KEMBALILAH KE ISLAM
[Al-Islam 452]
Pemilu Legislatif 2009 telah usai. Meski perhitungan suara belum final,
parpol yang diduga kuat bakal menang sudah ‘kelihatan’. Pemenangnya
tidak lain Partai Demokrat, dengan raihan suara tertinggi sekitar 20%.
Di bawahnya—yang termasuk dalam ’sepuluh besar’—ada Golkar, PDIP, PKS,
PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura dan PBB.
Jika
sebelum Pemilu yang berkembang adalah ‘kontak politik’ atau ‘komunikasi
politik’ antar parpol atau elit parpol, maka usai Pemilu, yang
mendominasi adalah wacana tentang ‘koalisi’, atau lebih tegasnya lagi
‘kontrak koalisi’. Istilah kontrak koalisi diperkenalkan oleh Ketua
Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menyusul
keunggulannya memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2009.
Sebagaimana dilontarkan SBY, PD mensyaratkan koalisi 2009 harus
didasarkan pada aturan yang mengikat semua pihak.
Sebaliknya,
calon pasangan koalisi juga mensyaratkan adanya ‘mahar’ atau ‘mas
kawin’; biasanya tidak jauh dari kebersamaan di dalam kabinet
pemerintahan baru hasil Pilpres 2009. Sesuai dengan perolehan kursi
masing-masing parpol di DPR hasil Pemilu 2009, ada parpol yang menyasar
pos RI-2 (wakil presiden), jatah menteri, atau cukup posisi bagi
kadernya di sejumlah BUMN. Jika tawar-menawar ’mahar’ sudah pas,
koalisi pun dibentuk.
Sejauh
ini, PD memang belum menentukan dengan siapa berkoalisi, termasuk
menentukan siapa cawapres yang bakal mendampingi capres SBY. Menurut
Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, penentuan siapa
pendamping SBY akan dilakukan melalui forum Rapat Pimpinan Nasional
yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009
(Republika.co.id, 17 April 2009).
Di
sisi lain, Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPP Partai Amanat
Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan, dirinya akan memasang harga
tinggi dengan menawarkan posisi cawapres kepada Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) apabila diajak berkoalisi oleh Partai Demokrat
(Jakartapress, 20/4).
Adapun
PKS dan PPP, meski juga belum pasti, ada tanda-tanda untuk tetap
merapat dengan Partai Demokrat. Hal yang sama terjadi pada Golkar. Ini
berarti, koalisi Golkar-PD juga ada kemungkinan tetap dilanjutkan
sampai 2014.
Meski
belum tentu lolos ke Gedung DPR, Partai Bulan Bintang (PBB) juga akan
segera memantapkan keputusan koalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi
tersebut rencananya akan diputuskan secara resmi dalam Musyawarah Dewan
Partai (MDP) PBB Senin (20/4) ini. Sekretaris Jenderal DPP PBB, Sahar L
Hassan, menyatakan alasan PBB untuk berkoalisi dengan Demokrat adalah
nilai historis keduanya yang pernah bersama-sama mengusung Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2004 (Republika online, 20/4).
Makna Koalisi
Dalam
kamus populer Wikipedia, koalisi diartikan sebagai persekutuan,
gabungan atau aliansi beberapa unsur, yang dalam kerjasamanya,
masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini
mungkin bersifat sementara atau didasarkan pada asas manfaat.
Karena
bersifat sesaat dan semata-mata didasarkan pada asas manfaat, koalisi
memang tidak akan pernah menjadi ikatan yang kuat dan abadi. Saat
dipandang bermanfaat, koalisi dibangun dan dipertahankan. Saat sudah
tidak membawa manfaat, koalisi dengan mudah dibubarkan dan dicampakkan.
Inilah fakta koalisi dalam sistem pemerintahan demokrasi saat ini.
Karena
itu, tidak aneh jika sebelum Pemilu 2009, karena merasa bakal menjadi
pemenang, Jusuf Kalla dengan Golkar-nya, misalnya, bertekad bulat untuk
‘bercerai’ dengan pasangan koalisinya, yakni SBY dengan PD-nya. Namun,
usai Pemilu, dengan melihat raihan suaranya yang jauh meselet dari
target, Jusuf Kalla dan Golkar-nya terpaksa harus realistis; berpikir
ulang untuk segera kembali ‘rujuk’ dengan SBY dan PD.
