Rabu, 13/05/2009 10:20 WIB
Menteri Utama Tidak Perlu dan Tidak Efektif
Nala Edwin – detikPemilu
Jakarta - Wacana menempatkan Mensesneg Hatta Rajasa menjadi menteri utama
dinilai tidak tepat. Hal ini berpotensi merusak sistem dan upaya bagi-bagi
kekuasaan.
Berikut wawancara detikcom dengan ahli hukum tata negara dari Universitas
Andalas, Saldi Isra, Rabu (13/5/2009).
Bagaimana menurut Anda terhadap wacana penempatan Hatta Rajasa sebagai Menteri
Utama?
Kalau dasarnya hanya politik itu keliru. Secara konstitusi tidak ada jabatan
Menteri Utama. Kalau nanti jabatannya berhimpitan dengan jabatan wapres malah
bisa timbul rivalitas yang bisa merugikan.
Apakah jabatan itu perlu?
Kalau keperluannya hanya bagi-bagi kekuasaan itu tidak tepat. Lagi pula hal ini
bisa merusak sistem yang ada. Kalau Hatta mau diberi posisi ya menteri saja
tidak perlu Menteri Utama.
Apa dalam sejarah Indonesia ada menteri seperti itu?
Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada jabatan seperti itu yang ada
hanya menteri saja.
Kalau Anda lihat sistem kementerian pemerintahan SBY apakah sudah efektif?
Jika kita bandingkan pada masa pemerintahan Soeharto, Megawati dan Gus Dur
jumlah menteri di pemerintahan SBY lebih banyak. Saya pikir ini terlalu besar
dan ini merupakan akomodasi politik terhadap parpol yang bergabung dalam
pemerintahan.
( nal / nrl )
__________________________________________________________
Låna pengar utan säkerhet. Jämför vilkor online hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100390123-lan-utan-sakerhet.html?partnerId=96915014
