Kalimantan Menggugat Pusat
Joanito De Saojoao
[JAKARTA] Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Teras Narang mengatakan,
pemerintah pusat perlu segera merumuskan kebijakan nasional lewat
sebuah master plan tata ruang, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
/RTRWP. Ini semua penting untuk memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat dan pelaku usaha.
“Jadi, ini bukan cuma forum membahas strategi akselerasi
pembangunan Kalimantan, tapi ini juga forum Kalimantan
menggugat,” kata Teras dalam seminar setengah hari
“Mencari Strategi Akselerasi Pembangunan Kalimantan” yang diadakan SP,
Rabu (16/6). “Tapi, kami tidak menggugat dengan emosional, dengan
menggebrak meja, melainkan dengan hati bersih,” tambah Teras yang
kembali ditetapkan KPU Kalteng menjadi gubernur.
Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Deputi Menko
Perekonomian Bidang Infrastruktur, Lucky Eko Wuryanto, Staf
Ahli Menteri Pekerjaan Umum, Ismanto, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang
Kewilayahan dan Lingkungan Hidup, Marwansyah Lobo Balia, Asisten II
Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Kalimantan Barat, Maryadi, Ketua
Bidang Tenaga Kerja & Advokasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia, Haposan Panjaitan, dan Ketua Jurusan Ilmu Eko- nomi
Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, Mudrajad Kuncoro.
Lebih jauh Teras menyatakan Kalimantan menggugat, karena selama ini
Kalimantan hanya menjadi objek eksploitasi. Kekayaan alam dikeruk dan
ditarik ke pusat dan ke luar negeri. Hutan diambil, batu bara diambil,
dan sebagainya. Selain itu, semua kebijakan di daerah masih bergantung
pusat dan umumnya antarkementerian atau antarinstansi. Misalnya,
pengaturan lahan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum,
dan sebagainya. “Singkatnya potensi yang ada di Kalimantan tidak
berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat dan pembangunan wilayah
Kalimantan. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua dan
diperjuangkan oleh semua pihak,” tegasnya.
Teras menyarankan agar batu bara yang selama ini 90% diekspor ke luar
Kalimantan diolah di Kalimantan. Kemudian, dibangun pusat tenaga listrik
bersumber batu bara, sehingga yang diekspor ke Jawa dan berbagai
wilayah adalah listrik lewat kabel bawah laut.
Kalimantan, kata Teras, kini berusaha menjadi provinsi yang green and
clean. Masyarakat setempat harus sejahtera. Selama ini, pusat belum
menunjukkan keberpihakan pada Kalimantan. Itu terbukti dari tercecernya
infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik. Luas Kalimantan lima kali
Jawa. Di pulau bak benua ini, ada tiga negara. Sayangnya, dua negara
lain, jauh lebih maju dari NKRI.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan
pentingnya pembangunan kehutanan rakyat dan memposisikan Kalimantan
sebagai salah satu pilot project pembangunan kehutanan. Hal itu guna
mencegah deforestasi yang berlebihan terhadap potensi kehutanan di
Kalimantan.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang diwakili Deputi
Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Lucky Eko Wuryanto mengatakan pembangunan wilayah Kalimantan
merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional yang
ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan. Untuk itu, potensi sumber daya
Kalimantan seharusnya didorong menjadi produk olahan sehingga mempunyai nilai
tambah.
Hatta menjelaskan, pembangunan wilayah merupakan bagian dari percepatan
pembangunan ekonomi nasional sehingga perlu sekali untuk mendorong
pembangunan Kalimantan. Dalam catatannya, selama 2004 sampai 2008
pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,1% menjadi 5,2% namun angka
tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
6,1%. [O-2/H-12/106/P-12]
