Minggu2 katukang, di lembur urang, rame soal permen jeung kosmetik produk China nu cenah ngandung zat racun. Permen cenah make formalin, kosmetik make logam berat (mercuri). Loba nu kaget sabab eta produk teh geus mangtaun-taun aya di pasar di Indonesia. Kunaon atuh bet jadi ribut ayeuna, lain tibaheula keneh? Mangkaning produk-produk china, pangpangna mah premen, dipakaresep da rasana ngeunah, murah jeung kemasanana oge narik pisan. Akhirna produk China disweeping, teu meunang dijual.
Eh teu kungsi lila, China ngalarang ekspor dahareun laut ti Indonesia, cenah mah dahareun laut ti Indonesia teh ngandung zat nu bahaya. Sarua jeung nu dituduhkeun Indonesia ka Permen China. Permen Versus Seafood? henteu cenah (bari rada teu percaya), ceuk warta dina Kompas dinten ieu mah (8/8/2007) : China Nyatakan Tidak Ada Perang Dagang Jakarta, Kompas - Pemerintah China menyatakan, penghentian sementara impor produk ikan dari Indonesia bukan merupakan perang dagang. Produk ikan olahan dari Indonesia yang beredar di China dan ditemukan mengandung logam berat diperkirakan diekspor oleh eksportir ilegal. Fakta itu terungkap dalam rapat antara Badan Karantina Departemen Pertanian dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan dengan delegasi dari General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) China, Selasa (7/8) di Jakarta. "AQSIQ menegaskan, penghentian sementara impor produk perikanan itu tidak ada kaitannya dengan produk China yang ditarik dari peredaran di Indonesia. Suasana rapat tadi amat kondusif kok," ujar Kepala Badan Karantina Pertanian Syukur Iwantoro. Syukur menjelaskan, berdasarkan uji sampel yang rutin dilakukan AQSIQ, sejak April lalu ditemukan residu merkuri dan kadmium melebihi ambang batas pada produk ikan olahan Indonesia yang beredar di China. Permasalahan ini membuat China menghentikan sementara impor produk ikan Indonesia. "Pada rapat tadi, AQSIQ memberikan nama-nama perusahaan pengekspor produk yang diambil sampelnya. Ternyata pengekspornya tidak terdaftar di Ditjen P2HP, padahal eksportir resmi harus terdaftar," ujar Syukur. Data eksportir resmi Terkait temuan itu, AQSIQ meminta Indonesia mengirimkan data eksportir resmi yang mengirimkan produk ikan ke China. "Mereka mengatakan, produk ikan dari Indonesia sebenarnya sangat mereka butuhkan. Dengan data eksportir resmi dari Indonesia, mereka akan lebih mudah mengatasi produk ekspor ilegal," kata Syukur. AQSIQ juga meminta Ditjen P2HP berkomunikasi langsung dengan karantina China yang menangani perikanan. Perwakilan Ditjen P2HP juga menjelaskan pada AQSIQ bahwa sistem pengawasan dan standar keamanan pada produk ikan olahan yang diekspor secara resmi dari Indonesia sudah harmonis dengan sistem dan standar di Uni Eropa dan Kanada. "Badan Karantina dua negara saling menjelaskan skema pengawasan karantina yang berlaku di masing-masing negara. Skema yang berlaku di Indonesia dan China sebenarnya sudah sesuai dan mengacu pada ketentuan standar yang sama," ujar Syukur. Patut dijaga Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menegaskan, perdagangan produk perikanan dengan China patut dijaga karena China merupakan pasar potensial. "Kita sudah membina hubungan dagang yang lama dengan China. Kalau memang kualitas produk perikanan kita buruk, kita benahi. Apalagi, kualitas unggul produk perikanan bukan saja disyaratkan China, tetapi juga Uni Eropa dan Amerika," katanya. Bahkan, kata Freddy, pihaknya sama sekali tidak berpikir mencari pasar perikanan baru untuk menggantikan posisi China. Terkait pernyataan Atase Perdagangan KBRI Beijing bahwa terdapat pelaporan 253 kasus terkait impor akuatik bermasalah dari Indonesia disangkal oleh Direktur Jenderal P2HP DKP Martani Husein. "Ada laporan yang masuk, tetapi tidak sampai ratusan laporan. Sejak Maret 2005 hingga Mei 2007, tercatat hanya 14 laporan yang masuk ke Direktorat Standardisasi dan Akreditasi DKP," kata Martani. (DAY/RYO)
