Budi Rahardjo wrote: > On 1/13/06, Muhamad Carlos Patriawan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > Sebetulnya yang diminta Adi cs itu seperti Financial Report di > > perusahaan publik setelah proses audit yang jelas tiap neraca dan > > anggaranya apa saja. > > Of course itu ada pak.
Saya tahu itu ada pak. Sama seperti waktu di apjii dulu,tahu hal yang publik gak tahu. Kalau bicara perusahaan publik,yang namanya auditor pun,kudu cari yang netral.Banyak mantan auditor yang masuk penjara akhir2 ini di AS (dalam kasus perusahaan lah jelas...hints: Enron). > Bahwa itu tidak dilaporkan ke Carlos, itu lain soal :) > Don't hold your breath. Nah,sebaiknya diumumkan ke publik,khususnya ke mantan dosen seperti Pak Adi cs ini. Ujarnya om Adi,yang "punya" PTN kan seluruh manusia Indonesia,jadi mungkin wajar jika dibuat terbuka. > Masalahnya kan tidak berhenti disitu, pak. > Seperti yang sudah disitir oleh Made, masih ada banyak daerah > gelap (aka "kerajaan"). Ini yang lebih sukar. Setuju tapi ini langkah berikutnya.Mungkin kudu diskusi 'bagaimana hasil audit dibikin terbuka' supaya lebih definitif. Masalah kerajaan ini di perusahaan publik ini gampang diberantas (di AS sekarang). Kalau di perusahaan kan ada BOD yang bisa "memberesi" masalah internal seperti inefisiensi dan ada SEC jika ada hal2 yang berbau 'penipuan' dan 'manipulasi publik'. > > > > Tapi mungkin tidak heran jika 5 tahun dari sekarang anak2 lulusan > > gundar.ac.id lebih canggih dibanding itb.ac.id :-) > > Kalau melihat proses yang sekarang ada, rasanya masih belum pak. > Karena saya sering diminta untuk melakukan proses rekrutmen, > jadi saya tahu kemampuan perguruan tinggi2 :) > Dalam satu kasus, yang daftar banyak dari Gunadarma dan UGM. :) > > Seperti disitir oleh pak Adi, melihat kondisi ini saya lebih condong > ke arah individu bukan ke arah sistem. > Jadi gak peduli universitasnya apa, lulusannya bisa bagus > (dan tentu saja bisa buruk) apabila dia mau proaktif. > Di tempat saya sendiri ada lulusan Gunadarma, ITB, UI, drop out, > mahasiswa Unpad, mahasiswa Unpar ;-) Paham Pak.Sudah dari dulu Pak Budi sebenernya cenderung dalam pendekatan ini kelihatannya. Hanya Dalam hal ini,issuenya "untuk memberesi masalah seorang mahasiwa yang kudu bayar 200 juta untuk lulus sekolah kedokteran,dan lebih mahal dibanding PTS", itu defisini problem yang om Adi minta. Karena ini masalah lembaga,sebaiknya dibikin melalui tekanan publik agar auditnya bisa dilakukan secara netral terbuka dan diumumkan kepada masyrakat. 'Shouting' ke milis teknologia yg kebetulan ada dosen PTNnya tidak memecahkan masalah,apalagi jika secara terbuka dosenya sudah 'almost give up' dengan sistem. Carlos
