan banyak presiden di Amerika Selatan. Penulis mengusulkan solusi tengah, sebut saja jalan ketiga, yang berusaha mencari titik tengah kedua aspirasi. Saat ini, setidaknya ada tiga jalan moderat yang bisa ditempuh tiga sektor strategis terkait momentum hari kebangkitan nasional ini. Pertama, memperkuat pemahaman sekaligus tindakan bahwa globalisasi tidak boleh dilawan, tetapi harus dikendalikan sebaik-baiknya. Globalisasi membawa berkah luar biasa apabila tercipta harmonisasi kepentingan perusahaan asing dengan masyarakat. Jalan ini tidak menganggap ide globalisasi tentang era lenyapnya batas negara untuk 4 "I" (investment, industry, information, individual workers) otomatis menjadi mantera sakti kemajuan yang harus sepenuhnya dianut negara. Namun, jalan ini secara sederhana mentransmisikan berbagai nilai kebaikan globalisasi untuk kepentingan nasional. Sebut soal budaya perusahaan yang transparan, bersih, dan akuntabel yang menjadi standar kerja banyak perusahaan asing. Kita harus jujur akui jika mereka lebih dulu dan disiplin menjalankannya, sementara kita masih berkubang dalam di sistem kebalikannya. Menjadi pantas dan wajar jika kita mengambil best practise budaya bisnis luar demi perbaikan budaya nasional. Sebut misalnya penerapan standar Sarbanes Oakley Act yang memang tidak bisa menjamin fraudhilang 100 persen. Namun, banyak contoh perusahaan Indonesia memiliki struktur keuangan lebih baik dengan pengendalian kebocoran di dalamnya, setelah diterapkan. Kedua, diperlukan arahan yang jelas dan detail dari pemerintah dalam menjaga keharmonisan ini. Kesadaran perusahaan global akan harmoni merupakan hal relatif dengan penafsiran bisa beragam sehingga pemerintah yang paham karakter lokal mutlak memberi arahan rinci. Di sisi lain, syahwat industri global juga cenderung menguasai. David C Korten dalam When Corporation Rules The World (Kumarian Press: 1995) menyebutkan, perusahaan global memiliki kekuatan tidak terbantahkan dalam mengendalikan sumber daya. Oleh karenanya, tanpa spirit keberpihakan ke masyarakat, perusahaan asing bisa kehilangan kendali. Ambil contoh kebijakan terbaru sejumlah operator seluler dengan saham asing yang melakukan rasionalisasi dengan opsi kurang masuk akal. Karyawan boleh keluar dengan tunjangan besar selama nantinya tidak kerja di kompetitor, misalnya. Ada pula operator yang secara perlahan memindahkan semua karyawannya ke pihak ketiga yang notabene vendor perangkat keras. Situasi ini sangatlah mengkhawatirkan. Bisa kita bayangkan betapa besar jumlah lapangan kerja dalam negeri yang menguap begitu saja. Betapa banyak lapangan kerja bidang teknologi yang berkurang drastis akibat tidak dimanfaatkannya kemampuan SDM lokal. Dengan demikian, arahan regulator yang lembek dan kurang substantif tak boleh lagi terjadi ke depan. Kita bisa lihat beberapa kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika relatif lemah dan kurang menunjukkan pemahaman masalah. Ketiga, sekalipun industri global sudah menjadi pemilik bisnis lokal dan berbisnis di negeri ini, regulator tetap harus mengontrol ketat di sejumlah area operasi, terutama yang terkait dengan keamanan dan ketahanan nasional. Jalan terakhir ini memang akan melahirkan perdebatan soal diskriminasi ke pihak asing danprevilege ke bangsa sendiri. Namun di mata penulis, pandangan ini hanya muncul jika sosialisasi dan pengemasan regulasi tidak diterapkan dengan baik. Kita harus banyak belajar dari riuh rendahnya opini masyarakat setelah Indosat dijual saham mayoritasnya ke STT, Singapura, dan akhirnya sulit dibeli kembali. Daripada menyesal di kemudian hari, kontrol adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Dari tiga sektor industri di atas tadi, kiranya kita bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan Bank Indonesia. Mereka tetap mengontrol ketat wilayah operasional yang vital seraya tetap menjaga iklim negara yang ramah investor. Jika inisiatif akan permasalahan globalisasi industri seluler, perbankan, dan logistik ini baik, maka keuntungan Indonesia bukan sekadar terbukanya lapangan kerja dan best practise. Kedaulatan juga terjaga, dan kita tak terus dibombardir layanan teknologi informasi asing! (**) *Dr. Dimitri Mahayana adalah Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Bandung; dan Dosen Sekolah Teknik Elektro Informatika ITB Editor : Reza Wahyudi
