Para wargi ieu aya bewara haneut, kenging nyolong timilis kota Bogor, ngahaja teu disalin kana basa Sunda, supados teu disangki akon-akon ti sim abdi.
Mangga nyanggakeun.
Pihatur
SSW
ines_bogor <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Semua orang di dalam ruang sidang KPU tidak peka, jeli dan tajam dalam mengamati persoalan umum yang menyebabkan penundaan yaitu adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan haknya dan jumlah total suara sah dan tidak sah.
Sebagai contoh di Banten yang jumlah pemilihnya tercatat 4.650.299 orang namun total suara sah dan tidak sahnya sebanyak 4.894.625, kemana suara Golput yang terjadi yang pada pemlihan Presiden 2004 ini sangat signuifikan seperti yang telah diumumkan. Hal ini terjadi juga di beberapa propinsi. Kita perlu mencermati mengapa Tim Amien Rais-Siswono dan Wiranto-Wahid tidak mau menandatangani hasil perhitungan, karena mereka punya alasan kuat, dan dari contoh tersebut membuktikan adanya konspirasi yang kuat di KPU untuk mengatur hasil pemilihan
presiden sebelum dimulai serta sangat kuatnya indikasi bahwa KPU pusat terdiri dari orang-orang yang tidak punya integritas, apalagi di beberapa media kemarin mengatakan bahwa KPU pusat korupsi dan kurang anggaran terus sehingga kerjanya bolak-balik minta anggaran, padahal terbukti dana anggaran IT yang 200 Milyar tidak digunakan secara bertanggungjawab karena ternyata data-data yang ditampilkan terbukti 20-30% tidak valid atau tidak sesuai dengan hasil di TPS dan ini memberikan data yang membohongi publik atau bahkan bisa dikatagorikan sebagai data acuan konspirasi penentuan hasil pemilihan presiden 2004.
Data soal Banten ini sebelumnya pada tanggal 24 Juli dimuat di KOMPAS dimana berdasarkan data yang dibawa Fuad Sauqi, pemuda Banten memang terlihat jelas perbedaan perolehan suara dari data tabulasi nasional KPU dan datahasil Rekapituasi perhitungan di tingkat desa.W (479), MG(126), AR (115), SBY (149) dan HH (96) tetapi data yang mucul di tabulasi nasional W (345) berkurang 134 suara, MG (537) bertambah 411 suara, AR (62) berkurang 53 suara, SBY (209) bertambah 60 suara dan HH (95) berkurang 1suara. Pertanyaannya apakah ini merupakan soal kecil karena memberikan contoh hanya di 1 TPS ? jawabnnya sungguh tidak kecil karena penginformasian terjadinya kecurangan-kecurangan ini telah diungkapkan oleh Tim Amien Rais dan Tim Wiranto, pada awalnya Chusnul Mariyah (anggota KPU) mengangapnya
sebagai sebuah retorika tetapi ketika kedua Tim ini mempunyai data yang meyakinkan dengan jumlah kesalahan yang ditemukan sangat besar mencapai puluhan ribu TPS dan berita acara termasuk yang dipalsukan tanda tangan saksi serta berubahnya angka data perhitungan di TPS , maka Chusnul baru mengganggapnya sebagai suatu yang "SERIUS".
Contoh diatas jelas merupakan salah satu konspirasi untuk mengatur hasil perhitungan suara Pemilihan Presiden 2004 ini dismping yang lainnya seperti yang kita coba bongkar berikut ini :
1. Desain awal kecurangan menurut sumber dari dalam KPU sendiri adalah dari desain lipatan kertas suara sehingga terjadi banyak
kesalahan coblos yang mengakibatkanbanyaknya suara yang dianggap TIDAK SAH, dan suara inilah yang akhirnya "didagangkan" atau
direkayasa. Hal ii terjadi karena suara yang dianggap tidak sah
tersebut tidak didata dari tingkat TPS untuk setiap pasangan yang tercoblos tembus dengan jumlah masing-masing 2 tidak sahnya.
