On Thu, Oct 27, 2005 at 11:10:04PM +0700, Budi Rahardjo wrote: > > MM misalnya. katanya SPP mahal karena memang biaya pendidikan itu mahal, > > lah ini kan praktis modal abab doang juga masih mahal. > > Maksudnya "modal adab doang" itu bagaimana? ;-)
tidak butuh sarana-prasarana pendidikan yang mahal. kecuali kuliah di hotel bintang 6 kali he..he.. jadi gak jelas, ini pendidikan bisnis atau bisnis pendidikan. > Saya bukannya alergi dengan pengukuran dan public > accountability (meskipun saya tidak tahu maksudnya > public accountability ini seperti apa). > Justru sebaliknya. ;-) public accountibility satu perguruan tinggi (bukan hanya PT), menurut saya, segala hal yang berkaitan dengan pencapaian 'target'/kontribusi sesuai dengan tujuan keberadaan perguruan tinggi yang bersangkutan terhadap arah pembangunan nasional dan masyarakat. tidak usah terlalu terjebak ke details, toh bukan kita yang berhak memutuskan :-) minimal kalau ada kesempatan 'sounding', yang seperti ini bisa dipikirkan bersama, melibatkan pemerintah dan masyarakat (LSM?). kalau boleh saya sederhanakan dengan contoh: kalau arah pembangunan nasional adalah UKM, maka, whatever fakultas/mata kuliah yang mengajarkan bagaimana cara membuka kafe di planet mars harus ditutup. perlu diingat ini tidak 'statis', akan selalu berubah (seperti kurikulum lah). intinya, mengukur apakah satu perguruan tinggi (masih) perlu ada atau tidak. karena secara de facto, bargain perguruan tinggi ini *besar* sekali. bayangkan kursus komputer wordstar misalnya, otomatis tidak akan laku sekarang, dan kalau nekad bisa gulung tikar. sekarang kalau perguruan tinggi mengajarkan wordstar, untuk mendapatkan gelar sarjana (ini misalnya, misalnya, misalnya), akan ikutan gulung tikar? tidak bukan? padahal demand ijasah masih tinggi dan itu menentukan posisi seseorang di lapangan pekerjaan, politik dll. (belum lagi kalau itu 'diabuse', misalnya kuliah naik pangkat dlsb, bagaimana akreditasi perguruan tinggi tempat dosen menuntut ilmu untuk memenuhi statuta, dlsb). untuk ini orang-orang yang cukup kritis dan rajin melakukan 're-questioning' seperti budi rahardjo, ibam, onno, made *) dan mungkin orang-orang dengan kredibilitas yang jelas dari bidang lain sangat dibutuhkan. ini kan bukan soal analisis metadata foto bugil (bule gila hi..hi..) demi popularitas atau melacak keberadaan handphone seken yang paling murah. kalau tidak ya sudah capek-capek, going nowhere lah... gimana pak? :-) mestinya tanggung jawab atas keberadaan PT itu besar dan harus jelas, harus 'kental'. dan yang lebih penting, barangkali, perlu diundang-undangkan. > Ternyata untuk mengukur hal yang di atas, tidak mudah. :( > Begitu ... iya. setelah beberapa puluh tahun Pak ... saya termasuk orang yang masih yakin bahwa perubahan bangsa ini (masih) bisa di-drive dari perguruan tinggi. seperti pak budi bilang. susah cari orang yang bisa berpikir logis. that's it. Salam, P.Y. Adi Prasaja *) bias sekali ya hi..hi..
