hampura teu disundakeun
http://nasional.kompas.com/read/2010/09/07/09294137/Persekongkolan.RIMalaysia-4#
/*Oleh: Sri Palupi**/
*KOMPAS.com --- *Menanggapi konflik dengan Malaysia, Ketua DPR Marzuki
Alie mendukung sikap lunak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya,
dengan bersikap tegas terhadap Malaysia, Indonesia cuma akan mendapatkan
harga diri. Sementara ada 2 juta TKI yang harus dilindungi.
Padahal, ketidaktegasan itulah yang membuat penganiayaan TKI terus
berulang. Ketidaktegasan itu sendiri bisa menjadi isyarat adanya
persekongkolan antara Indonesia dan Malaysia yang menghendaki bisnis
jual beli TKI tetap aman terkendali.
*Kebijakan Malaysia*
Malaysia adalah pengimpor TKI terbesar. Setidaknya, 85 persen buruh
migran di Malaysia adalah TKI. Angka ini menunjukkan bahwa
ketergantungan Malaysia kepada TKI sangatlah tinggi. Meski demikian,
dari sudut pandang keselamatan manusia, Malaysia sudah tidak layak
menjadi negara tujuan TKI.
Kebijakan Malaysia untuk buruh migran secara eksplisit melegalkan
perbudakan. Bagi buruh migran yang bekerja sebagai PRT, misalnya,
Malaysia menerapkan kebijakan yang membuat majikan bisa berganti-ganti
PRT, tetapi PRT tidak punya hak untuk berganti majikan. Visa dan izin
kerja PRT melekat pada satu majikan dan Malaysia memberikan wewenang
kepada majikan untuk menahan paspor PRT agar mereka tidak lari.
Ketika PRT mengalami penganiayaan, aturan yang diterapkan Malaysia
menghambat mereka melaporkan kasusnya sebab pelaporan bisa berdampak
deportasi. Kalaupun PRT berhasil melaporkan kasusnya, ada aturan lain
yang menghambat mereka memperoleh keadilan.
Malaysia mewajibkan buruh migran yang menunggu penyelesaian kasus
kekerasan mengajukan permohonan visa khusus yang harganya 100 ringgit.
Visa khusus ini berlaku hanya satu bulan.
Padahal, penyelesaian kasus kekerasan butuh waktu sampai empat tahun.
Sementara pemegang visa khusus tidak diperbolehkan bekerja. Akhirnya TKI
yang mengalami penganiayaan memilih menyerah ketimbang memperkarakannya.
Kalaupun kasus penganiayaan itu berhasil dibawa ke pengadilan,
pengadilan Malaysia condong berpihak kepada kepentingan warga Malaysia.
Dalam kasus penganiayaan Nirmala Bonat, majikan bisa bebas dari penjara
hanya dengan membayar 200.000 ringgit.
TKI yang mengalami kekerasan di rumah majikan tak punya pilihan. Mereka
terpaksa lari dari majikan dan menjadi TKI ilegal atau tetap bertahan
dalam kondisi perbudakan. Setiap bulan 1.200-2.550 PRT lari dari majikan
akibat kekerasan, gaji tidak dibayar, atau kondisi kerja berat. Dari
jumlah tersebut, tidak sampai 10 persen yang ditangani KBRI.
*Kebijakan Indonesia*
Kebijakan Indonesia tidak kalah kejam dengan Malaysia. Malaysia
melegalkan perbudakan, sementara Indonesia membuka peluang perdagangan
orang. Sebab, pemerintah lebih banyak menyerahkan perlindungan TKI
kepada PJTKI, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengurusan dokumen,
sampai penyelidikan kematian TKI di luar negeri.
Yang terjadi, catatan International Organization of Migrant menunjukkan,
67 persen korban perdagangan orang direkrut PJTKI resmi.
Kalau kita simak isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, 93 persen pasal membahas
soal bisnis penempatan TKI. Hanya 7 persen pasal yang membahas tentang
perlindungan TKI.
Undang-undang juga menciptakan konflik antara Kemennakertrans dan
BNP2TKI yang kian memperlemah perlindungan TKI. Bisa dipahami, ketika
513 TKI meninggal di Malaysia pada tahun 2008, Presiden tidak tahu.
Ratusan TKI terancam hukuman mati, pemerintah juga terlambat tahu.
