BismilLaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu'alaykum ww. Berikut, saya kutipkan feature dari Bisnis Indonesia tanggal 08 Agustus 1999. (http://www.bisnis.com) Perasaan tak aman dan resah hasil penanaman nilai hidup Kasus perkosaan, perampokan, bentrok antara warga, pembunuhan sadis, hingga penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, yang kabarnya sudah merambah siswa sekolah dasar, menimbulkan permasalahan di tingkat lokal dan nasional. Masalah yang cenderung meningkat frekuensinya itu adalah refleksi dari perasaan tidak aman dan keresahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Pengamat sosial Djamaludin Ancok menilai fenomena itu merupakan hasil penanaman nilai hidup (values) yang tidak mendukung terwujudnya keberlangsungan hidup (sustainability) masyarakat. "Padahal values pada dasarnya adalah sumber rasa aman dan bagian utama dari faktor yang menunjang sustainability masyarakat." Mengutip Lester R. Brown dalam buku Building sustainable society, Ancok mengungkapkan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesinambungan harus disertai upaya membangun tata nilai baru untuk mengganti tata nilai yang saat ini dominan. Beberapa nilai yang harus dibangun adalah meninggalkan kehidupan yang sangat didominasi orientasi materialistik-individualistik dan menggantinya dengan nilai yang berorientasi keberlangsungan hidup. "Orientasi hidup yang ingin mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya diganti dengan orientasi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Nilai ini menanamkan pada kebanggaan yang lebih bila memberikan banyak kontribusi kepada orang lain," kata dia belum lama ini. Refleksi dari nilai ini, tandas Dekan Fakultas Psikologi UII Yogya itu, meliputi pemerataan pembagian pendapatan, aksesibilitas memanfaatkan sumber daya, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan sosial lainnya. Paling tahu Nilai-nilai hidup yang dianjurkan itu, kata Ancok memang indah saat diucapkan. Tetapi dalam kenyataannya sangat sulit untuk ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat akibat pengaruh yang lama dan intens. Di masa Orde Baru (Orba) yang sampai sekarang masih sangat terasa nuansanya, pemerintah sangat dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pejabat merasa merekalah yang paling tahu soal pembangunan. "Masukan dari masyarakat yang berupa kritik digilas dengan ancaman subversi. Peraturan dan perundangan yang dibuat selalu berpihak pada kepentingan penguasa dan bukan berpijak pada kepentingan rakyat sehingga rasa percaya hampir tidak ada yang tersisa." Berbagai penataran menjadikan pejabat curiga atas segala inisiatif dari masyarakat, khususnya bertentangan dengan aspirasi penguasa. Akibat kondisi ini inovasi sosial masyarakat sangat sulit muncul untuk membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan kehidupan. Permasalahan lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahaan lokal sebatas dilakukan melalui DPRD. "Padahal anggotanya sebagian besar warga partai yang menguasai pemerintahan. Mereka tidak leluasa bersuara vokal karena ancaman recalling." Singkatnya, kata dia, DPRD hanya menyuarakan kepentingan pemerintah. Inilah yang membuat frustrasi dalam kehidupan masyarakat makin menumpuk dan akhirnya meledak dalam berbagai bentuk patologi sosial. "Untuk mengatasi kondisi ini salah satu jalan yang mesti ditempuh adalah membangun jalur komunikasi selain DPRD pada cakupan pemerintahan kota yang lebih kecil seperti kampung, desa, atau kecamatan." Dari apa yang dipraktekkan di Amerika Serikat, dia menyebut lembaga town meeting yang memungkinkan setiap wakil masyarakat dari berbagai unsur datang berpartisipasi menyampaikan gagasan. "Pertemuan memberi masukan sangat bagus pada penyelenggara pemerintahan tentang masalah yang perlu segera ditangani." Ditinggalkan