Rabu, 22/04/2009 19:27 WIB
Wacana Boikot Pilpres
Kaum Muda Kecam Manuver Politik Geng Teuku Umar
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Kalangan muda yang tergabung dalam Kaum Muda Indonesia (KMI) untuk
Demokrasi mengecam keras manuver politik sejumlah tokoh dan elit politik yang
mengancam memboikot Pilpres 2009. Boikot Pilpres tersebut justru akan menambah
persoalan baru bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.
"Ancaman boikot pemilu itu sangat kontra produktif dengan proses demokrasi
bangsa ini," kata Sekjen KMI Firman Baso kepada wartawan terkait memanasnya
suhu politik pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 di Kafe Megaria, Menteng,
Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2009).
Firman juga mengkritisi langkah sejumlah purnawirawan TNI yang juga menyuarakan
ancaman boikot pemilu kali ini.
"Kampanye boikot pemilu itu tidak akan memberikan pendidikan politik yang baik
bagi bangsa ini, terutama untuk kaum muda tentang sportifitas dalam
berpolitik," tegasnya.
Seharusnya, lanjut Firman, para politisi menjalin kerjasama untuk mempersiapkan
Pilpres yang baik. Bila memang ada persoalan dalam penyelenggaraan Pileg, bukan
lantas melontarkan manuver politik yang mengancam Pilpres itu sendiri.
"Saat ini justru kesan yang ditangkap masyarakat bahwa elit politik yang
mengancam memboikot pemilu adalah mereka yang kalah sebelum berperang dan ini
kita khawatirkan. Prilaku itu merupakan contoh negatif yang diperlihatkan para
elit parpol dalam berpolitik," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Firman juga menyatakan, akan melakukan perlawanan
terhadap kelompok yang bermanuver politik dengan cara mengancam akan memboikot
Pilpres 2009. Langkah yang akan diambil itu melakukan gerakan kampanye anak
muda jangan golput.
"Gerakan anti golput ini selain melawan kelompok boikot pemilu atau golput,
juga bertujuan sebagai pembelajaran demokrasi untuk anak muda yang merupakan
generasi penerus bangsa," ungkapnya.
Diakui Firman, kinerja KPU selama ini sangat mengenaskan, sebab KPU pantas
mendapat rapor merah atas prestasi yang diperolehnya di pemilu legislatif. Ini
juga yang menjadi faktor sejumlah elit politik mengancam akan memboikot pilpres.
Untuk itu, Firman menambahkan, perlu adanya teguran keras dari sivil society
terhadap KPU dalam melaksanakan kinerjanya. KPU sebagai pihak yang paling
bertanggungjawab mengenai kisruh DPT, namun KMI setuju bila KPU memberikan soft
copy DPT kepada Parpol, agar terciptanya keterbukaan. ( zal / nwk )
--
__________________________________________________________
Låna pengar utan säkerhet. Jämför vilkor online hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100390123-lan-utan-sakerhet.html?partnerId=96915014
