"Salah satu daerah yang sukses mengembangkan sistem jaminan sosial berdasar institusi adat adalah Jembrana, Bali. Pemerintah daerah menggunakan sistem desa adat untuk menciptakan sistem jaminan sosial bidang kesehatan dan pendidikan" Dua kata kunci: institusi adat dan pemerintah daerah. Keduanya sudah lengkap di Karo. Faktor "pemerintah daerah" sangat menentukan, atau satu-satunya yang menentukan dalam tingkat perkembangan sekarang? MUG
--- In [email protected], Inigo Tarigan <kikintari...@...> wrote: Kesejahteraan Rakyat Institusi Adat untuk Sistem Jaminan Sosial Selasa, 27 Juli 2010 | 19:12 WIB YOGYAKARTA, KOMPAS - Institusi adat berpotensi dikembangkan sebagai sistem jaminan sosial. Hal itu dinilai lebih efektif dan mudah diterima masyarakat. "Di Yogyakarta, misalnya, banyak kegiatan masyarakat berdasar nilai gotong-royong dan kekerabatan. Nilai-nilai ini mudah dibangkitkan dalam bentuk sistem jaminan sosial. Tinggal bagaimana menggerakkannya," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Yuningtyas Setyawati di sela-sela diskusi sosial demokrasi, pekan lalu. Salah satu daerah yang sukses mengembangkan sistem jaminan sosial berdasar institusi adat adalah Jembrana, Bali. Pemerintah daerah menggunakan sistem desa adat untuk menciptakan sistem jaminan sosial bidang kesehatan dan pendidikan. Ditunjang kebijakan pemerintah pusat, misalnya, mewajibkan kerja sosial bagi profesi tertentu, pelaksanaan sistem jaminan sosial bisa lebih baik. "Contohnya, dokter dan guru wajib mengalokasikan waktu untuk pelayanan gratis bagi masyarakat. Bentuk implementasinya di daerah disesuaikan kultur dan budayanya sendiri," ujar Yuningtyas. Dosen Fisip UAJY, Bambang K Prihandono, mengatakan, untuk jangka panjang, ketiadaan jaminan kesejahteraan warga menyebabkan kesenjangan sosial tinggi. Masyarakat mampu akan terus dapat kesempatan lebih baik dari masyarakat tak mampu. Direktur Pelaksana Center for Social Democratic Studies Imam Yudotomo menuturkan, untuk mewujudkan negara kesejahteraan, hal terpenting adalah niat politik pemerintah. Bila ada niat politik, jaminan sosial dapat diwujudkan di berbagai tingkatan. (IRE)