Rembug masyarakat semacam ini, kata Ancok, sebenarnya merupakan bagian pembangunan kapital sosial suatu masyarakat. Pengertian kapital itu mengacu pada fungsi organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan koordinasi dan kerja sama demi manfaat bersama. Hal ini juga menyangkut pengertian masyarakat yang baik yaitu masyarakat yang memberi kesempatan pada anggotanya untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan masyarakat dalam membangun kehidupannya. "Sebenarnya wahana melakukan ketiga langkah itu yang harus disediakan itu dalam masyarakat tradisional Indonesia banyak sekali. Sayangnya sampai kini cenderung ditinggalkan." Dalam penelitiannya dia menemukan banyak sekali organisasi tradisional yang berguna bagi masyarakat. Dia menyebut rembug desa, lumbung paceklik, organisasi kematian, arisan, pengajian, kesenian, dan subak. Dalam lembaga itu anggota masyarakat berkumpul dalam suatu keakraban sehingga anggota merasa dirinya diperhatikan sebagai bagian dari kebersamaan. Di situ kebutuhan dan kesulitan bersama dibicarakan. "Organisasi seperti itu adalah warisan kapital sosial yang perlu makin dikembangkan guna mengatasi rasa cemas dalam kehidupan bersama khususnya di perkotaan. Dengan lembaga ini kebutuhan akan perhatian, dihargai, hingga aktualisasi diri dapat diwujudkan." Selain itu berada dalam suatu ikatan sosial yang cukup kohesif diharapkan konformitas (kepatuhan) para anggota organisasi pada norma sosial akan semakin mengental. "Jadi lembaga itu akan menjadi bagian dari kontrol bagi anggotanya agar berperilaku sesuai dengan norma kelompok." Kepemimpinan Untuk menumbuhkan nilai-nilai yang bisa menopang keberlangsungan hidup itu, lebih lanjut Ancok menekankan perlunya perombakan total dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama menyangkut masalah birokrasi pemerintah dan kepemimpinan. "Suksesnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat melalui birokrasi pemerintahan tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya kepemimpinan sentralistik tidak memungkinkan berkembangnya kapital sosial." Gaya penguasa tunggal ini, katanya, adalah gaya feodal yang arogan karena merasa diri paling tahu. Padahal kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan masyarakat yang makin kompleks di masa depan adalah kepemimpinan bersama (shared leadership). "Dalam kehidupan dengan perubahan yang sangat cepat pemimpin tidak mungkin tahu segalanya, bisa menangani semua pekerjaan, dan bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang terjadi." Untuk inilah, menurutnya, birokrasi pemerintah perlu mengubah gaya kepemimpinan dari pendekatan penguasa tunggal menjadi kepemimpinan jaringan. Gaya ini memadukan berbagai unsur kepemimpinan pejabat, pemuka agama, tokoh organisasi sosial, dan kemasyarakatan lain. Selain itu kepemimpinan gaya baru ini, kata dia, harus bersifat transformasional yang membangun masyarakat ke arah suatu visi ideal dan bangga akan kemampuannya sendiri mencapai ciri sesuai visi itu. Jadi para anggota kepemimpinan harus membangun visi bersama dan menyusun tolok ukur sukses kepemimpinan dalam membangun masyarakat. Tolok ukur ini sangat diperlukan agar kepemimpinan dapat diukur. "Kekacauan kepemimpinan di masa Orba adalah akibat tolok ukur sukses pemimpin tidak pernah dibuat transparan. Karena itu masyarakat tidak mengetahui secara resmi dan pasti apakah pemimpinnya sukses atau gagal melaksanakan tugasnya." (rab) �COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA PT Jurnalindo Aksara Grafika --------------------------------------------------------------------- Daftar Keanggotaan, e-mail (kosong): [EMAIL PROTECTED] Keluar Keanggotaan, e-mail (kosong): [EMAIL PROTECTED] Dokumentasi Milis : http://www.mail-archive.com/[email protected] Sumbangan Milis : BCA No. Rek 2311222751 (a.n Muhammad Sigit P)