Padahal, dari 513 TKI yang meninggal itu, 87 persen adalah TKI
berdokumen. Menjadi TKI legal sekalipun tak terjamin keselamatannya.
Kini perlindungan TKI semakin buruk. Serikat Buruh Migran Indonesia
mencatat, dalam dua tahun terakhir kasus penganiayaan TKI meningkat 39
persen, kasus kekerasan seksual meningkat 33 persen, kasus kecelakaan
kerja meningkat 61 persen, dan kasus TKI sakit meningkat 107 persen.
Data BNP2TKI juga menunjukkan, proporsi TKI berkasus meningkat dari 12,6
persen pada tahun 2009 menjadi 21 persen pada tahun 2010.
*Persekongkolan*
Kita banyak mengecam Malaysia atas penganiayaan TKI. Padahal, Pemerintah
Indonesia lebih kejam terhadap TKI. Malaysia melegalkan perbudakan demi
membela kepentingan warga dan bangsanya sendiri.
Sementara berhadapan dengan sistem perbudakan Malaysia, Pemerintah
Indonesia justru membuat kebijakan yang mempermudah warganya
diperdagangkan dan tidak hadir di saat TKI menghadapi masalah hingga
kehilangan nyawa.
Ironis bahwa saat TKI didorong memperbesar devisa, mengumpulkan uang
receh negara tetangga dengan risiko kehilangan nyawa, para pejabat
justru memperbesar korupsi dan DPR sibuk membangun gedung mewah dengan
/spa, fitness center, /dan kolam renang demi kesenangan sendiri.
Di mata dunia, Indonesia adalah negara paling buruk dalam perlindungan
warganya di luar negeri. Sekadar perbandingan, ketika buruh migran
Filipina dideportasi dari Malaysia tahun 2002 dan seorang di antaranya
dilecehkan secara seksual, Presiden Filipina datang ke Malaysia,
menjemput mereka, dan mempersoalkan pelecehan yang menimpa warganya.
Tindakan tegas itu memaksa Mahathir meminta maaf secara publik kepada
pemerintah dan bangsa Filipina.
Buruh migran Filipina di Malaysia hanya 6 persen, tetapi Filipina mampu
memaksa Malaysia/ /membuat /memorandum of agreement /(MOA). Dengan 85
persen PRT di Malaysia, Indonesia sama sekali tidak mampu memaksa
Malaysia membuat nota kesepahaman (MOU) yang tingkatnya lebih rendah
daripada MOA.
Malaysia akan terus bertindak sewenang-wenang kepada TKI karena di
hadapan Malaysia, Pemerintah Indonesia sudah kehilangan harga diri.
Harga diri itu sendiri fokusnya pertama-tama bukan pada sikap atau
tindakan bangsa lain, melainkan pada sikap para pemimpin terhadap
anak-anak bangsanya sendiri. Kalau pemimpin tidak menganggap satu nyawa
warga berharga bagi bangsa, bagaimana mungkin bangsa lain menghargai kita.
Bisa dipahami kalau kemudian ada sekelompok warga Indonesia melakukan
aksi melempar kotoran ke kantor Kedutaan Besar Malaysia. Sebab, melempar
kotoran di kantor pemerintah dan DPR tiada guna lagi. Bagi mereka,
devisa dan gedung mewah lebih berarti daripada harga diri.
Akhir kata, sikap lunak Presiden SBY terhadap Malaysia di tengah
memburuknya perlindungan TKI mengisyaratkan adanya persekongkolan antara
Indonesia dan Malaysia agar sistem jual beli TKI tetap aman terkendali.
Sekadar mengingatkan, bisnis jual beli TKI adalah bisnis besar sarat
keuntungan yang melibatkan demikian banyak pihak, termasuk para anggota
DPR dan pejabat tinggi hingga rendahan RI.
*/Sri Palupi Direktur Ecosoc; Pernah Meneliti Masalah Buruh Migran
Indonesia di Malaysia/
--
R. Irpan Rispadi Raksagalaksibimasakti Nupalingningrat, teureuh Planet Krypton