Sebagai contoh di Banten yang jumlah pemilihnya tercatat 4.650.299 orang namun total suara sah dan tidak sahnya sebanyak 4.894.625, kemana suara Golput yang terjadi yang pada pemlihan Presiden 2004 ini sangat signuifikan seperti yang telah diumumkan. Hal ini terjadi juga di beberapa propinsi. Kita perlu mencermati mengapa Tim Amien Rais-Siswono dan Wiranto-Wahid tidak mau menandatangani hasil perhitungan, karena mereka punya alasan kuat, dan dari contoh tersebut membuktikan adanya konspirasi yang kuat di KPU untuk mengatur hasil pemilihan
presiden sebelum dimulai serta sangat kuatnya indikasi bahwa KPU pusat terdiri dari orang-orang yang tidak punya integritas, apalagi di beberapa media kemarin mengatakan bahwa KPU pusat korupsi dan kurang anggaran terus sehingga kerjanya bolak-balik minta anggaran, padahal terbukti dana anggaran IT yang 200 Milyar tidak digunakan secara bertanggungjawab karena ternyata data-data yang ditampilkan terbukti 20-30% tidak valid atau tidak sesuai dengan hasil di TPS dan ini memberikan data yang membohongi publik atau bahkan bisa dikatagorikan sebagai data acuan konspirasi penentuan hasil pemilihan presiden 2004.
Data soal Banten ini sebelumnya pada tanggal 24 Juli dimuat di KOMPAS dimana berdasarkan data yang dibawa Fuad Sauqi, pemuda Banten memang terlihat jelas perbedaan perolehan suara dari data tabulasi nasional KPU dan datahasil Rekapituasi perhitungan di tingkat desa.W (479), MG(126), AR (115), SBY (149) dan HH (96) tetapi data yang mucul di tabulasi nasional W (345) berkurang 134 suara, MG (537) bertambah 411 suara, AR (62) berkurang 53 suara, SBY (209) bertambah 60 suara dan HH (95) berkurang 1suara. Pertanyaannya apakah ini merupakan soal kecil karena memberikan contoh hanya di 1 TPS ? jawabnnya sungguh tidak kecil karena penginformasian terjadinya kecurangan-kecurangan ini telah diungkapkan oleh Tim Amien Rais dan Tim Wiranto, pada awalnya Chusnul Mariyah (anggota KPU) mengangapnya
sebagai sebuah retorika tetapi ketika kedua Tim ini mempunyai data yang meyakinkan dengan jumlah kesalahan yang ditemukan sangat besar mencapai puluhan ribu TPS dan berita acara termasuk yang dipalsukan tanda tangan saksi serta berubahnya angka data perhitungan di TPS , maka Chusnul baru mengganggapnya sebagai suatu yang "SERIUS".
Contoh diatas jelas merupakan salah satu konspirasi untuk mengatur hasil perhitungan suara Pemilihan Presiden 2004 ini dismping yang lainnya seperti yang kita coba bongkar berikut ini :
1. Desain awal kecurangan menurut sumber dari dalam KPU sendiri adalah dari desain lipatan kertas suara sehingga terjadi banyak
kesalahan coblos yang mengakibatkanbanyaknya suara yang dianggap TIDAK SAH, dan suara inilah yang akhirnya "didagangkan" atau
direkayasa. Hal ii terjadi karena suara yang dianggap tidak sah
tersebut tidak didata dari tingkat TPS untuk setiap pasangan yang tercoblos tembus dengan jumlah masing-masing 2 tidak sahnya.
Yang kedua adalah memanipulasi jumlah yang tidak memilih dan
dikeluarkannya Surat Edaran 1151/15/VII/2004 tentang pencoblosan tembus yang "hanya" ditandatangani oleh Anas Urbaningrum.
