Pengalaman Buruk Pemilu 2009 Suara Pembaruan, Rabu, 22 April 2009
Kami sekeluarga lima orang, kali ini tidak ikut menggunakan hak suara dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia pada Pemilu 2009 di DKI Jakarta, karena tidak didaftarkan dalam DPT (daftar pemilih tetap). Kami sangat kecewa dengan mutu kinerja KPU ini yang sangat buruk, amburadul, tidak profesional, omong besar, dan tidak berpengalaman. Mengapa tidak merujuk referensi data pemilu lalu? Peristiwa ini adalah pengalaman pertama yang buruk bagi keluarga kami, karena pada pemilu sebelumnya, termasuk pemilihan gubernur DKI Jakarta, kami selalu terdaftar dan ikut memberikan suara sesuai imbauan pemerintah agar warga tidak golput. Kronologisnya adalah pada hari H-7 menjelang hari pemilu legislatif, kami cek kepada ketua RT, dia katakan belum ada surat pemberitahuan pemilih. Pada hari H-1, Rabu 8 April 2009, karena belum juga menerima surat undangan, kami datangi kantor kelurahan, petugas kantor membuka DPT di layar komputer, melacak nama keluarga kami, ternyata satu pun tidak ditemukan. Kemudian dia meminta fotokopi KK dan KTP kami untuk didaftarkan dalam DPT Pilpres 2009. Kami mempertanyakan kenapa bisa terjadi masalah ini, padahal kantor kelurahan seharusnya menyimpan arsip administrasi kependudukan/warga dalam lingkup wilayah tanggung jawab administratifnya, yaitu KK dan KTP, sehingga dapat menggunakan database warga yang ada ini untuk masukan DPT. Dia mengatakan, DPT dibuat berdasarkan laporan catatan warga berhak suara pemilih dari ketua RT/RW, yang menyerahkan kepada kelurahan, lalu meneruskan kepada Depdagri dan menyampaikan kepada KPU. Dari survei kami, ternyata banyak warga yang berhak juga tidak terdaftar dalam DPT, termasuk kawan-kawan, pastor-pastor gereja Katolik, warga etnis keturunan Tionghoa, warga beragama Kristen, dan beraneka ragam status. Banyak yang berpendapat, kemungkinan masalah ini adalah ulah kesengajaan oknum dimulai dari RT/RW dan kelurahan, menghilangkan kesempatan warga memberikan suaranya. Tidak dapat diterima akal sehat, kenapa RT/RW yang pasti kenal baik warganya tidak memasukkan nama warganya itu dalam laporannya dan kenapa kelurahan tidak memakai database KK/KTP yang dimilikinya. Sistem administratif tata praja yang tidak efektif, mutu kinerja buruk, melecehkan jurdil pemilu, merugikan warga dan negara. KPU jangan mengulangi kesalahan ini pada Pilpres 2009 bulan Juli nanti. Ir John Luwiharto Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat Sumber: SUARA PEMBARUAN URL: http://202.46.159.139/index.php?detail=News&id=7357 ___________________________________________________________________________ Dapatkan alamat Email baru Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ ------------------------------------ http://www.SuratPembaca.net Komunitas Surat Pembaca IndonesiaYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/surat-pembaca/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/surat-pembaca/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