Begitu
pula Amien Rais. Selama ini, sesepuh PAN ini sering mengkritik dan
cenderung kontra dengan Pemerintahan SBY. Namun, usai Pemilu, karena
ternyata SBY dengan PD-nya diduga kuat bakal menang, sesepuh PAN ini
justru mendorong partainya untuk berkoalisi dengan SBY dan PD.
Mengapa
begitu mudahnya parpol-parpol untuk berniat ‘cerai’ dan ‘rujuk’ dalam
koalisi di pemerintahan? Tidak lain, menurut Wakil Ketua Umum DPP
Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy di Jakarta, Senin (23/3),
karena orientasinya hanya jangka pendek, yaitu kekuasaan
(Gagasmedia.com, 14/4/2009).
Bukan untuk Rakyat
Dengan
memperhatikan sepak terjang parpol-parpol yang ada—baik yang sekular
maupun yang mengklaim sebagai parpol Islam— dalam hal koalisi, jelas
sekali bahwa koalisi hanyalah ditujukan untuk sekadar bagi-bagi
kekuasaan, tidak benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan
bagi rakyat. Koalisi sejumlah parpol di Pemerintahan SBY-JK, yang
merupakan koalisi hasil Pemilu 2004, membuktikan demikian.
Selama
2004-2009, partai-partai yang berkuasa, baik yang duduk di pemerintahan
maupun di DPR, jelas-jelas tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Bahkan
ada kesan, mereka bekerja untuk pihak lain, dan justru merugikan
rakyat. Contoh: selama periode 2004-2009, pemerintahan koalisi hasil
Pemilu 2004 tetap menumpuk utang luar negeri; menaikkan harga BBM lebih
dari 100 persen sehingga sangat berdampak luar biasa terhadap ekonomi
rakyat; menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon-Mobil; tidak segera
mengambil alih Blok Natuna D-Alpha; membiarkan kontrak karya dan
kontrak bagi hasil dengan sejumlah perusahaan asing (seperti Freeport,
Chevron, Exxon-Mobil, Inco, dll) yang justru selama ini merugikan
rakyat; tunduk pada kekuatan asing; dan lain-lain.
Di
sisi lain, selama periode 2004-2009 pula, DPR banyak menghasilkan UU
yang justru merugikan rakyat seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman
Modal, UU Mineral dan Batubara, UU BHP, UU KDRT, UU Pornografi, dll.
Selain
itu, selama periode pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2004, banyak
persoalan besar yang justru kurang diperhatikan oleh Pemerintah dan
DPR. Misal: angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat;
merajalelanya kasus korupsi; meningkatnya kasus kriminalitas;
menjamurnya pergaulan bebas dan narkoba; munculnya sejumlah aliran
sesat seperti Ahmadiyah; merebaknya kasus-kasus makanan beracun atau
mengandung zat-zat haram; dll.
Jika
demikian, koalisi yang akan kembali dijalin oleh sejumlah parpol
setelah Pemilu dan Pilpres 2009 dipastikan akan mengulang koalisi 2004:
sekadar dimaksudkan untuk memenuhi ’syahwat kekuasaan’ parpol dan elit
parpol, seraya mengorbankan rakyat.
Arti Perjuangan Islam
Koalisi
atas dasar sikap pragmatis (sekadar demi kepentingan sesaat),
sebagaimana ditunjukkan di atas, seharusnya tidak dilakukan
partai-partai Islam. Pasalnya, partai Islam, sejak awal berjuang demi
Islam. Berjuang demi Islam hakikatnya bermakna berjuang demi tegaknya
hukum-hukum Allah SWT alias syariah Islam. Perjuangan demi tegaknya
syariah Islam tentu tidak bisa dilakukan dengan segala cara. Dalam
Islam tidak dikenal kaidah: Al-Ghâyah tubarrir al-washîlah (Tujuan
menghalalkan segala cara). Tidak bisa, dengan alasan demi Islam,
cara-cara yang justru bertentangan dengan Islam digunakan. Berkoalisi
dengan partai-partai sekular—yang jelas-jelas akan mengukuhkan sistem
sekular dan semakin menyingkirkan hukum-hukum Allah SWT—jelas tidak
dibenarkan. Tindakan demikian bisa dikatakan sebagai tolong-menolong
dalam dosa dan kemaksiatan. Padahal Allah SWT justru memerintahkan
sebaliknya: agar kaum Muslim tolong-menolong dalam kebaikan dan
ketakwaan. Allah SWT berfirman:
]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[
Tolong-menolonglah
kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam
dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya
Allah sangat keras azab-Nya (QS al-Maidah [5]: 2).