2. Suara-suara ini harus dapat dialihkan dengan tenang kepada
pasangan calon presiden sesuai "Pesanan" yaitu 2 pasangan yang
sekarang dianggap masuk putaran 2 sehingga diperlukan pengalihan perhatian sekaligus rumusan yang akan membuatasyarakat terkesima serta mempercayai hasilnya, tugas ini dilakukan oleh Quick Count, Data Tabulasi Nasional dan beberapa aktor Pengamat yang
sudah "ditugaskan" yaitu Andi Malarangeng dan Wiliam Lidle yang
selalu muncul di Metro TV. Dalam waktu 36 jam publik sudah terkesima dan takjub sekaligus mempercayai Indonesia telah berhasil memilih pemimpin untuk lolos ke putaran 2 secara demokratis. Ketika perhitungan suara mendekati 90 jutaan seakan-akan semua telah berakhir, padahal perhitungan manual belum dilaksanakan dan datanya ternyata 20% lebih berbeda dibandngkan hasil di TPS, PPS dan PPK sehingga selain sebagai kebohongan publik juga harus dianggap sebagia suatu yang konspiratif.
3. Ketika semua mata melongo kepada TV masing-masing karena data dan bualan antek-antek itu maka secara cepat dan sistematis serta terarah dilakukanlah permainan yang sebenarnya yaitu merubah jumlah suara yang tidak sah akibat tercoblos tembus menjadi suara yang sah sesuai dengan "pesanan" capres tertentu. Indikasi tidak cocoknya jumlah pemilih hasil pilihan sah, tidak sah dan Golput dengan data TNP tidak cocok dengan data lapangan, juga dijualnya kertas suara hasil pilpres dapat dicurigai sebagai bukti untuk mengilangkan jejak dan terbakarnya rumah salah satu anggota KPUD di Papua yang di rumahnya terdapat banyak kertas suara yang belum tercoblos.
4. Permainan berikutnyaadalah tidak memasukan suara-suara
pemilihan presiden diluar yang dikehendaki jika angka kemenangannya mencolok,menambah atau mengurangi mulai dari suara sampai TPS supaya prosentase kenaikan suara calon presiden tetap seperti yang kita lihat (dari mulai sampai akhir prosentasenya tetap, padahal banyak alasan).
dikeluarkannya Surat Edaran 1151/15/VII/2004 tentang pencoblosan tembus yang "hanya" ditandatangani oleh Anas Urbaningrum.
2. Suara-suara ini harus dapat dialihkan dengan tenang kepada
pasangan calon presiden sesuai "Pesanan" yaitu 2 pasangan yang
sekarang dianggap masuk putaran 2 sehingga diperlukan pengalihan perhatian sekaligus rumusan yang akan membuatasyarakat terkesima serta mempercayai hasilnya, tugas ini dilakukan oleh Quick Count, Data Tabulasi Nasional dan beberapa aktor Pengamat yang
sudah "ditugaskan" yaitu Andi Malarangeng dan Wiliam Lidle yang
selalu muncul di Metro TV. Dalam waktu 36 jam publik sudah terkesima dan takjub sekaligus mempercayai Indonesia telah berhasil memilih pemimpin untuk lolos ke putaran 2 secara demokratis. Ketika perhitungan suara mendekati 90 jutaan seakan-akan semua telah berakhir, padahal perhitungan manual belum dilaksanakan dan datanya ternyata 20% lebih berbeda dibandngkan hasil di TPS, PPS dan PPK sehingga selain sebagai kebohongan publik juga harus dianggap sebagia suatu yang konspiratif.
