Darnaingtyas emosional teuing..ISO-9001 atawa naon wae teh pan protokol sistim manajemen..jadi anu didihanca teh nyaeta cara sakola digawe kaasup kurikulum..cara ngajar...komunikasi guru jeung murid..pangbentukan karakter anu spesifik...jadi ISO-900 ataw (001 hiji teh lain barang paeh bisa dimodifikasi usul ka ISO keur bidang pendidikan kujalan nambah "Elemen Standard" dina Sistim ISO-9000. Konsepsi pengendalian mutu di industri..sakola..Rumah tangga..tentara...Pamaraentahan..kudu alus jeung episien. ISO ngan salah sahiji cara normalisasi..eta protokol teu statis tapi dinamis bisa dirobah Elemnena. jelema moal ercaya aya hiji sakola ngaluarkaeu Alumni anu alus hade..tapi sistim Pangalolaan manajemenna amburadul...murid mahasiswa..pasti demo jerung demo. Di bandingkeun jeung di Mancanagara..beda pisan pangalolaan PT jeung diurang..birokrasi ampir euweuh...daptar kudu online..teu aya tatap muka jiga diurang..
On 6/3/10, irpan rispandi <[email protected]> wrote: > hampura teu disundakeun > > *** > > > http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/02/03010055/.kasta.dan.iso.di.sekolah > > (Kompas, Rabu, 2 Juni 2010 | 09:12 WIB) > Kasta dan ISO di Sekolah > Oleh : DARMANINGTYAS* > > KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional telah keliru dengan > kebijakannya mengembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional dan > sekolah bertaraf internasional, serta membuat standar tunggal > manajemen pengelolaan sekolah dengan sertifikasi ISO 9001:2000. > > Kebijakan itu tanpa disadari telah menciptakan kasta bagi sekolah: > sekolah bertaraf internasional (SBI), rintisan sekolah bertaraf > internasional (RSBI), sekolah kategori mandiri, sekolah standar > nasional, sekolah reguler, dan sekolah pinggiran. Itu di luar sekolah > internasional yang mulai merambah kota provinsi dan dimasuki anak asli > Indonesia. > > Cikal bakal kasta sekolah terjadi pada masa Menteri Pendidikan dan > Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Dia membentuk sekolah > unggulan dengan maksud mengeliminasi sebutan sekolah favorit. Banyak > sekolah yang dikenal masyarakat sebagai sekolah favorit tak masuk > kategori sekolah unggulan sebab proses menjadinya melalui penunjukan > di setiap provinsi. > > Aspek politis (mempromosikan sekolah bersangkutan) tak dapat > terelakkan. Banyak sekolah yang nyata-nyata unggul tak ditunjuk > sebagai sekolah unggulan, sebaliknya yang disebut sekolah unggulan > belum tentu unggul. Istilah sekolah favorit sendiri berasal dari > masyarakat, yang secara obyektif kontinu mengamati alumni suatu > sekolah. Lulusan SD favorit diterima di SMP favorit. Lulusan SMP > favorit masuk SMA favorit. Lulusan SMA favorit lolos ke perguruan > tinggi negeri favorit. > > Terencana > > Sekolah unggulan lahir secara terencana. Pembentukannya disertai > penggelontoran dana dari pemerintah. Keberadaan sekolah unggulan lalu > dilegitimasi menjadi RSBI dan SBI setelah pergantian UU Nomor 2 Tahun > 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke UU No 20/2003. Pasal 50 > Ayat 3: ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan > sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang > pendidikan untuk dikembangkan jadi satuan pendidikan yang bertaraf > internasional”. > > Pasal ini sebetulnya tak mengikat. Tak ada kata ”wajib”. Daerah tak > dapat dikenai sanksi. Karena program ini datang dari pemerintah pusat > dan setiap daerah bangga dengan SBI: daerah berlomba mengembangkan SBI > sebanyak-banyaknya. Lagi pula, di balik pembentukan RSBI dan SBI itu > ada dana ratusan juta rupiah. > > Soal yang timbul dari RSBI dan SBI: selain beroleh