Kamis, 10
Juni 2004
Kontrak Politik Amien Rais
Laporan : zam
Jika tidak dapat melaksanakan tujuh poin kontrak,
Amien diminta siap diturunkan. Disaksikan sekitar lima ribu
pasang mata civitas academica
Universitas Indonesia (UI), Kamis (9/6), calon presiden (capres) Amien Rais
menandatangani lembaran 'Kontrak Politik Calon Presiden RI'. Kontrak politik
ini disodorkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI periode 2003-2004,
Ahmad Nurhidayat, dan Ketua BEM UI periode 2004-2005, Gari Primananda.
Kontrak politik itu ditandatangani Amien di atas
kertas bermaterai senilai Rp 6.000. Layaknya sebuah akta perjanjian, lembaran
kontrak itu memuat kalimat yang bernada sumpah. ''Saya yang bertanda tangan di
bawah ini, Nama: Muhammad Amien Rais, Partai yang Mencalonkan: Partai Amanat
Nasional (PAN). Berjanji, berkomitmen, dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan
agenda reformasi jilid II, dengan tujuh tuntutan rakyat.'' Begitu kalimat
pembuka dalam naskah kontrak tersebut.
Selanjutnya, kontrak politik memuat tujuh poin yang
harus dijalankan Amien jika kelak terpilih menjadi presiden. Poin pertama
menuntut Amien untuk sanggup mengadili mantan presiden Soeharto. Terhadap poin ini
Amien meminta kalimatnya ditambah menjadi 'Soeharto dan para kroninya'. Selain
itu, kata Amien, pengadilan tersebut juga harus dijalankan secara transparan
tanpa mengikutkan perasaan benci dan dendam.
Butir kedua dalan kontrak itu meminta Amien untuk menegakkan
supremasi hukum dan menolak militerisme. Amien sempat salah dengar dengan
menyangka dirinya diminta untuk menolak capres (mantan) militer. ''Kalau
menolak capres militer saya tidak setuju, karena bisa dianggap melakukan
kampanye negatif. Tapi, kalau yang dimaksud adalah menolak militerisme, saya
setuju,'' katanya.
Terhadap poin kontrak politik selanjutnya, Amien
langsung menyetujui tanpa catatan. Poin itu adalah tuntutan untuk menghapus
budaya kolusi korupsi dan nepotisme (KKN); menyelenggarakan pendidikan dan
kesehatan yang murah dan berkualitas; mengendalikan harga sembako, BBM, listik,
dan memberdayakan unit usaha kecil-menengah; meningkatkan kesejahteraan buruh,
tani, nelayan, dan guru; serta membangun kemandirian bangsa dan menegakkan
budaya demokrasi yang egaliter.
Kontrak politik itu diakhiri dengan kalimat yang
bernada ancaman. Kalimat itu menyatakan, jika tidak dapat melaksanakan tujuh
tuntutan tersebut, Amien diminta siap untuk diturunkan. ''Kami beri waktu satu
tahun,'' tegas Ahmad Nurhidayat.
Penandatanganan kontrak politik itu merupakan penutup
dari acara debat capres yang diselenggarakan BEM-UI, di Balairung Kampus UI,
Depok, Jawa Barat. Acara yang dipandu oleh pengamat politik Andi Mallarangeng
itu, berlangsung satu jam, dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Pada
acara debat capres itu Amien menjadi bintang panggung satu-satunya. Empat
capres lainnya berhalangan hadir.
Meski begitu, panitia tetap menyediakan kursi untuk lima
kandidat presiden di arena panggung. Di depan jajaran kursi capres itu terdapat
meja yang di atasnya terdapat papan nama lima capres. ''Lewat tim suksesnya
Mega menyatakan tidak bersedia hadir tanpa alasan jelas, Wiranto lebih suka
menemui masyarakat umum ketimbang mahasiswa, Hamzah Haz mengaku ada kunjungan kerja,
dan Susilo Bambang Yudhoyono bersedia hadir kalau semua capres datang,'' ungkap
Ahmad.
Saat mengundang para capres untuk menghadiri acara
tersebut, menurut Ahmad, pihaknya juga menyampaikan soal penandatanganan
kontrak politik. ''Tapi, yang berani datang hanya Amien Rais,'' katanya. Dalam
kesempatan debat itu, Amien juga menyampaikan visi serta program-programnya
dalam acara tersebut.
Tujuh Isi Kontrak
1. Mengadili Soeharto serta para kroninya tanpa diiringi rasa benci dan dendam.
2. Menolak militerisme.
3. Menghapus budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
4. Menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
5. Mengendalikan harga sembako, bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan
memberdayakan unit usaha kecil-menengah.
6. Meningkatkan kesejahteraan buruh, tani, nelayan, dan guru.
7. Membangun kemandirian bangsa dan menegakkan budaya demokrasi yang egaliter.
