Perizinan frekuensi dapat kemudahan Wi-Max segera dibangun di NAD
JAKARTA (Bisnis): Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan segera memiliki infrastruktur berbasis teknologi Wi-Max (worldwide interoperability microwave access) untuk sarana akses komunikasi data berkecepatan tinggi setelah pemerintah memberikan sinyal positif mengenai izin implementasinya. Hal itu terungkap saat Yayasan Air Putih mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil akhir pekan lalu. "Kemungkinan dalam satu minggu ke depan perizinan mengenai frekuensi Wi-Max akan segera dikeluarkan pemerintah. Kami mengharapkan pemerintah tidak mempersulit implementasi teknologi tinggi tersebut mengingat hal itu sangat diperlukan untuk proses pemulihan Aceh," kata Edwardo Rusfi, Koordinator Yayasan Air Putih, kepada Bisnis belum lama ini. Pemerintah, lanjut dia, hanya akan membebaskan penggunaan Wi-Max dalam situasi darurat di Aceh selama satu tahun. Selanjutnya proses perizinan akan ditinjau kembali. Edwardo melanjutkan Yayasan Air Putih akan menyerahkan infrastruktur tersebut kepada stake holder di Aceh sehingga pengurusan perizinan akan dilakukan pihak-pihak terkait tersebut. Stake holder yang dimaksud adalah pemda bersama masyarakat setempat atau swasta lokal yang pemilihannya akan dilakukan lebih lanjut. "Kami tidak memiliki tujuan bisnis dengan diterapkannya teknologi tersebut di Aceh. Hal ini juga menjadi suatu bukti bahwa teknologi informasi bisa dipakai untuk mempercepat proses pemulihan daerah bencana." Selain teknologi Wi-Max, Yayasan Air Putih juga akan membangun jaringan serat optik yang menghubungkan Meulaboh, Calang, Banda Aceh, dan Lhokseumawe dan diterminasikan di Medan. Perizinan untuk Wi-Max hanya melibatkan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sementara untuk serat optik membutuhkan perizinan dari sedikitnya 14 instansi pemerintah seperti TNI, Departemen Lingkungan Hidup, dan Departemen Kelautan. Teknologi Wi-Max yang akan dibangun Yayasan Air Putih bersama Intel Corporation dan Global Marine (GMSL) menggunakan pita frekuensi radio pada kisaran 5,7 GHz. Baik infrstruktur Wi-Max maupun serat optik hanya akan menyediakan akses komunikasi data berkecepatan tinggi dan tidak menyediakan layanan suara (voice). Infrastruktur kabel serat optik bawah laut berkapasitas delapan Gbps (STM64) senilai US$30 juta tersebut akan terhubung ke kabel serat internasional SEA-ME-WE 3 yang melintasi Selat Malaka. Menteri Kominfo pernah mengatakan konsorsium perusahaan TI dan telekomunikasi dunia itu sudah menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur telematika di Aceh secara gratis. "Saya pikir jika cetak birunya sudah ada, dalam enam bulan berikutnya proyek tersebut sudah berjalan sehingga nantinya infrastruktur telematika di Aceh akan luar biasa," ujar-nya belum lama ini. Yayasan Airputih adalah sekelompok pelaku dunia TI yang telah membuat infrastruktur komunikasi data yang bersifat darurat, sehingga orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana seperti pemerintah, LSM, dokter, dan wartawan dapat menggunakan Internet di Aceh untuk memberikan informasi yang cepat ke daerah di luar bencana. Menurut Valens Riyadi, Wakil Koordinator Yayasan Air Putih, selama ini rencana pembangunan teknologi infromasi tingkat tinggi di Aceh terganjal oleh berbagai perizinan. "Padahal teknologi tersebut sangat berguna untuk pemulihan daerah bencana secara cepat," ujarnya. Menurut dia, bila pemerintah telah membebaskan perizinan implementasi Wi-Max dan serat optik maka Aceh akan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dikitari jaringan kabel pita lebar bawah laut berkecepatan tinggi. (api) Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