Lebih
dari itu, jika memang berjuang demi Islam, seharusnya partai-partai
Islam tetap istiqamah di jalan Islam; tidak tergoda untuk berkoalisi
dengan siapa saja yang bisa menjauhkan dari Islam dan malah mengukuhkan
kekufuran. Sudah seharusnya kita berkaca pada sikap Rasulullah yang
tetap istiqamah di dalam manhaj dakwah yang beliau tempuh meski beliau
pernah ditawari oleh orang-orang kafir Qurays dengan tawaran yang
sekilas sangat menggiurkan: takhta, harta dan wanita; dengan syarat,
beliau menghentikan dakwah Islam. Namun, beliau sama sekali menolaknya
dan tidak menggubrisnya. Padahal, jika mau, beliau saat itu bisa
langsung berkuasa dan memiliki harta yang banyak. Dalam hal ini, Rasul
malah tegas mengatakan:
«وَاَللّهِ
لَوْ وَضَعُوا الشّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى
أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ أَهْلِكَ
فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ».
Demi
Allah, andai mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, dan
bulan di tangan kiriku, (lalu mereka minta) agar aku meninggalkan
urusan (agama) ini, maka demi Allah, sampai urusan (agama) itu
dimenangkan oleh Allah, atau aku binasa di jalannya, aku tetap tidak
akan meninggalkannya (HR Ibn Hisyam).
Tawaran
koalisi dari partai-partai sekular pada dasarnya tidak ada bedanya
dengan tawaran orang-orang kafir Qurays kepada Rasulullah saw. Sebab,
jelas-jelas, dalam koalisi, ideologi dan idealisme partai harus
benar-benar ditanggalkan dan dicampakkan. Tidak mungkin partai Islam
berkoalisi dengan partai-partai sekular jika mereka tidak meninggalkan
ideologi dan idealismenya.
Sayangnya,
itulah yang telah, sedang dan akan dilakukan kembali oleh partai-partai
Islam. Akibatnya, yang ada di benak tokoh-tokoh partai Islam adalah
bagaimana agar mereka mendapatkan ‘jatah’ kekuasaan; entah sebagai
cawapres, menteri, atau pimpinan BUMN. Niat awal untuk menegakkan Islam
dan memperjuangkan tegaknya syariah sama sekali ditinggalkan. Ini tentu
saja menyedihkan karena nyata-nyata telah menyimpang dari hukum-hukum
Islam sekaligus dari manhaj perjuangan Rasulullah saw. yang tidak
pernah berkompromi apalagi berkoalisi dengan kemungkaran. Dalam hal
ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Semua kejelekan di muka
bumi ini—fitnah, musibah, paceklik dikuasai musuh dan lain-lain
penyebabnya adalah karena kita menyimpang dari manhaj Rasulullah saw.
dan mengajak manusia bukan kepada Allah SWT (Ibn Taimiyah, Majmû’
al-Fatawâ, XV/25).
Kembalilah ke Islam!
Parpol
Islam sudah seharusnya kembali pada ideologinya, yakni ideologi Islam,
dan merujuk hanya pada hukum-hukum Islam. Sebaliknya, sudah saatnya
partai-partai Islam meninggalkan sikap pragmatis hanya demi mewujudkan
kemaslahatan dan kepentingan jangka pendek: sekadar mengincar kursi dan
jabatan. Jika itu yang selalu dilakukan, berarti selama ini asas Islam
yang menjadi asas partai hanyalah simbol belaka. Adapun isinya sama
saja dengan partai-partai sekular. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar al-islam:
Segera Terjadi Booming Caleg Stres (Republika, 21/4/2009).
Itu baru ‘secuil’ madarat demokrasi.
"Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak membaca, paling bertakwa,
paling sering beramar ma'ruf nahi munkar, dan paling gemar menjalin hubungan
silaturahmi." (Muhammad SAW).
kampusku
Blogku
[Non-text portions of this message have been removed]
