On Fri, 2005-07-15 at 01:46 +0700, Harry Sufehmi wrote:
> At 19:17 13/07/2005 +0800, The_Eye_In_The_Sky wrote:
> >Tapi gak apa kok Ron, selama rakyat tidak melakukan pressure terhadap
> >kebutuhan telekomunikasi murah, mungkin kita kudu bertanya
> >retrospective, berapa persen sih rakyat Indonesia yang butuh itu?
> 
> Kebanyakan orang memang tidak menyadari peluang yang bisa dibuat dengan 
> adanya bandwidth murah. Tapi, saya yakin kalau sudah tersedia fasilitas 
> tersebut, kita akan takjub sendiri menyaksikan kreativitas bangsa kita.
> 
> Contoh kasusnya kebetulan sempat saya saksikan sendiri di UK. Waktu Tony 
> Blair mencanangkan program broadband UK, dengan target sekian juta rumah di 
> Inggris mendapat koneksi broadband dalam waktu sekian tahun, malah ada saja 
> yang mencemooh - buat apa, begitu katanya.


saya kok merasa ada kerancuan di sini. Yang kita bahas ini adalah :
a. ISP yang melakukan penetrasi ke masyarakat, dengan menjual dial up,
broadband connection, wireless access etc. Kasus Broadband UK kan
termasuk di sini sebetulnya saya rasa.

ATAU

b. Bulk provider, national class carrier yang menyediakan bandwidth ke
luar negeri, menuju backbone Internet terdekat? Dalam hal ini ya PT
Telkom dan PT Indosat.

Pertanyaan Harry kan sebetulnya berfokus ke yang item "b" itu kan?

Dari pengalaman saya servicing consumer kelas "b" di atas (Malaysia TM
Net, Singapore Telecomm, Brunei Jabatan Telekom, Vietnam VN-net, dan
yang terakhir Bangladesh Bangla-link), nampaknya national class carrier
memang selalu dilindungi oleh pemerintahnya, karena dianggap asset
strategis yang sewaktu waktu bisa dimobilisasi untuk kepentingan negara.

Contoh praktisnya di Singapore sini yang Internet relatif murah, juga
dilarang keras melakukan direct link dengan xSP manapun dari luar
Singapore. Bahkan di Singapore dan Vietnam dipasang sniffer, proxy dan
rule based firewall untuk membatasi pergerakan.

Jadi kembali ke penyataan saya semula, yang bisa melakukan pressure
adalah Pemerintah, dan yang bisa pressure pemerintah legally kan DPR.
Nah DPR ini melihat kepentingan siapa?

Mungkin kita bisa tanya ke Neo, company dia (PSN) setahu saya punya
direct connection ke Internet tanpa melalui Telkom atau Indosat, mungkin
kita bisa tanya kenapa company dia tidak melakukan retail ke ISP atau
malah jadi ISP?




Kirim email ke