Sumber:
http://kompas.com/read/xml/2008/08/08/17542342/gubernur.sumut.halangi.pembangunan.plta.asahan.iii.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menilai Gubernur
Syamsul Arifin menghalangi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air
Asahan III dengan mengulur-ulur pemberian izin lokasi. Akibatnya,
rencana masuknya PLTA Asahan III ke sistem listrik di Sumatera bagian
Utara menjadi tak pasti. Padahal hingga saat ini Sumatera Utara masih
mengalami krisis listrik.Menurut anggota Komisi D Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (FPKS) Heriansyah, Gubernur menghalang-halangi pembangunan
pembangkit listrik baru dengan tak memberikan izin lokasi kepada PLN.
Padahal, menurut Heriansyah, pemerintah pusat sebenarnya telah
memutuskan PLN yang harus membangun PLTA Asahan III."Gubernur
jangan menghalang-halangi pembangunan PLTA Asahan III. Sumut saat ini
kan masih mengalami krisis listrik dan membutuhkan pembangunan
pembangkit listrik baru. Jangan karena ada kepentingan tertentu, justru
masyarakat Sumut yang dirugikan karena terus menerus mengalami krisis
listrik," ujar Heriansyah di Medan, Jumat (8/8).Beberapa waktu
lalu Syamsul mengatakan, masih belum tahu duduk persoalan pembangunan
PLTA Asahan III sehingga tak bisa mengeluarkan izin lokasi. Tak lama
setelah itu, Syamsul beralasan dia masih mempertimbangkan perusahaan
yang layak untuk membangun PLTA Asahan III karena selain PLN terdapat
perusahaan swasta asing yang berminat membangun proyek tersebut.Alasan
Syamsul senada dengan yang pernah diungkapkan Gubernur Sumut sebelumnya
Rudolf Pardede. Hingga masa akhir jabatannya berakhir, Rudolf belum
juga memberi izin lokasi ke PLN dengan alasan ada perusahaan swasta
yang berminat. Rudolf malah sempat menyerahkan keputusan siapa yang
berhak membangun PLTA Asahan III kepada pemerintah pusat. Namun saat
pemerintah pusat menentukan proyek tersebut sebaiknya dibangun PLN yang
telah menerima pinjaman lunak dari Japan Bank for Intenational
Cooperation (JBIC), Rudolf masih juga enggan memberi izin lokasi ke
PLN.Heriansyah
yang juga mantan anggota Panitia Khusus Kelistrikan DPRD Sumut
mengatakan, DPRD sebenarnya bukan dalam posisi merekomendasikan PLN
atau perusahan swasta untuk membangun PLTA Asahan III. "Bagi DPRD siapa
pun yang membangun PLTA Asahan III tak masalah, yang penting mereka
harus siap dan bisa menyelesaikan pembangunan proyek tersebut
secepatnya," kata Heriansyah.Menurut Heriansyah, sebenarnya dari
temuan Pansus Kelistrikan Sumut terungkap PLN merupakan perusahaan yang
paling siap membangun PLTA Asahan III. Namun Gubernur Sumut terdahulu
justru lebih memilih perusahaan swasta untuk membangunnya. "Sementara
swasta ini harus mencari pinjaman dulu untuk membiayai proyeknya.
Sedangkan PLN telah mendapat pinjaman dari JBIC," katanya.Heriansyah
mengatakan, DPRD Sumut akan terus mendesak Syamsul segera menerbitkan
izin lokasi untuk pembangunan PLTA Asahan III. "Jangan sampai rakyat
Sumut kembali lagi mengalami krisis listrik gara-gara sedikitnya jumlah
pembangkit listrik yang ada," ujarnya.Wakil Gubernur Sumut Gatot
Pujo Nugroho mengatakan sudah memahami persoalan pembangunan PLTA
Asahan III. Dia mengatakan akan membicarakan masalah ini secepatnya
dengan Syamsul. Menurut dia, jika memang PLN menjadi perusahaan yang
membangun PLTA Asahan II I, PLN akan diminta untuk tetap memperhatikan
kontraktor lokal Sumut.
Best Regarts
www.dausmedia.cjb.net
