Re: [Urang Sunda] Neoliberal=imperialisme?

Wed, 25 Jan 2006 01:16:07 -0800

Aduh perkawis nu kieu mah (punten nya) teu kahontal ku uteuk simkuring
(bongan sorangan ketah ngabogaan uteuk kuled) oge raraosan mah geseh tina rel-na ieu milis. Da ari kahayangan mah (kahayang sorangan ieu mah)
sing naon bae nu dipidangkeun dina ieu milis teh ukur ngeunaan kasundaan.
Atuh sateuacana hapunten kanu midangkeun ieu 'neoliberal=...........' bilih aya kecap nu nyuat kana manah, namung sanaos kitu oge simkuring ngahaturkeun nuhun kana infona ngeunaan neoliberal=............. . Nya sahenteuna elmu pangaweruh simkuring nambahan.
 
Wasalam
Misan ===== 

MRachmat Rawyani <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Ka para wargi KUSnet hapunten bilih seratan dihandap
ieu rada "melenceng" tina maksad ayana milis ieu. Ieu
aya artikel, upami ceuk sim kuring mah "konci" kanggo
memahami kaayaan gonjang-ganjing di nagri urang.
Seratan ieu aya patalina sareng postingan kuring anu
kapungkur, waktos ngintunkeun artikel anu diserat ku
kang Revrisond Baswir oge perkawis "globalisasi...".
Kanggo anu tos uninga perkawis hal ieu, atuh kantun
di"delete" wae.

baktos,

mrachmatrawyani



REFLEKSI : APA ITU IMPERIALISME?

REPUBLIKA

Senin, 23 Januari 2006

Sekali Lagi Utang dan Imperialisme

Oleh : Revrisond Baswir


Kritik terhadap utang luar negeri belakangan ini
cenderung semakin meningkat. Kritik tak hanya muncul
sehubungan dengan efektivitas serta implikasi sosial
dan politiknya, namun meluas hingga mencakup sisi
kelembagaan dan ideologinya.

Pada sisi efektivitasnya, secara internal, utang luar
negeri tidak hanya dipandang telah menjadi penghambat
tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara Dunia
Ketiga. Ia juga diyakini menjadi pemicu terjadinya
kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan
rakyat, dan melebarnya kesenjangan ekonomi (Pearson,
1969; Kindleberger dan Herrick, 1977; Todaro, 1987).

Sedangkan secara eksternal, utang luar negeri diyakini
menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan
negara-negara Dunia Ketiga pada pasar luar negeri,
arus masuk modal asing, dan terjadinya ketergantungan
pada utang luar negeri secara berkesinambungan (Payer,
1974; Gelinas, 1998).

Pada sisi implikasi sosial dan politik, utang luar
negeri tidak hanya dipandang sebagai sarana yang
sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi
pinjaman, untuk mengintervensi negara-negara penerima
pinjaman. Secara tidak langsung ia juga diyakini turut
bertanggungjawab terhadap munculnya rezim diktator,
kerusakan lingkungan, meningkatnya tekanan migrasi dan
perdagangan obat-obat terlarang, serta terhadap
terjadinya konflik dan peperangan (Gilpin, 1987;
Goerge, 1992; Hanlon, 2000).

Pada sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan
multilateral yang berperan sebagai penyalur utang luar
negeri, seperti Bank Dunia dan IMF, tidak hanya
dipandang telah bersikap tidak transparan dan tidak
akuntabel, keduanya diyakini telah bekerja sebagai
kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama yang
menjadi pemegang saham utama mereka (Rich, 1999;
Stiglitz, 2002; Pincus dan Winters, 2004).

Sedangkan pada sisi ideologi, utang luar negeri
diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi
pinjaman, terutama Amerika Serikat (AS), sebagai
sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke
seluruh penjuru dunia. Dengan dipakainya utang luar
negeri sebagai sarana untuk menyebarluaskan
kapitalisme neoliberal, berarti utang luar negeri
telah dengan sengaja dipakai oleh negara-negara
pemberi pinjaman sebagai sarana untuk mengeruk
keuntungan sebesar-besarnya dari seluruh penjuru dunia
(Erler, 1989).

Menyimak berbagai kritik tersebut, mudah dimengerti
bila berkembang pemikiran yang mencoba melusuri jejak
utang luar negeri sebagai sarana imperialisme
negara-negara Dunia Pertama. Studi pertama yang secara
khusus melakukan hal itu adalah yang dilakukan oleh
Teresa Hayter. Berangkat dari hasil penelitiannya yang
dibiayai oleh Bank Dunia di empat negara Amerika
Latin, Columbia, Chile, Brasil, dan Peru, tahun 1971,
Hayter kemudian menerbitkan sebuah buku dengan judul
Aid as Imperialism. Dalam buku setebal 222 halaman
tersebut, Hayter secara tegas menyimpulkan bahwa,
''Uang luar negeri bukanlah transfer sumberdaya yang
bebas persyaratan.''