3. Ketika semua mata melongo kepada TV masing-masing karena data dan bualan antek-antek itu maka secara cepat dan sistematis serta terarah dilakukanlah permainan yang sebenarnya yaitu merubah jumlah suara yang tidak sah akibat tercoblos tembus menjadi suara yang sah sesuai dengan "pesanan" capres tertentu. Indikasi tidak cocoknya jumlah pemilih hasil pilihan sah, tidak sah dan Golput dengan data TNP tidak cocok dengan data lapangan, juga dijualnya kertas suara hasil pilpres dapat dicurigai sebagai bukti untuk mengilangkan jejak dan terbakarnya rumah salah satu anggota KPUD di Papua yang di rumahnya terdapat banyak kertas suara yang belum tercoblos.
4. Permainan berikutnyaadalah tidak memasukan suara-suara
pemilihan presiden diluar yang dikehendaki jika angka kemenangannya mencolok,menambah atau mengurangi mulai dari suara sampai TPS supaya prosentase kenaikan suara calon presiden tetap seperti yang kita lihat (dari mulai sampai akhir prosentasenya tetap, padahal banyak alasan).
Di sisi lainnya alasan KPU adalah adanya 36 ribu TPS yang
tidak dapat dibuka datanya dengan angka suara 9 jutaan karena Nomor Pin lupa dan suara ini nantinya akan dijadikan sebagai suara yang abstain atau tidak sah. Perhitungan di PPS dan PPK tanpa dilakukan dengan saksi apalagi beberapa Bupati di daerah diperintahkan untuk menganggap hasil perhitungan suara ini sebagai rahasia negara sehingga tidak boleh diketahui masyarakat. Padahal disitulah inti penipuannya.
5. Hasil akhirnya adalah data Tabulasi Nasional tidak akan cocok dengan hasil data manual, dengan data yang ada di GOLKAR dan data dimanapun, apalagi jika lebih dirinci. Oleh karenanya jka KPU jujur maka KPU harus emmberikan perbandingan antara data-data hasil TNP sampai tingkat TPS dibandingkan dengan data hasil perhitungan manual serta lampiran-lampiran berita acara setiap TPS-nya sehingga bersih dari rekayasa
6.Permainan terakhir adalah beberapa anggota KPU berkonspirasi
untuk mensahkan hasil Pilpres ini. Pola ini terjadi seperti pada Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004.
Jadi hasil Pemilihan Presiden 2004 ini akhirnya hanya Tuhan yang tahu dan yang terjadi saat ini adalah hasil rekayasa dan konspirasi dengan permainan diatas.
Semoga bermanfaat, jika sepata mohon disebarkan ke teman-teman.
tidak dapat dibuka datanya dengan angka suara 9 jutaan karena Nomor Pin lupa dan suara ini nantinya akan dijadikan sebagai suara yang abstain atau tidak sah. Perhitungan di PPS dan PPK tanpa dilakukan dengan saksi apalagi beberapa Bupati di daerah diperintahkan untuk menganggap hasil perhitungan suara ini sebagai rahasia negara sehingga tidak boleh diketahui masyarakat. Padahal disitulah inti penipuannya.
5. Hasil akhirnya adalah data Tabulasi Nasional tidak akan cocok dengan hasil data manual, dengan data yang ada di GOLKAR dan data dimanapun, apalagi jika lebih dirinci. Oleh karenanya jka KPU jujur maka KPU harus emmberikan perbandingan antara data-data hasil TNP sampai tingkat TPS dibandingkan dengan data hasil perhitungan manual serta lampiran-lampiran berita acara setiap TPS-nya sehingga bersih dari rekayasa
6.Permainan terakhir adalah beberapa anggota KPU berkonspirasi
untuk mensahkan hasil Pilpres ini. Pola ini terjadi seperti pada Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2004.
Jadi hasil Pemilihan Presiden 2004 ini akhirnya hanya Tuhan yang tahu dan yang terjadi saat ini adalah hasil rekayasa dan konspirasi dengan permainan diatas.
Semoga bermanfaat, jika sepata mohon disebarkan ke teman-teman.
Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
| Yahoo! Groups Sponsor | |
|
|
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
