Ukay Karyadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
ieu teh tulisan pribados di Bisnis Indonesia dinten ieu. Kanggo anggota milis ieu anu resep nulis di koran, kuamaha lamun ngabentuk kelompok diskusi. Hatur nuhun.
Opini Kamis, 18/08/2005 Pemburu rente di seputar birokrasi "Negara akan runtuh jika birokrasi buruk." Kalimat tersebut diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengukuhkan Pamong Praja Muda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN/IPDN) angkatan ke-13 di Kampus Jatinangor, Sumedang, 8 Agustus lalu. Ucapan tersebut tepat mengingat peran birokrasi sangat vital dalam proses pembangunan. Persoalannya, wajah birokrasi Indonesia identik dengan kebobrokan. Para penyelenggara negara (pengambil kebijakan) dan aparat birokrasi di negeri ini belum bisa melepaskan diri dari budaya perilaku korup.
Akibat dari perilaku penyelenggara negara dan birokrasi yang seperti itu, maka meski sudah 60 tahun merdeka, Indonesia masih belum bisa merdeka dari berbagai persoalan yang mengiringi perjalanan bangsa ini. Salah satu persoalan mendasar yang mendesak untuk dicari jalan keluarnya adalah masalah kemiskinan.
Menurut Duta Besar Khusus PBB untuk Millennium Development Goals (MDGs) Erna Witoelar, pemberantasan korupsi salah satu syarat menghapus kemiskinan. Indonesia tidak akan bisa mencapai MDGs pada 2015 apabila pemem rintah tidak serius memberantas korupsi. Sebaliknya, Indonesia bisa mencapai MDGs sebelum 2015 bila pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan (Koran Tempo, 6 Agustus). Pada tahun 2000, saat deklarasi MDGs diluncurkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 37,3 juta atau sekitar 19% dari total penduduk. Tahun 2004 angka penduduk miskin turun menjadi 36,1 juta atau sekitar 16,6% dari total penduduk.
Untuk mencapai MDGs pada 2015 untuk mengurangi penduduk miskin menjadi 8,2% pada 2009, pemerintah harus bekerja keras agar pengambil kebijakan dan aparat birokrasi tidak menyalahgunakan wewenangnya.
Namun demikian, perlu di-sadari perilaku yang tidak terpuji dari pengambil kebijakan dan birokrasi tersebut, muncul karena berbagai faktor penyebab, salah satunya adanya permintaan dari aktor-aktor ekonomi (pengusaha).
Menurut pencetus teori public choice J.M. Buchanan dkk (1980), proses politik dalam suatu negara merupakan suatu proses yang disebut sebagai a complex competitive game. Dalam proses politik ini berbagai aktor ekonomi berupaya untuk memprtahankan dan meluaskan kepentingan masing-masing. Aktor-aktor ekonomi yang kuat dan memiliki dana yang banyak dapat melakukan kegiatan lobi untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan dan birokrat.
Akibatnya, pengambil kebijakan dan birokrat tidak lagi merupakan pihak yang bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok.
Para birokrat dan pengambil kebijakan tersebut kini berubah wujud menjadi makhluk yang memiliki tujuan melayani kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka memiliki agenda masing-masing yang bermain di arena public policy.
Mirip kartel
Beranjak dari realitas tersebut, Olson (1982) mencetuskan konsep distributional coalition. Koalisi ini merupakan suatu jaringan mirip kartel (cartel-like network) yang memiliki tujuan meraup rente ekonomi semaksimum mungkin bagi para anggota kartel, yakni kalangan pengambil kebijakan, birokrasi, dan pengusaha yang korup. Aksi dari jaringan kartel tersebut, sudah pasti akan mengorbankan kepentingan publik. Sebab apa pun bentuknya kegiatan pencarian rente ekonomi (rent-seeking activity) adalah kegiatan yang secara sosial tidak produktif dan bahkan socially wasteful. Dalam konteks makro, aktivitas tersebut mengakibatkan perekonomian tidak efisien (high cost economy).
Pada kondisi itu, menurut Kotari (1976), negara berubah menjadi Governance as private enterprise. Sistem politik telah memperlakukan politik dan administrasi negara seperti suatu kegiatan usaha swasta. Kalkulasi bisnis swasta telah dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang menyangkut kegiatan ekonomi.
Tujuan pihak swasta telah menyatu dengan tujuan pengambil kebijakan publik, dengan konsekuensinya kepentingan publik yang dikorbankan. Alokasi sumber-sumber pembiayaan akan semakin banyak diarahkan terhadap proyek-proyek yang secara prioritas sosial seharusnya menempati posisi terbawah. Proyek-proyek yang secara komersial menguntungkan sangat banyak mengambil porsi sumber-sumber keuangan nasional dengan mengorbankan proyek-proyek yang secara sosial lebih bermanfaat.
Dalam sejarah perjalanan Indonesia, kondisi tersebut secara mudah dapat ditemui pada beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Aroma adanya permainan pemburu rente ekonomi, juga terlihat pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan pasca-Orde Baru.
Carut marut proses privatisasi BUMN adalah salah satu bukti yang nyata. Beberapa UU dinilai lebih mewakili kepentingan kelompok bisnis (internasional) ketimbang kepentingan publik, seperti UU Migas, UU Sumberdaya Air, dan UU Penambangan di Hutan Lindung.
Begitu pun dengan lahirnya Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dinilai hanya demi kepentingan kelompok bisnis.
Pemerintah harus berupaya menutup semua pintu masuk bagi para free raider yang memboncengi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
Persoalannya sekarang adakah political will dari pemerintah untuk menutup pintu masuk tersebut atau membiarkan negara ini runtuh?
Oleh
Ukay Karyadi
Mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Kebijakan
Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
| Culture | Corporate culture | Hawaiian culture |
| Hispanic culture | Jewish culture | Organizational culture |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "urangsunda" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
