Bung Sunny :
Refleksi: Bagus kalau terjadi perang, sebab banyak keuntungannya. Untuk
keperluan peprangan harus beli perlengkapan perang dari luarnegeri dan
pembelian adalah kesempatan besar untuk memperkaya diri. Harga
pembelian dinaikan (mark-up) seperti yang biasa dilakukan atau kalau
malu-malu kucing cukup dengan kick-back secara diam-diam pun boleh.
Nomploklah berkat rejeki.
---
ko_jano :
Kalau menurut Pembukaan UUD 1945, kita diamanatkan untuk turut serta
menciptakan perdamaian dunia, jadi perang bukan solusi, diplomasi adalah solusi.
Bangsa Indonesia tidak harus terjebak berperang dengan saudaranya sendiri.
Salam damai.
-o0o-
--- On Fri, 5/6/09, sunny <am...@tele2.se> wrote:
From: sunny <am...@tele2.se>
Subject: [wanita-muslimah] DPR Siap Setujui Perang di Ambalat
To: undisclosed-recipi...@yahoo.com
Date: Friday, 5 June, 2009, 6:11 AM
Refleksi: Bagus kalau terjadi perang, sebab banyak keuntungannya. Untuk
keperluan peprangan harus beli perlengkapan perang dari luarnegeri dan
pembelian adalah kesempatan besar untuk memperkaya diri. Harga pembelian
dinaikan (mark-up) seperti yang biasa dilakukan atau kalau malu-malu kucing
cukup dengan kick-back secara diam-diam pun boleh. Nomploklah berkat rejeki.
Ayo segera peranglah, jangan cuma omongkosong bikin takut tikus. Ayo maju
gemetar.
http://www.amboneks pres.com/ index.php? act=news& newsid=26513
Kamis, 04 Jun 2009, | 16
Perang Jalan Terakhir
DPR Siap Setujui Perang di Ambalat
Jakarta, AE.- DPR meminta pemerintah bersikap lebih tegas untuk
menyelesaikan persoalan sengketa di Ambalat yang diwarnai provokasi-provokasi
oleh kapal perang Malaysia dengan cara melanggar batas wilayah perairan
Indonesia.
"Jika pemerintah tidak tegas dan Malaysia terus-menerus melakukan provokasi di
Ambalat, lanjutnya maka tidak menutup kemungkinan DPR akan menyetujui
konfrontasi terhadap kapal-kapal perang Malaysia yang memasuki perairan
Indonesia," tegas Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta,
Rabu (3/6).
Menurut Muhaimin, DPR sudah sangat keras meminta ketegasan pemerintah dalam
menyikapi persoalan Ambalat antara lain dengan mengajukan nota protes
diplomatik dan juga meminta agar Dubes Indonesia untuk Malaysia bersikap
proaktif.
Malah DPR juga sudah meminta bantuan pertahanan khususnya untuk Angkatan Laut
Indonesia kepada pemerintah Belanda guna menghadapi provokasi negara-negara
lain. "Saat ini, Indonesia membutuhkan dukungan Belanda terkait pertahanan
dalam konflik Ambalat," kata Muhaimin ketika bertemu Ketua Eerste Kamer
(Senate) Belanda, Yvone Ema Timmerman Buck.
Dia mengungkapkan, bantuan yang diharapkan adalah kerjasama berupa peningkatan
kualitas kapal-kapal perang yang menjadi pertahanan laut Indonesia. Namun,
dalam hal ini DPR hanya membuka pintu kerja sama saja dengan Belanda karena
pemerintah yang akan menentukan tindak lanjut keinginan kerja sama tersebut.
"DPR hanya membuka pintu agar dalam krisis Ambalat ini, Belanda bisa
mempertimbangkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas atau mutu
kapal perang Indonesia," terang Muhaimin.
Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid merasa kecewa dengan pemerintah yang
hanya berwacana dalam menyikapi sengketa Ambalat. Menurutnya, jika memang
serius mengurusi negeri ini, maka sudah semestinya Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera menjadwalkan pertemuan
dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Haji Tun Abdul Razak
guna membahas penyelesaian sengketa Ambalat.
