LPI Rekomendasikan Reshuffle 10 Menteri
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono berfoto bersama
dengan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta,
Kamis (22/10), seusai pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara.
Minggu, 27 Desember 2009 | 22:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil kajiannya, Lembaga Pemilih Indonesia
(LPI) melansir rapor pemerintahan SBY-Boediono tahun 2009. Meski pemerintah
baru berjalan dua bulan, LPI memastikan program 100 hari telah gagal.
"Kami merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
me-reshuffle sepuluh dari 34 menteri," kata Direktur LPI yang juga pengamat
politik UI Boni Hargens di kediaman mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli,
Jakarta, Minggu (27/12/2009).
Sepuluh menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa,
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, dan Menteri Perhubungan Freddy
Numberi. Lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri
Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul
Sembiring, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara EE Mangindaan.
Kesepuluh menteri itu, mendapat skor dalam rentang 5,5 sampai 5,95. Kritikan
paling tajam ditujukan untuk Tifatul dan Patrialis. "Mereka berapor merah,"
tegas dia sembari merinci satu persatu hasil kajian LPI.
Tifatul, dalam kajian LPI mendapat skor 5,5. Kontroversi RPP Penyadapan,
menjadi faktor utama jebloknya nilai dia. "Menkominfo tidak punya kewenangan
mengesahkan RPP ini sebagai payung hukum bagi (penyadapan) KPK. Kalau
dipaksakan, ini memperlihatkan kompetensinya diragukan, ujarnya.
Sementara Patrialis, terperangkap pernyataannya dalam perkara cicak versus
buaya. Meski demikian, skor Patrialis masih lebih bagus daripada Tifatul. Yaitu
5,8. "Dia kecolongan tidak paham logika negara hukum dalam kasus cicak buaya,"
ujar Boni.
Kepada sejumlah menteri lainnya yang mendapat skor di bawah 6, LPI memberikan
banyak catatan dari kajian yang dilakukan menggunakan variabel kepemimpinan,
kapasitas pemetaan masalah, dan program strategis ini. Hasil kajian ini juga
berdasarkan metodologi, di mana varibel yang ada diolah melalui focused group
discusion (FGD).
Hatta Radjasa mendapat skor 5,91 karena dianggap tidak fokus mengurus ekonomi.
Hatta justru terlalu agresif membela Boediona dalam skandal Bank Century. Salah
satunya dengan membuat pernyataan bahwa Boediono dan Sri Mulyani akan tetap
menjabat hingga 2014.
Sri Mulyani mendapat skor 5,5 karena dinilai sama sekali tak bisa lagi bekerja
seiring mencuatnya skandal Bank Century. Sementara Marie Elka Pangestu dinilai
terlalu mengikuti arus pasar global semata dan tak memiliki pendirian tentang
ekonomi nasional. Karenanya Marie mendapat skor 5,7.
Selama Freddy Numberi menjadi menteri perhubungan, LPI menilai belum ada satu
pun kebijakan strategis di bidang itu yang sudah lahir. Skor Freddy adalah 5,9.
Muhaimin mendapat skor tertinggi untuk penilaian di bawah 6, dengan skor 5,95.
Tapi, Muhaimin dianggap tidak berhasil membuat perbaikan mengenai standardisasi
TKI dan keamanan TKI di luar negeri.
Adapun Menteri Kesehatan perlu diganti, karena Menkes Endang tidak menyikapi
kasus buruknya layanan rumah sakit dalam perkara Prita. Hal ini ditambah rekam
jejaknya yang buruk terkait dugaan penjualan spesimen virus flu burung, dalam
masa kementerian sebelumnya. Skor Endang adalah 5,9.
Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mendapat skor 5,9, karena
dianggap tidak memiliki program strategis untuk kementeriannya. Demikain juga
EE Mangindaan yang mendapat skor 5,73, karena belum adanya hasil atas reformasi
birokrasi.
Dari 34 menteri, hanya Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Negara Urusan
Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan yang mendapat skor 7,1. Itu pun bukan karena
mereka bagus, tetapi karena tidak ada pelanggaran mencolok yang ditemukan dari
keduanya. Bahkan, Suryadharma masih mendapat catatan soal kekerasan horisontal
yang memperlihatkan rendahnya toleransi umat beragama di lapangan.
Secara umum, menjelang seratus hari masa jabatan kabinet ini, rata-rata skor
kabinet ini hanyalah 6,25. Mayoritas menteri tidak bekerja optimal. "Bisa
dipastikan program seratus hari Pemerintah gagal. Tak usah menunggu seratus
hari (untuk tahu)," kata Boni.
Ia menambahkan, dalam 100 hari kerja ini, Presiden Yudhoyono menghabiskan
terlalu banyak energi untuk memulihkan dan menjaga popularitasnya terkait
skandal Bank Century. Pengamat politik UI ini menilai evaluasi internal kabinet
pun tak berjalan optimal. Wakil Presiden pun, sibuk menyelamatkan dirinya dari
skandal Bank Century. "Kabinet terlalu disibukkan dengan isu makar dan
sebagainya," tandasnya.
LPI menyarankan Presiden segera kembali fokus pada koordinasi kabinet. Salah
satunya dengan memecat menteri-menterinya yang tidak kompeten. Sebaiknya
Presiden mengganti Wakil Presidennya. "Mau dipertahankan dan mengganggu kinerja
(Pemerintahan) atau diikhlaskan saja?" kata dia.
LPI menegaskan, Evaluasi semacam ini bukanlah bermaksud menjatuhkan sebuha
rezim politik, sehingga disebut sebgai manifestasi makar atau apapun namanya.
"Yang diharapkan adalah adanya perubahan kinerja pemerintah setelah menyadari
bahwa sebagian masyarakat masih melihat kinerja pemerintah tidak berhasil
sesuai yang diharapkan," ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan utama dari rapor ini adalah sebagai koreksi moral
terhadap pemerintahan SBY-Boediono. "Pertanyaan utama kita dalam evaluasi ini
adalah akankah program 100 hari pemeirntah berhasil? Apakah akan mengakhiri
tahun 2009 ini dengan peluang prestasi yang bagus atau hanyalah kerja melukis
lahit," katanya. (Persda Network/COZ)
.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}
