Hebat, pangabdian para tangtara! Pak Menteri Dikbud pakepuk ngurus UN, di daerah boro-boro mikir UN, guru-na ge euweuh.
Wilujeng Kopral! -mh- ===== 750 Tentara Terpaksa Harus Jadi Guru shutterstock Kamis, 3 Desember 2009 | 20:35 WIB MEDAN, KOMPAS.com — Sebanyak 750 tentara yang bertugas di perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia terpaksa diperbantukan menjadi guru karena tidak ada tenaga pengajar di daerah terisolir tersebut. "Para tentara itu ditugaskan di 15 kecamatan di daerah perbatasan dan di samping menjaga kedaulatan NKRI juga mengajar anak-anak karena kebanyakan penduduk di daerah terpencil tersebut pergi bekerja ke Malaysia," kata Ketua Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kaltim Prof Dr Adri Paton, MSi, Kamis (3/12). Paton datang ke Medan sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informatika RI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan. Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa kondisi masyarakat di kawasan perbatasan yang terisolir membuat mereka merasa lebih dekat dengan negara tetangga, Malaysia, dibanding negaranya sendiri. Hal ini cukup dimaklumi karena masyarakat di perbatasan lebih mudah mendapatkan fasilitas dan kebutuhan dari Malaysia, termasuk soal pendidikan. Banyak anak-anak tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terpaksa belajar ke sekolah Malaysia karena fasilitas pendidikan tidak tersedia di daerahnya. Bukan cuma itu. Di kawasan perbatasan, masyarakat hanya menikmati informasi dan berita dari media massa di negara tetangga. Jangan heran jika masyarakat perbatasan lebih mengenal negara Malaysia. "Kondisi seperti ini amat mengkhawatirkan karena bisa menggerus wawasan kebangsaan generasi muda di daerah perbatasan," katanya. Di wilayah Kaltim ada 14 kabupaten/kota yang masuk sebagai kawasan perbatasan. Dari jumlah itu, ada tiga kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat. "Dari tiga kabupaten itu terdapat 15 kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Sebanyak 12 di antaranya dalam kondisi terisolir dan tertinggal," katanya. "Saat ini masyarakat masih merasa bangga mengaku sebagai bangsa Indonesia. Namun jika kondisi yang ada saat ini dibiarkan terus berlangsung, maka hal itu akan menimbulkan ancaman terjadinya perpecahan. Pihaknya saat ini fokus bagaimana melakukan upaya percepatan pembangunan, meliputi infrastruktur, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Namun, jika hanya sendirian tanpa komitmen dari pemangku kepentingan lainnya, maka akan sulit untuk memajukan kawasan perbatasan. "Saya khawatir, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan tidak akan mampu meraih hasil maksimal tanpa dukungan instansi terkait lain," katanya. Harus ada upaya serius untuk memperbaiki kawasan perbatasan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. "Berapa pun besarnya anggaran untuk membangun kawasan perbatasan, tidak sebanding dengan hilangnya sejengkal kedaulatan," katanya. Dapatkan artikel ini di URL: http://www.kompas.com/read/xml/2009/12/03/20354820/750.tentara.terpaksa.harus.jadi.guru