"Ini permasalahan serius. Malaysia itu selalu mancing di air keruh. Apalagi ini
di masa-masa Pilpres. Mereka harus tahu Ambalat itu wilayah kedaulatan
Indonesia. Jadi, presiden dan wapres tidak hanya cukup bersikap tegas, tapi
perlu ada langkah konkret," ujarnya.
Ditegaskan, presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri. Jadi,
dalam kapasitas itu presiden perlu mengambil tindakan nyata, sehingga harga
diri bangsa Indonesia tidak diinjak-injak.
Jalan Terakhir
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Zainuddin HZ meminta
kepada warga Nunukan agar tidak resah dengan memanasnya Blok Ambalat saat ini.
Ia mengharapkan masyarakat tetap menjaga kondusifnya situasi Nunukan saat ini.
Persoalan tersebut, kata Zainuddin, merupakan masalah diplomatis antara
Indonesia dengan Malaysia dan hal tersebut sudah ditangani oleh pemerintah dan
pihak keamanan di pusat. "Masyarakat jangan mengambil reaksi cepat dalam
menanggapi hal ini. Karena akhirnya nanti akan menyebabkan hubungan diplomatis
dua negara tersebut menjadi renggang," jelasnya.
Beberapa warga yang ditemui koran ini, ada yang meminta pemerintah terus
memperjuangkan jalan damai, tapi tetap memberi peringatan kepada Malaysia.
Namun ada pula yang menginginkan Indonesia dan Malaysia berperang saja, karena
berdasarkan pengalaman hingga saat ini, perlakuan Malaysia kepada warga
Indonesia tidak terlalu baik.
"Perang itu jalan terakhir. Memang, kalau dilihat jarak kita disini
dekat. Tapi jangan semudah itu mengambil kesimpulan, nanti bisa menyulut
konflik berkepanjangan, karena ini menyangkut hidup orang banyak," tegasnya,
menanggapi pendapat warga Nunukan.
Keputusan perang pun, tambahnya, tidak semudah itu dilakukan. Makanya,
pemerintah selama ini selalu menggunakan jalur-jalur diplomatis. Harus disadari
pula, bangsa ini perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik. "Kita juga tidak
bisa menutup mata, banyak TKI kita di Malaysia," katanya.
Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan warganya bertindak sesuai
hukum, serta menjadi bangsa yang pandai menghargai orang lain, maupun negara
lain. Tidak brutal dan selalu mencari jalan damai terlebih dahulu.
Bagaimana dengan perlakuan-perlakuan tidak baik pihak Malaysia terhadap TKI"
"Harus ditanyakan dulu perlakuan apa yang terjadi. Tidak selamanya kesalahan
negara tetangga. Kemungkinan TKI kita yang malah masuk secara ilegal," imbuhnya.
Sejumlah warga, ada yang pendapat Malaysia hanya 'main-main' saja. Karena hanya
bangsa Indonesia saja yang heboh dengan isu memanasnya situasi kedua negara
tersebut. "Orang-orang di Tawau Malaysia sana, malah tidak pernah membicarakan
hal ini. Padahal Indonesia telah mengirimkan 7 KRI, sedangkan Malaysia hanya
menurunkan satu unit kapal patroli saja secara bergantian," sebut warga yang
enggan disebut namanya ini.
Menanggapi pernyataan tersebut, Zainuddin mengaku, seharusnya pemerintah
melihat terlebih dahulu konsistensi untuk menjaga harga diri bangsa didepan
negara tetangga. "Kita mau negara lain mematuhi aturan kita, seharusnya kita
juga seperti itu," katanya.
Pemerintah pusat diharapkan dapat mengatasi hal ini dan introspeksi diri
mencari penyebab mengapa Malaysia seakan-akan meremehkan Indonesia. "Karena
memang posisi kita agak lemah. Seharusnya ada perlakuan khusus bagi daerah
perbatasan, khususnya di bidang teritorial dari pemerintah pusat," terangnya.
(dew/fas/jpnn)
[Non-text portions of this message have been removed]
New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
[Non-text portions of this message have been removed]
