Warga 9 Desa Tolak Bergabung ke Pemkab Sergai
Massa Dobrak Pintu Besi Kantor DPRD Deli Serdang
Lubuk Pakam, (Analisa)
Warga Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu dari 9 desa
di Kecamatan Bangun Purba yang sebelumnya merupakan desa di Kabupaten Deli
Serdang yang hingga kini tetap menolak bergabung ke Pemkab Serdang Bedagai
kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induk Deli Serdang mendobrak pintu
besi pagar untuk masuk ke kantor DPRD Deli Serdang di Jalan Negara Lubuk Pakam
untuk menyampaikan aspirasinya, Rabu (26/11).
Massa dengan Ketua Umum Selman Ginting,Ketua Harian OK Dirhamsyah Tousa dan
Sekretaris Awaluddin Sinaga datang dengan mengendarai tiga truk dan sejumlah
angkot dan awalnya setibanya di depan kantor DPRD massa terlihat masih tertib
tetapi setelah menunggu sekian lama namun orasi yang mereka sampaikan sama
sekali tidak mendapat respons dari anggota dewan.
Massa terpaksa mendobrak pintu besi pagar untuk memasuki kantor dan begitu
masuk ke halaman kantor DPRD diketahui tidak ada anggota dewan di kantor
tersebut. Waktu aksi massa mendobrak pintu besi pagar belum ada pengamanan dari
pihak kepolisian.
Setelah kejadian baru datang anggota Polres Deli Serdang yang selanjutnya
menjaga pintu masuk ke ruang kantor dewan untuk mengantisipasi terjadinya
tindakan anarkis dari massa akibat kekesalan dari kondisi yang mereka temui di
kantor dewan tersebut.
Di halaman kantor DPRD,massa berorasi dan menyesalkan anggota DPRD yang dinilai
tidak mampu memenuhi aspirasi dan tuntutan warga 9 desa yang tetap tidak ingin
bergabung ke Pemkab Sergai setelah terealisasinya pemekaran kabupaten pada
tahun 2003 lalu.
Massa menegaskan sejak terealisasinya pemekaran kabupaten melalui UU
No.36/2003, warga 9 desa yaitu Desa Sungai Buaya, Pamah, Kulasar, Silinda,
Tarean, Damak Gelugur,Tapak Meriah,Batu Masagih dan Desa Pagar Manik merasa
tersakiti oleh kondisi itu namun warga 9 desa tetap komit tidak ingin bergabung
ke Pemkab Sergai berdasarkan upaya pelestarian adat istiadat yang selama ini
dijadikan pedoman hidup sebagian besar masyarakat di 9 desa itu.
Selain itu,dengan bergabung ke Pemkab Sergai menjadikan semakin jauh jarak desa
dengan pusat pemerintahan serta mempersulit masyarakat dalam mengakses
pengurusan dokumen baik yang sifatnya kependudukan maupun kegiatan perekonomian
sebab tidak semua kepentingan masyarakat mampu diselesaikan di kantor camat
saja karena masih banyak lagi surat kelengkapan lainnya yang harus diurus di
tingkat kabupaten yang jaraknya demikian jauh.
Untuk itu massa minta kepada Gubsu agar meneruskan kepada Mendagri tentang
perbaikan UU No.36/2003 yang diselaraskan dengan aspirasi masyarakat sesuai
pasal 4 ayat (1) UU No.22/1994.
Karena tidak adanya anggota dewan yang merespons aksi mereka,massapun
selanjutnya berkonvoi berangkat menuju kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan
dan sepulang dari Medan pada sore harinya massa mendatangi kantor Badan Pusat
Statistik (BPS),Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Kesbang dan
Linmas Deli Serdang untuk mempertanyakan tentang status kependudukan warga 9
desa itu apakah masih berada di wilayah Pemkab Deli Serdang karena kini untuk
mengurus SKCK di Polres Sergai dan Polres Deli Serdang mereka ditolak hingga
untuk mengurus SKCK mereka terpaksa ke Poldasu. (sk)
__________________________________________________________
Ta semester! - sök efter resor hos Kelkoo.
Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum här:
http://www.kelkoo.se/c-169901-resor-biljetter.html?partnerId=96914052