dana ratusan juta > rupiah, ia juga diberi kebebasan memungut biaya dari murid tanpa ada > batasan dari pemerintah. Sekolah berlabel SBI atau RSBI jadi amat > mahal. Untuk masuk SD RSBI, selain harus tes, seseorang membayar > jutaan rupiah. Ironisnya, masyarakat terbuai dengan sebutan itu: meski > mahal, sekolah itu diburu. > > Pada sekolah negeri lain, kucuran dana terbatas. Bagi sekolah swasta, > gelontoran dana adalah mustahil. Inilah genesis ketidakadilan antara > RSBI atau SBI dan sekolah lain. Dalih pengelola RSBI: biaya yang mahal > adalah untuk memenuhi fasilitas demi menuju SBI. Dalih pengelola SBI: > biaya yang mahal dipakai demi mencapai standar internasional. > > Maka, sekolah yang dulu disebut favorit tak lagi bisa diakses golongan > miskin. Ia jadi sangat elitis. Anak miskin meski pintar terpaksa harus > belajar di sekolah pinggiran karena biayanya terjangkau. Pemerintah > tanpa sadar menciptakan lebih dari satu sistem pendidikan nasional: > SBI, RSBI, dan sekolah lain. Ini bertentangan dengan UUD 1945 yang > menyatakan bahwa pemerintah menciptakan satu sistem pendidikan > nasional. > > Dampak buruk RSBI dan SBI: ia membentuk kultur tersendiri lewat > pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar beberapa pelajaran. > Sebagai upaya meningkatkan kemampuan, berbahasa Inggris selama jam > pelajarannya di sekolah tentu tidak salah. Namun, bila bahasa Inggris > menjadi bahasa pengantar di sekolah menggantikan bahasa Indonesia, itu > mengingkari Sumpah Pemuda dan melanggar UUD 1945 yang menjadikan > bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. > > Sertifikasi ISO > > Kementerian Pendidikan Nasional juga mendorong sekolah dan kampus > memiliki sertifikasi ISO 9001:2000 sebagai wujud standardisasi > manajemen sekolah dan kampus. Kebijakan mendorong peningkatan > manajemen sekolah adalah baik, tetapi tak harus dicapai dalam bentuk > sertifikasi ISO 9001:2000 yang sarat kapital. Demi sertifikasi ISO > 9001:2000 diperlukan puluhan juta rupiah (mulai dari persiapan hingga > mendapatkan sertifikat). Ujung-ujungnya, beban biaya sertifikasi ISO > harus dipikul murid atau mahasiswa. > > Sebagai sebuah sistem manajemen mutu, ISO 9001:2000 mendefinisikan > ”mutu” dalam nalar industri, yakni untuk kepuasan pelanggan. Hal ini > tentu tidak sesuai dengan hakikat mutu dalam terminologi pendidikan, > yang lebih substansial dan kultural. Mutu dalam pendidikan berbicara > mengenai pembentukan karakter, pemahaman akan kehidupan, relasi > sosial, dan pandangan dunia anak didik. > > Isonisasi sekolah telah menjebak pengelolaan pendidikan pada persoalan > manajerial belaka, seakan-akan persoalan pendidikan di Indonesia > adalah masalah manajemen pengelolaannya. Padahal, jelas, dalam > pendidikan, manajemen itu hanya sarana untuk mencapai mutu, bukan > sebagai tujuan utama. Sungguh naif bila sebagai sarana kemudian > dijadikan tujuan dan diproyekkan. > > Oleh sebab itu, sama halnya dengan program RSBI-SBI yang perlu > dihentikan, program isonisasi sekolah pun perlu dihentikan. > Pengelolaan sekolah perlu berbasis budaya, dana pemerintah yang besar > lebih baik diarahkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan > kesejahteraan guru daripada untuk membeli sertifikat ISO guna > standardisasi manajemen. > > Darmaningtyas Anggota Pengurus Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta > > -- > Aing teu gableg BlackBerry > > > > ------------------------------------ > > Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id > Yahoo! Groups Links > > > > ------------------------------------ Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