Menurut Hayter, hal-hal yang dipersyaratkan dalam
pemberian utang luar negeri biasanya adalah: (a)
pembelian barang dan jasa dari negara pemberi
pinjaman; (b) peniadaan kebebasan dalam melakukan
kebijakan ekonomi tertentu, misalnya, nasionalisasi
perusahaan asing (khususnya yang dilakukan tanpa
kompensasi); (c) permintaan untuk melakukan
kebijakan-kebijakan ekonomi ''yang dikehendaki'' --
terutama peningkatan peran sektor swasta dan
pembatasan campur tangan langsung pemerintah dalam
bidang ekonomi.

Berdasarkan ketiga persyaratan tersebut, menurut
Hayter, ''Aid is, in general, available to those
countries whose internal political arrangements,
foreign policy alignments, treatment of foreign
private investment, debt-servicing record, export
policies, and so on, are considered desirable,
potentiallly desirable, or at least acceptable, by
countries or institution providing aid, and which do
not appear to threaten their interest.''

Selanjutnya, ketika berbicara mengenai IMF, Bank
Dunia, dan USAID, Hayter secara jelas menyatakan bahwa
sudut pandang ketiga lembaga tersebut dalam menetapkan
kriteria dan syarat pemberian pinjaman cenderung
seragam. Fokus kebijakan ketiganya, terutama IMF dan
Bank Dunia, senantiasa mengarah pada pengendalian
inflasi serta perintah untuk memotong investasi publik
dan belanja kesejahteraan.

Menurut Hayter, faktor utama di balik kecenderungan
tersebut adalah posisi dominan AS pada ketiga lembaga
itu. Implikasinya, walaupun tidak dinyatakan secara
terbuka, dalam memberikan pinjaman, ketiga lembaga
tersebut tidak hanya mengevaluasi proyek yang akan
mereka biayai, tetapi juga negara yang akan menerima
pinjaman tersebut.

Kesimpulan Hayter yang mengkonfirmasikan keberadaan
utang luar negeri sebagai sarana imperialisme itu
belakangan dipertegas oleh Hudson. Menurut Hudson
(2003), tujuan pemberian pinjaman oleh AS sejak 1960
bukanlah untuk membantu negara-negara penerima
pinjaman, melainkan untuk meringankan tekanan terhadap
neraca pembayaran negara tersebut. Kebijakan itu erat
kaitannya dengan upaya pemerintah AS untuk mensubsidi
peningkatan ekspor berbagai produknya ke seluruh
penjuru dunia.

Dalam rangka itu, sebagaimana diakui Perkins (2004),
AS tidak hanya bekerja melalui mekanisme hubungan
politik dan ekonomi biasa. AS secara terstruktur
mengembangkan sebuah profesi yang dikenal sebagai
preman ekonomi (economic hit man), yang bernaung di
bawah Badan Keamanan Nasional (NSA), yaitu yang secara
khusus bertugas membangkrutkan negara-negara Dunia
Ketiga dengan sarana utang luar negeri.

Sebagai sebuah negara yang terpuruk di bawah himpitan
utang luar negeri sebesar 80 miliar dolar AS, dengan
angsuran pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri
mencapai sepertiga APBN, Indonesia patut dicatat
sebagai sebuah negara Dunia Ketiga yang menjadi korban
para preman ekonomi seperti Perkins. Hal itu tidak
hanya dikonfirmasikan oleh Perkins, tetapi diperkuat
oleh berbagai fakta lain seperti keterlibatan
lembaga-lembaga pemberi pinjaman dalam menyusun
berbagai produk perundang-undangan di Indonesia.

Masalahnya, elit ekonomi dan politik Indonesia
tampaknya telanjur dipenuhi oleh para kaki tangan kaum
imperialis, sehingga penderitaan rakyat di bawah
himpitan beban utang sama sekali tidak menjadi
halangan bagi mereka untuk terus membuat utang luar
negeri baru. Jangan-jangan selama 60 tahun ini
penjajahan hanya sekedar berganti gaya, tetapi secara
substansial masih terus berlanjut di Indonesia?




__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Do you Yahoo!?
With a free 1 GB, there's more in store with Yahoo! Mail.

Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id



SPONSORED LINKS
Corporate culture Business culture of china Organizational culture
Organizational culture change Jewish culture

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke