Roundtable Disscusion : Ancaman Krisis Energi dan Kedaulatan Bangsa
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (SPs-IPB) menggelar Roundtable
Disscusion bertajuk Ancaman Krisis Energi dan Kedaulatan Bangsa' Senin (19/5)
di Kampus IPB Darmaga. Roundtable ini rangkaian kegiatan Sekolah
Pascasarjana IPB dalam menyambut 100 Tahun Kebangkitan Nasional'.
Krisis energi yang melanda negara kaya sumberdaya alam seperti Indonesia
merupakan ujian yang harus disikapi cerdas, jujur, sesuai moral dan keimanan,"
ungkap Dekan SPs IPB, Prof.Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro dalam sambutannya.
Pemerintah seharusnya tidak serta merta menafsirkan penolakan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai anti pemerintah, apalagi anti bantuan untuk
rakyat kecil. "Fakta ini harus dipandang sebagai perlawanan terhadap tekanan
lembaga ekonomi global, intervensi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional
(IMF), dan organisasi perdagangan internasional yang memaksa harga bahan bakar
minyak (BBM) Indonesia sama dengan harga di pasar global," kata Prof.Khairil.
Selain itu, pemerintah hendaknya melihat penolakan sebagai aspirasi agar
pemerintah segera memikirkan dan mengambil langkah-langkah sistematis untuk
mengentaskan kemiskinan . "Tidak sekedar bantuan langsung tunai (BLT) yang
lebih bersifat obat merah semata." Seharusnya pemerintah mengeksplorasi
berbagai pilihan kebijakan dengan prinsip menyelamatkan rakyat kecil dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prof. Khairil memberikan
beberapa pilihan diantaranya: penghematan energi para pejabat dan kantor
pemerintah serta pembagian lebih adil dari bagi hasil minyak dengan perusahaan
multinasional
Prof.Dr.Ir. Armansyah Tambunan menambahkan masyarakat pedesaan yang berada
di bawah garis kemiskinan merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak
menggunakan kayu bakar . "Masyarakat pedesaan amat sensitif terhadap
peningkatan konsumsi kayu bakar dan minyak tanah. Ini menunjukkan kayu bakar
menjadi alternatif utama pengganti minyak tanah," kata Prof. Armansyah.
Prof. Armansyah menekankan arti pentingnya pengembangan energi terbarukan
yang berbasiskan sumberdaya pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian dan
pedesaan. Energi terbarukan yang bisa menjadi alternatif pilihan diantaranya :
surya, biomassa, angin, mikrohidro, dan air. Energi terbarukan yang memiliki
keunggulan tersebut, tersebar di wilayah pedesaan, sehingga merupakan pasangan
serasi jika dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan pertanian. Teknologi
konversi energi terbarukan masih terjangkau. Umumnya energi terbarukan bersifat
lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil, sehingga isu lingkungan hidup
dan pemanasan global dapat diatasi.
Menurut Prof. Armansyah pengembangan energi terbarukan ini sesuai dengan
kebijakan pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005 dan
Keputusan Presiden No. 1 tahun 2005 tentang pemanfaatan bahan bakar nabati
(BBN). Namun Prof. Armansyah mengkhawatirkan konversi energi terbarukan dari
bahan pangan akan menimbulkan polemik baru." Saya berharap kebijakan ini tidak
menimbulkan polemik baru seperti timbulnya persaingan antara energi dan produk
pangan khususnya kelapa sawit, kelapa, ubi kayu, dan tebu," kata
Prof.Armansyah.
Jadi pengembangan energi terbarukan, jelas Staf Pengajar Departemen Teknik
Pertanian IPB ini, harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan
pertanian dan pedesaan dengan paradigma orientasi manajemen penyediaaan
(supply) ke orientasi manajemen penggunaan (demand).
Staf Pengajar dari Departemen Statistika IPB, Dr.Ir. Asep Saefuddin
memaparkan perlunya modernisasi kebijakan energi sejalan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam konteks ekonomi yang dikenal "Knowledge
Economy" (K-economy). "Pemerintah perlu membuat Live Road Map untuk kebijakan
energi'. Ujarnya.
Langkah jangka pendek yang dapat ditempuh yaitu penyelesaian beban APBN,
penggunaan smart card bagi kendaraan bermotor di darat dan laut. Jangka
menengah berupa optimalisasi sumberdaya energi alternatif non minyak bumi
seperti batubara dan gas alam. Sementara dalam jangka panjang dengan
pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian seperti biomassa.
Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh dari Universitas Trisakti menyampaikan,
kebijakan ekspor migas dan liberalisasi perdagangan merupakan faktor utama
penyebab berkurangnya pasokan minyak dan gas dalam negeri. Sekitar 90 persen
produksi gas dan 70 persen produksi batubara Indonesia diorientasikan untuk
kepentingan ekspor dengan dalih memaksimumkan ekspor yang akan memberikan
kelimpahan keuntungan.
"Penerimaan negara disektor energi dan sumberdaya mineral tahun 2006 mencapai
Rp 220,8 Triliun, meningkat 42,17 persen, dibanding tahun 2005. Ini tidak
sebanding dengan penerimaan korporasi asing pada periode yang sama, yakni
sebesar Rp 370 Triliun," ujar Prof. Syamsir . Fakta ini diperparah lagi oleh
konfigurasi kepemilikan pengelolaan lapangan minyak dan gas. Sebanyak 85,4
persen dikuasai perusahaan asing alias multinasional.
(My)
http://www.ipb.ac.id/id/index.php?b=685
"Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak membaca, paling bertakwa,
paling sering beramar ma'ruf nahi munkar, dan paling gemar menjalin hubungan
silaturahmi." (Muhammad SAW).
kampusku
Blogku
[Non-text portions of this message have been removed]
