Penyusunan RDKK Belum Rampung, Ribuan Ton Pupuk Bersubsidi Gagal Disalurkan ke
Petani KaroT Karo (SIB)
Akibat sampai saat ini belum terbentuk Rencana Devinitif Kebutuhan
Kelompok Tani (RDKK) dari Dinas Pertanian sebagai persyaratan petani
mendapatkan pupuk bersubsidi,
membuat ribuan ton pupuk bersubsidi gagal disalurkan ke
distributor-distributor. Saat ini, PT Pusri memiliki stok Urea 4549,5
ton pupuk bersubsidi. Sedangkan stok pupuk bersubsidi lainnya di PT
Petro Kimia Gresik berkisar 2 ribu ton lebih.
Hal ini dikatakan kepala pemasaran pupuk Urea PT Pusri Amsimin Gea dan
kepala gudang Petro Kimia Gresik, Suwandi kepada SIB, Senin (21/7)
secara terpisah di Berastagi.
Gea mengutarakan bahwa, penyaluran pupuk bersubsidi urea harus dengan
RDKK berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan antara PT Pusri PPD Sumut
dengan pihak Bareskrim Mabes Polri di Jakarta tanggal 2 Juni 2008 silam
dan sesuai surat Permentan RI No.76/Permentan/OT.140/12/2007 tanggal 28
Desember 2007 tentang alokasi kebutuhan dan harga eceran tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi harus berdasarkan RDKK.
Sampai saat ini, Pusri belum dapat menyalurkan pupuk urea bersubsidi
kepada petani melalui distributor-distributor karena pembuatan RDKK
yang ditangani pihak Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan
Perkebunan Pemkab Karo belum rampung. Jadi kita menunggu rampungnya
RDKK. Untuk saat ini belum ada dilakukan penyaluran atau penebusan dari
pihak terkait ke PT Pusri, ujar Gea.
Sementara itu, Swandi mengutarakan bahwa pihaknya telah ada menyalurkan
pupuk bersubsidi kepada distributor. Namun tidak merinci, apakah
penyaluran berdasarkan RDKK atau tidak.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Karo Ir
Sidharta Pinem yang dikonfirmasi sebelumnya di kantornya baru-baru ini
mengutarakan bahwa, pihaknya akan semaksimal mungkin menyelesaikan
pembuatan RDKK. Mudah-mudahan bulan Juli ini pembuatan RDKK tersebut
rampung, ujarnya singkat.
Beberapa petani yang berhasil dikonfirmasi SIB secara terpisah
bagaimana tanggapannya atas terkendalanya penyaluran pupuk bersubsidi
tersebut akibat terkendala pembuatan RDKK mengaku prihatin. Misalnya
diutarakan Kades Kidupen, Masden Ginting, mantan Kades Kubucolia,
Sanggup Colia, Kades Buluh Pancur Kecamatan Laubaleng, Sungkunen
Sembiring, Kepala Desa Mbalmbal Petarum, Kepala Desa Pintu Angin
Kecamatan Laubaleng, Ndapet Peranginangin, petani desa Parimbalang,
Laubaleng mengutarakan bahwa, terkendalanya pembuatan RDKK diduga
akibat minimnya kinerja para PPL di kecamatan-kecamatan.
PPL merupakan perpanjangan tangan Dinas Pertanian yang langsung dengan
petani. Diharapkan, pembuatan RDKK juga benar-benar objektif dan tidak
terkesan dibuat asal-asal saja sehingga nantinya pupuk yang disalurkan
benar-benar menyentuh para petani yang sebenarnya, ujar Ndapet
Peranginangin dan Sungkunen Sembiring mengharap. (M37/y)
Best Regarts
www.dausmedia.cjb.net
